Jembatan Ambruk, Masyarakat Kalang Kabut

Oleh Rukmini

Aktivis Muslimah

Masyarakat Kabupaten Bandung melakukan aksi protes di Jembatan Dayeuhkolot untuk mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat rehabilitasi jembatan yang rusak parah. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan ulang jembatan yang telah direncanakan sejak 2022 dengan anggaran Rp55 miliar. Massa juga meminta penyediaan jalur alternatif yang aman selama proses rehabilitasi dan mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka khawatir adanya penyalahgunaan dana dan meminta pemerintah memastikan keselamatan warga sekitar. Aksi ini menunjukkan keresahan masyarakat terhadap lambatnya penanganan kerusakan infrastruktur yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. TribunJabar.id

Jalan merupakan infrastruktur vital yang sangat penting bagi masyarakat, karena berfungsi sebagai sarana utama untuk mobilitas sosial dan ekonomi. Jika jalan rusak atau ambruk, maka akan berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, seperti terhambatnya transportasi barang dan manusia, serta terputusnya akses antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, penanganan kerusakan jalan perlu dilakukan dengan cepat dan tepat untuk meminimalkan dampak negatif pada masyarakat dan menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial. Dengan demikian, pemerintah dan pihak terkait perlu memprioritaskan perbaikan dan pemeliharaan jalan untuk mendukung kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah memang sering kali terlambat dalam menangani masalah infrastruktur publik, seperti Jembatan Dayeuhkolot yang rusak akibat gerusan Sungai Citarum. Masalah teknis, birokrasi, dan anggaran seringkali menjadi penyebab utama keterlambatan perbaikan fasilitas publik. Solusi sementara seperti jembatan Bailey bisa menjadi pilihan untuk memulihkan aksesibilitas, namun pembangunan jembatan permanen yang lebih kokoh dan tahan lama harus segera dilakukan. Keterlambatan ini juga seringkali disebabkan oleh kurangnya perencanaan anggaran yang memadai untuk penanganan kerusakan fasilitas umum. Jika perbaikan jembatan tidak menjadi prioritas dalam APBD, maka masyarakat harus terus menanggung dampak negatifnya.

Peristiwa tersebut menjadi bukti kejadian yang harus cepat ditangani oleh pihak pemerintah. Namun pada kenyataannya, pembangunan insfrastruktur jalan di daerah yang kena dampak sangat lamban penanganannya seperti jalan yang rusak ringan tidak begitu cepat tanggap apalagi jika daerah tersebut bukan merupakan poros utama perekonomian masyarakat. Namun jika jalannya sudah rusak parah dan banyak menimbulkan kecelakaan baru pemerintah menanggapinya.

Begitulah dalam sistem kapitalis, jika menyangkut urusan rakyat semuanya lamban dalam penanganannya tetapi jika ada keuntungan di dalamnya mereka sigap melakukannya, terlihat benar dalam sistem kapitalis menjadikan penguasa materialistis tanpa memperdulikan kebutuhan rakyatnya. Negara hanya berperan sebagai regulator saja bukan bertindak melayani rakyat. Dalam sistem kapitalis-sekukaris, negara telah gagal dalam mensejahterakan rakyat. Mereka lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya daripada berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya, semua hanya diukur dengan untung rugi yang bernilai cuan.

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi rakyatnya, apalagi dalam pembangunan insfrastruktur jalan negara melakukannya secara merata dan menyeluruh tanpa membeda-bedakan wilayah tersebut apakah di pelosok atau kota, mereka memiliki hak yang sama karena negara (khilafah) memandang jalan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi jalannya pertumbuhan perekonomian rakyat.

Dalam Islam, pembangunan dan perbaikan jalan dibiayai dari hasil pengelolaan kepemilikan umum  yang menjadi sumber dana untuk membangun fasilitas umum. Negara tidak akan meraup keuntungan dari pembangunan sarana umum karena pembangunan dan perbaikan jalan merupakan kewajiban negara dan tugas pemimpin untuk mengurusi kebutuhan rakyat bukan untuk mencari keuntungan apalagi pengurusannya diserahkan ke pihak lain/asing. Termasuk dana yang digunakan/dialokasikan  bukan berasal dari jalan utang atau investasi asing melainkan secara penuh  dari modal pembiayaan pembangunan insfrastruktur yang semuanya berasal dari kas Baitul Mal. Dengan begitu masyarakat tidak dibingungkan untuk mencari dana dalam perbaikan jalan.

Maka, Islam satu-satunya yang dapat mengurusi kebutuhan rakyat bukan yang lain. Segalanya dipermudah tanpa membebani rakyatnya.

Kini saatnya kita berpindah kepada sistem shahih yang bisa menyelesaikan segala permasalahan umat sekaligus mensejahterakannya. Semua itu hanya bisa terwujud dalam kepemimpinan Islam dibawah naungan Daulah Islamiyah 'ala minhaj Nubuwwah.

Wallahualam bissawab