MBG, Demi Populis Membawa Polemik

Oleh : Rengganis Santika

Makan Bergizi Gratis (MBG), program populis pemerintah yang diunggulkan sebagai janji Presiden dalam kampanye, kini menjadi polemik. Bagi yang mendapat keuntungan menilai MBG bermanfaat. Namun kita tak boleh menutup mata bahwa MBG tengah menjadi sorotan tajam. Dari mulai kasus-kasus keracunan MBG, disusul foodtray/nampan MBG yang disinyalir mengandung minyak babi. Alih-alih MBG menjadi solusi atas malnutrisi, stunting, dan peningkatan kualitas SDM, MBG justru berkali-kali berakhir dengan berbagai polemik tragedi keracunan massal di berbagai tempat.

MBG DitengahTragedi Dan Polemik

Fakta terkini, Gubernur Bengkulu menghentikan program MBG, setelah kasus keracunan MBG yang menimpa 427 pelajar di Kabupaten Lebong Bengkulu (regional.kompas.com, 30-8-3025). Kasus serupa juga terjadi pada puluhan santri di Lampung Timur setelah menyantap MBG (regional kompas.com, 29-8-2025). Tragedi keracunan pada 135 siswa SMPN 3 Berbah, Sleman hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat gejala keracunan usai mengonsumsi MBG (Jogyapolitan.com, Harian Jogya 28-8&2015). Sebelumnya, nasib serupa, terjadi di Sragen, dari hasil uji laboratorium menegaskan bahwa sanitasi lingkungan dan distribusi makanan MBG menjadi biang utama. Kepala BGN pun akhirnya menginstruksikan penghentian sementara operasional satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG).

Fenomena berulang ini memperlihatkan betapa seriusnya ancaman keracunan MBG. Padahal MBG yang diluncurkan dengan penuh gegap gempita ternyata memiliki potensi kelalaian fatal: yaitu ketiadaan SOP yang matang, lemahnya pengawasan, dan buruknya manajemen sanitasi. Akibatnya, yang seharusnya menjadi program perbaikan gizi justru berubah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan bahkan nyawa siswa. Tentu ini bukan persoalan teknis semata namun mengandung problem filosofis yang berbahaya, yaitu sistem dan pola pikir kapitalisme sekuler.

Mengurai Akar Masalah Kapitalisme.

Ya, kasus-kasus keracunan ini bukan sekedar persoalan teknis. Tapi lebih jauh, MBG sejak awal sebenarnya problematik. Program ini bukan jawaban mendasar atas masalah stunting maupun malnutrisi pada generasi terutama pelajar. Semua persoalan terkait pemenuhan gizi anak dan ibu hamil merupakan bagian dari gambar besar yang bernama sistem kapitalisme sekuler. Ideologi kapitalisme dengan azas sekulernya, memastikan segala sesuatu dinilai dari keuntungan. Aktivitas semua diukur untung rugi sekalipun sosial./bantuan. Sekularisme mencabut nilai agama sebagai kendali dari kehidupan. Baik di level teratas yaitu negara, tak mau rugi terhadap rakyat.

Walhasil pendanaan berasal dari uang rakyat sendiri(APBN). Melalui efisiensi anggaran yang banyak merugikan rakyat. Demikian pula dilevel masyarakat, lewat SPPG (penyelenggara makanan), potensi terjadinya "kenakalan", korupsi, kecurangan sangat tinggi, akibat pola pikir kapitalisme yang berorientasi untung. Bukan berpikir memaksimalkan gizi, malah mencari celah berapa uang untung yang bisa diambil dari cuan besar MBG.

Syariat Islam Kaffah Sejahterakan Rakyat!!

Menurut Retno Listiyarti ketua umum PGRI, "'yang kami butuhkan bukan makanan gratis tapi sekolah gratis!" Begitulah fakta miris, angka partisipasi sekolah semakin meningkat jenjangnya justru semakin rendah. Ekonomi dan kemiskinan adalah faktor utama penyebab minimnya akses pendidikan, ekonomi dan sosial. Semua ini bermuara pada diterapkannya sistem/ideologi kapitalisme sekuler yang menghalalkan segala cara demi meraih untung dan sebesar-besarnya.

Realitasnya distribusi makanan massal yang riskan secara higienis., bukan penyebab stunting, malnutrisi. Kemiskinan strukturallah yang menyebabkan akses pangan tidak merata, serta lemahnya jaminan kesejahteraan rakyat. Menjadikan MBG sebagai solusi utama seperti saat ini ibarat menutupi lubang besar dengan plester tipis maka cepat rusak dan membahayakan. Filosofi negara dalam Islam adalah newujudkan kesejahteraan bagi setiap individu masyarakat. Dengan cara menerapkan sistem ekonomi islam secara kaffah. Islam memandang negara sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat) yang wajib menjamin kesejahteraan warganya.

Pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk pangan bergizi bukanlah program temporer bernuansa populis, melainkan kewajiban yang melekat pada negara. Pemimpin dalam Islam yaitu khalifah, menjamin kesejahteraan dijalankan secara struktural: melalui penyediaan pangan sehat, akses kesehatan, dan edukasi gizi yang merata. Dengan sumber pemasukan negara yang sahih menurut syariat dan sistem ekonomi Islam yang adil, negara mampu menjamin kebutuhan seluruh rakyatnya tanpa harus bergantung pada program tambal-sulam yang berpotensi mencelakakan.

Kasus beruntun keracunan MBG harus menjadi cermin bahwa solusi instan dan populis hanya akan menimbulkan polemik baru. Solusi Islam bukan hanya memperbaiki tatanan ekonomi menjadi berkeadilan tapi juga memperbaiki pendidikan, hingga terwujud pendidikan gratis berkualitas. Hukum, politik, dan sosialpun harus beradab bersih dari korupsi suap dan curang. Bebas dari segala bentuk penyimpangan. Wallahu alam buah showab.