Oleh Heni Rohaeni
Aktivis Muslimah
Sekitarbandung.com–Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan proyek panas bumi atau geothermal sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), sekaligus memastikan seluruh prosesnya memenuhi ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat menerima audiensi PT Kopjasa Keahlian Teknosa (KKT) terkait pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Rumah Dinas Bupati, Jumat (21/11/2025).
Audiensi tersebut turut dihadiri Dinas PUTR, DLH, Disperkimtan, dan DPMPTSP, sebagai bagian dari upaya memastikan penyusunan dokumen dan proses perizinan sesuai arah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sedang disempurnakan.
Bupati Bandung menegaskan kepastian tata ruang menjadi fondasi penting bagi kelancaran investasi. Ia menekankan Pemkab Bandung selalu mengedepankan prinsip keteraturan ruang dalam setiap proses perizinan.https://www.sekitarbandung.com
Pembangunan proyek geotermal ini peran penguasa makin dipersempit dalam hal apapun, sebab tanah diambil dan dikuasai oleh yang punya modal, mereka berinvestasi mencari keuntungan dengan mengorbankan rakyat kecil.
Dalam sistem kapitalis liberal negara memberikan kebebasan dalam kepemilikan kepada perusahaan swasta, sehingga mereka dapat mengelola sumber daya alam dengan bebas, akibatnya mereka meraup keuntungan yang besar tanpa melihat dampak yang terjadi.
Kapitalisme terbukti menyengsarakan rakyat sehingga ketimpangan ekonomi makin meluas orang kaya makin kaya raya dan kemiskinan semakin menjamur tak terurus
Berbeda dalam sistem Islam ,ketika satu tempat berpotensi geothermal maka negara akan mengatur semaksimal mungkin agar tidak merugikan atau membahayakan masyarakat sekitar, meskipun energi panas sangat diperlukan.
Negara berkewajiban melindungi dan menjaga kemaslahatan rakyatnya.
Islam menetapkan bahwa sumber daya alam yang terdapat di darat, laut dan udara adalah kepemilikan umum, penguasa tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada individu, melainkan dikelolah langsung oleh negara yang hasilnya merupakan hak rakyat.
Dengan penerapan syariat Islam secara kaffah, maka tata kelola sumber daya alam akan membawa keberkahan.
Wallahualam bissawab
No comments:
Post a Comment