Oleh : Rifka Nurbaeti, S.Pd (Pegiat Literasi)
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial ( Kemensos) Robben Rico menjelaskan, Sekolah Rakyat bukanlah program Kemensos, melainkan program Presiden Prabowo yang diamanahkan kepada Kemensos melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Program tersebut menjadi langkah strategis untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan yang telah berlangsung dalam beberapa generasi. (Dikutif dari KOMPAS.com)
Dalam forum yang telah digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ( Komdigi), cukup mengejutkan data yang dipaparkan oleh Robben. Terdapat 227.000 anak usia sekolah dasar (SD) di Indonesia belum pernah sekolah atau putus sekolah. Angka tersebut melonjak pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) terdapat 499.000 anak dan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 3,4 juta anak. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi kedua pada jenjang menengah, dengan 44.800 anak usia SMP serta 464.000 anak usia SMA tercatat tidak bersekolah.
Kebijakan Populis
Sebagaimana juga program makan siang gratis (MBG), gagasan sekolah rakyat khas kebijakan penguasa populis yang seolah-olah pro rakyat. Perencanaan yang terkesan tergesa-gesa,tumpang tindah kebijakan diantara kementrian, berpotensi menelan pembiayaan yang tidak sedikit sementara dampak bantuan yang akan dirasakan rakyat hanyalah sekejap saja. Pembangunan sekolah rakyat tentulah membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, sementara faktanya APBN sedang defisit, sehingga bisa dipastikan pemerintah harus mencari sumber pemasukan lain entah dari penarikan pajak yang akan semakin mencekik rakyat, atau mencari pinjaman dari negara lain lagi. Walhasil, alih-alih memberantas kemiskinan, program sekolah rakyat ini akan semakin menambah beban pengeluaran negara.
Disamping itu, ketika rakyat hidup dalam kelaparan, tingkat pengangguran tinggi, akses kesehatan terbatas, dan harga kebutuhan pokok tidak terjangkau, maka pendidikan betapapun pentingnya, tidak akan menjadi prioritas bagi banyak keluarga miskin. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini bukan semata-mata karena rakyat malas atau kurang cerdas. Kondisi itu diakibatkan karena sistem penerapan sekuler kapitalis yang menciptakan struktur ekonomi yang eksploitatif, kebijakan yang tidak merata, dan hadirnya negara hanya sebagai regulator bukan sebagai pelayan urusan kemaslahatan rakyat. Negara lebih sibuk mengurus data statistik daripada menyentuh realitas kondisi kehidupan rakyat.
Islam Masa Depan Bangsa
Apabila negara dan pemerintah berniat tulus meningkatkan kualitas pendidikan serta pemerataan akses pendidikan untuk semua, solusinya tentu bukan membangun sekolah baru dengan label Sekolah Rakyat gratis khusus untuk anak keluarga miskin. Hal tersebut akan memunculkan kelas-kelas sosial baru, sekolah untuk warga negara yang mampu dan sekolah untuk warga miskin sehingga bisa berdampak menghancurkan mental peserta didik. Tentu yang dibutuhkan adalah terwujudnya negara dengan pemerintahan ideal, yakni negara yang mampu memberikan layanan pendidikan gratis berkualitas unggul untuk seluruh warga negara tanpa diskriminasi antara kaya dan miskin. Pendidikan dengan kurikulum sahih yang manusiawi yang mampu mencetak generasi berkepribadian Islam, berkarakter pemimpin-pejuang, salih dan muslih. Semuanya itu sudah disiapkan oleh Islam dengan syariatnya yang sempurna serta pernah dipraktekkan oleh Rasulullah saw. dan para khalifah sesudahnya. Tinggal diadopsi, diterapkan oleh negara, serta dilaksanakan oleh pemerintah yang amanah.
Dalam sistem Islam juga mengatur kepemilikan dan mekanisme dalam pengelolaan harta, untuk mencegah terjadinya keserakahan. Jenis-jenis kepemilikan harta yang ada dalam Islam terdapat tiga diantaranya kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. SDA termasuk kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki maupun dieksploitasi oleh individu atau korporasi untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ahmad yang artinya,“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.”
Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan SDA tentunya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat seperti kebutuhan primer (sandang-pangan-papan), pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur seperti transportasi. Indonesia tentunya sangat mampu untuk secara mandiri mengentaskan kemiskinan ekstrim. Sebab sebagaimana negeri-negeri kaum muslimin lainnya, Indonesia dikaruniai Allah dengan SDA yang melimpah ruah.
Disamping itu, dalam sistem Islam, setiap lelaki dewasa, terutama yang mempunyai tanggungan keluarga, wajib mencari nafkah. Ini karena Al-Qur’an telah memerintahkan, “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.” (QS Ath-Thalaq : 7). Supaya setiap orang yang wajib bekerja mampu mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu, negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi warganya melalui kebijakan ekonomi berorientasi pada sektor riil, seperti perdagangan, pertanian, dan industri.
Seluruh mekanisme ini hanya mungkin dilakukan apabila negara menerapkan syariat Islam secara kâfah dalam seluruh aspek kehidupan. Hal inilah yang seharusnya diwujudkan, khususnya di negeri ini.
WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.
No comments:
Post a Comment