Oleh: Ulfah Febriani
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam konferensi pers di Yerusalem yang disiarkan Daystar TV (27/7/2025) dan dilaporkan Kantor Berita AP, menegaskan bahwa “tidak ada upaya yang disengaja untuk membuat Gaza kelaparan dan tidak ada kelaparan di sana.” Ia bahkan mengklaim jalur bantuan kemanusiaan tetap dibuka selama perang berlangsung. Menurutnya, tanpa langkah itu, warga Gaza sudah tidak ada lagi. Pernyataan ini jelas dimaksudkan untuk membantah tudingan bahwa krisis pangan di Gaza merupakan bagian dari skenario genosida.
Namun, bantahan Netanyahu justru mendapat sanggahan dari sekutu terdekatnya, Presiden AS Donald Trump. Meski selama ini mendukung operasi militer di Gaza, Trump mengaku tak sepakat dengan klaim Netanyahu. “Kalau lihat di televisi, anak-anak itu tampak sangat kelaparan. Tapi kami sudah mengirim banyak uang dan makanan, dan sekarang negara-negara lain juga ikut membantu,” ucap Trump kepada NPR (28/7/2025).
Sejak serangan 7 Oktober 2023, situasi Gaza berubah mencekam. Keadaan semakin parah ketika Zionis dengan dukungan penuh Amerika menerapkan blokade total pada 2 Maret 2025. Sejak saat itu, kehidupan di Gaza benar-benar terhimpit. Warga menghadapi kekurangan air bersih, tepung, bahan bakar, hingga obat-obatan. Zionis berdalih bahwa blokade dilakukan untuk menekan Hamas yang dituduh menyalahgunakan bantuan untuk kepentingan perang. Sebagai kompensasi, mereka membentuk Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah lembaga amal yang katanya mengatur penyaluran bantuan di empat titik di Gaza tengah dan selatan.
Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim 4.400 truk bantuan telah masuk ke Gaza sejak pertengahan Mei, dengan 700 truk lain menunggu untuk diangkut PBB. AS juga menyatakan telah menyalurkan bantuan, bahkan Trump mengungkap bahwa pemerintahnya mengirim makanan senilai USD60 juta dan kesal karena tak ada ucapan terima kasih dari pihak mana pun.
Namun realita di lapangan berkata lain. Gambar dan video di media sosial menunjukkan kondisi memilukan: anak-anak dan lansia makan pakan ternak dan rumput, minum air kotor, tubuh mereka kurus kering, banyak yang pingsan, bahkan ada yang meninggal saat mengantre bantuan. Fakta ini menimbulkan kecurigaan bahwa bantuan yang dikendalikan GHF bukan murni untuk kemanusiaan, melainkan dijadikan alat tawar dan tekanan politik. Bahkan, banyak yang menduga ini bagian dari strategi genosida: membuat penduduk Gaza mati kelaparan, atau memaksa mereka bergerak ke titik bantuan di mana mereka bisa ditembak atau dipaksa meninggalkan Gaza.
Bukti dugaan itu semakin kuat. BBC melaporkan 900 ribu anak di Gaza menderita kelaparan, dengan 70 ribu mengalami malnutrisi parah. Pejabat Kemanusiaan PBB menyebut satu dari tiga warga Gaza tak makan selama berhari-hari. Kantor Berita Anadolu Ajansi (29/7/2025) melaporkan, 134 orang meninggal akibat kelaparan, termasuk 88 anak-anak. Laporan lain bahkan menyebut 147 korban. Lebih menyayat hati lagi, tentara Zionis berulang kali menembaki warga yang mengantre bantuan.
Tragedi ini terus terjadi tanpa ada kekuatan yang benar-benar menghentikan. PBB hanya mampu mengeluarkan seruan, tetapi veto Amerika membuat lembaga itu lumpuh. Zionis pun kian angkuh. Sejak 7 Oktober 2023, korban di Gaza telah mencapai lebih dari 204 ribu jiwa; 60 ribu di antaranya meninggal mayoritas anak-anak dan perempuan—lebih dari 10 ribu hilang, dan ratusan ribu orang terusir dari rumah mereka.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB pada 28–29 Juli 2025 pun hanya melahirkan keputusan “aman.” Deklarasi New York yang dihasilkan sekadar mendukung solusi dua negara dan mendesak Israel untuk berkomitmen pada Palestina merdeka, tanpa berani menyebut nama “Israel” secara tegas saat mengecam tindakan sepihak mereka.
Lebih mengecewakan lagi, banyak pemimpin negara muslim yang hadir dalam KTT itu justru memilih diam. Alih-alih menolong Gaza, mereka sibuk menjaga hubungan dengan AS dan sekutu-sekutunya, bersembunyi di balik dalih diplomasi dan hukum internasional. Beberapa bahkan dengan lantang mengutuk, tetapi tangan mereka justru menjalin kerja sama dengan Zionis dan sekutunya. Lebih tragis, ada yang terang-terangan “menormalisasi” hubungan, bahkan ikut menjaga rapat-rapat pintu perbatasan yang menjadi satu-satunya harapan rakyat Gaza.
Padahal, setiap darah dan nyawa yang hilang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Tangisan anak-anak yang kehilangan orang tua, jeritan perempuan yang kehilangan keluarga, semuanya akan menjadi saksi atas kelalaian para pemimpin itu.
Di sisi lain, kesadaran global tentang Gaza sebenarnya sudah muncul. Aksi massa besar-besaran di berbagai negara, seperti March to Gaza, gerakan boikot, penggalangan dana, hingga pengiriman logistik terus bergulir. Semua itu menunjukkan masyarakat dunia mayoritas berpihak kepada Palestina.
Namun ada satu hal yang harus diluruskan: sebagian besar orang masih melihat Gaza semata-mata sebagai masalah kemanusiaan. Akibatnya, solusi yang ditempuh sebatas aksi solidaritas, bukan menyentuh akar persoalan. Padahal, inti masalah Gaza adalah politik global: perampasan tanah umat Islam oleh Zionis dengan dukungan Inggris dan AS, pelanggaran hak, dan genosida yang berlangsung sistematis.
Karena itu, solusi sejati bukan sekadar bantuan kemanusiaan atau “solusi dua negara.” Solusi hakiki adalah mengusir Zionis dari setiap jengkal tanah Palestina. Tentu, hal ini membutuhkan kekuatan militer dan keberanian untuk menantang AS dan sekutunya—sesuatu yang tak bisa dilakukan negara biasa.
Sejarah mencatat hanya Khilafah, sistem pemerintahan Islam, yang mampu menyatukan kekuatan umat di seluruh dunia dan memimpin jihad fi sabilillah. Hanya Khilafah yang siap mengerahkan tentara dan segala potensi umat untuk membebaskan Palestina sepenuhnya dari penjajahan.
No comments:
Post a Comment