Penulis : Neni Maryani
Pendidik
Gelombang aksi demonstrasi yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025 di berbagai daerah Indonesia menjadi sorotan publik. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Syahardiantono, menyebutkan ada 959 tersangka, terdiri dari 664 orang dewasa dan 295 anak yang terlibat dalam kerusuhan. Menurut pihak kepolisian, semua yang ditetapkan tersangka adalah pelaku kerusuhan, bukan peserta demonstrasi. Kasus tersebut kini ditangani oleh Bareskrim dan 15 polda di seluruh Indonesia.
Namun, fakta yang mencuat kemudian justru menimbulkan tanda tanya besar. Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, menegaskan bahwa penetapan 295 anak sebagai tersangka tidak memenuhi standar perlakuan terhadap anak sesuai dengan UU Peradilan Anak. Lebih jauh, ditemukan adanya anak-anak yang diperlakukan secara tidak manusiawi, diancam, bahkan diusir dari sekolahnya. Sementara itu, Komnas HAM turut mengingatkan polisi agar berhati-hati, karena ada potensi besar terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini. (kompas.com 26/09/2025).
Di balik kasus ini, kita melihat fenomena yang lebih besar: Gen Z mulai sadar politik dan berani menyuarakan ketidakadilan. Generasi yang lahir dalam era digital, terbuka pada informasi, serta melek isu-isu sosial ini, tidak lagi sekadar sibuk dengan dunia hiburan, tetapi mulai kritis terhadap kebijakan penguasa. Sayangnya, kesadaran politik ini justru kerap dicap sebagai anarkisme, lalu dikriminalisasi.
Demokrasi-Kapitalisme dan Stigmatisasi Kritik
Sistem demokrasi yang saat ini menjadi pilar Indonesia sering digadang-gadang sebagai sistem yang menjamin kebebasan berpendapat. Namun kenyataannya, kebebasan itu terbatas hanya pada suara yang sejalan dengan kepentingan penguasa dan oligarki kapitalis. Kritik yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan sering kali dijegal dengan berbagai cara: mulai dari labelisasi "radikal", "anarkis", hingga kriminalisasi.
Apa yang dialami Gen Z hari ini sebenarnya adalah bukti bahwa demokrasi-kapitalisme tidak benar-benar memberi ruang bagi kritik. Sistem ini hanya menoleransi aspirasi yang sesuai dengan arah kebijakan negara, sementara suara-suara yang menentang ketidakadilan akan ditekan. Inilah bentuk nyata pembungkaman, agar generasi muda tidak lagi kritis.
Lebih jauh, demokrasi sekular menempatkan politik sebatas perebutan kekuasaan, bukan sebagai sarana mengurus urusan rakyat dengan amanah. Akibatnya, kesadaran politik generasi muda diarahkan pada jalur pragmatis, misalnya ikut kontestasi politik atau menjadi bagian dari partai. Jika tidak, maka aksi jalanan mereka mudah dipukul balik dengan label kriminal.
Pemuda Sebagai Agen Perubahan
Sejarah membuktikan bahwa pemuda adalah tonggak perubahan. Hampir setiap revolusi dan pergerakan besar di dunia selalu dimotori oleh generasi muda. Mereka memiliki idealisme, keberanian, serta semangat yang sulit dibendung. Tidak mengherankan jika rezim yang zalim kerap merasa terancam oleh kesadaran politik pemuda.
Namun, jika kesadaran itu tidak diarahkan dengan benar, ia bisa berubah menjadi sekadar luapan emosi yang destruktif. Inilah yang akhirnya mudah dipelintir menjadi aksi anarkis. Padahal, yang diinginkan mayoritas pemuda adalah perubahan atas ketidakadilan: mahalnya biaya hidup, sulitnya mencari pekerjaan, mahalnya pendidikan, dan lemahnya perlindungan negara terhadap rakyat. Semua itu adalah persoalan nyata yang mereka rasakan.
Pertanyaannya: Kemana kesadaran politik ini harus diarahkan? Apakah sekadar pada pergantian figur penguasa dalam sistem demokrasi yang cacat, atau diarahkan pada perubahan hakiki?
Perspektif Islam Kaffah
Islam memberikan jawaban yang tegas. Politik dalam Islam bukanlah sekadar perebutan kekuasaan, melainkan mengurus urusan umat dengan syariat Allah SWT. Kesadaran politik dalam Islam tidak boleh hanya berupa ekspresi marah atau demonstrasi emosional, tetapi harus diarahkan pada perjuangan yang benar, yaitu menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dan memperjuangkan penerapan hukum Allah secara menyeluruh.
Allah SWT berfirman:
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.”
(QS. Ali Imran: 110)
Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban umat Islam, termasuk generasi muda, adalah menyampaikan kebenaran, mengoreksi penguasa yang zalim, dan memperjuangkan sistem Islam kaffah.
Dalam Islam, pemuda ditempa bukan hanya dengan semangat, tetapi juga dengan aqidah yang kokoh. Mereka tidak bergerak atas dasar emosi, melainkan atas dasar ketaatan kepada Allah SWT. Sejarah pemuda Islam seperti Mush’ab bin Umair, Muhammad Al-Fatih, dan para sahabat Rasulullah SAW membuktikan bahwa pemuda yang dibina dengan aqidah Islam mampu menjadi agen perubahan besar yang mengguncang dunia.
Solusi Islam: Pendidikan dan Sistem Politik yang Benar
1. Pendidikan Berbasis Aqidah Islam
Pemuda harus dibina dengan pendidikan yang menanamkan aqidah Islam secara kuat. Mereka harus memahami bahwa perjuangan politik bukan sekadar melawan kebijakan tertentu, tetapi memperjuangkan sistem yang benar. Pendidikan Islam melahirkan generasi yang sadar politik, kritis, dan terarah.
2. Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Islam mewajibkan umat, termasuk pemuda, untuk mengoreksi penguasa ketika berbuat zalim. Namun koreksi ini harus dilakukan dalam bingkai dakwah, bukan sekadar aksi emosional. Islam menolak anarkisme, tetapi Islam juga menolak pembungkaman suara kritis.
3. Khilafah sebagai Solusi Hakiki
Sistem Khilafah adalah sistem politik Islam yang menjadikan aqidah sebagai dasar. Dalam Khilafah, politik bukanlah alat memperkaya diri atau oligarki, tetapi amanah untuk menegakkan hukum Allah dan mengurus umat dengan adil. Pemuda dalam sistem Khilafah bukan diarahkan menjadi pion partai atau korban kriminalisasi, tetapi menjadi pilar peradaban yang menegakkan keadilan.
Kasus kriminalisasi Gen Z dalam demonstrasi akhir Agustus 2025 menunjukkan bahwa demokrasi-kapitalisme gagal memberi ruang bagi kesadaran politik generasi muda. Alih-alih merangkul, mereka dicap sebagai anarkis dan dikriminalisasi. Padahal, pemuda adalah agen perubahan yang seharusnya dibina, bukan dibungkam.
Islam kaffah menawarkan solusi yang hakiki. Dengan pendidikan berbasis aqidah Islam, kewajiban amar ma’ruf nahi munkar, serta sistem Khilafah yang menegakkan syariat secara menyeluruh, kesadaran politik pemuda akan terarah untuk memperjuangkan ridha Allah SWT, bukan sekadar melawan ketidakadilan secara emosional.
Wallahu’alam bishawab.
No comments:
Post a Comment