Menyoal KKB yang Tak Kunjung Usai

 

Oleh: Susiyanti, S.E

(Freelance Writer)

Masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) seakan tak pernah padam, selalu saja ada kabar yang menjadi korban dari aksi mereka. Sebagaimana dua warga asal Desa Puday, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara menjadi korban serangan brutal oleh KKB di Provinsi Papua Pengunungan. 

Dua warga yang menjadi korban merupakan kakak dan adik, Yuda dan Riki. Mereka diketahui merantau ke Papua Pegunungan untuk bekerja sebagai pendulang emas. Kakak beradik itu pun tewas dalam insiden ini.

Namun ada satu dari tiga pendulang emas asal Provinsi Sulawesi Tenggara selamat dari aksi pembataian KKB yang terjadi 6-7 April 2025. Pendulang yang selamat bernama Asran, asal Desa Baruga, Kecamatan Wonggeduku Barat. (Detiksultra,11-04-2025). Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh KKB jelas bukan hal yang baru lagi, bahkan terus saja terjadi hingga saat ini. Lantas mengapa hal itu terus saja terjadi?

Jika menelisik maka akan ditemukan ternyata KKB itu sudah mengalami perubahan istilah, sebelumnya yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang disinyalir akan berpengaruh besar bagi masyarakat Papua. Di dunia internasional, nama OPM justru bisa menimbulkan simpatik dari negara-negara yang mendukung perjuangan Papua Merdeka (Tempo, 15-4-2024).

Adapun gerakan OPM ini lahir pada tahun 1965. Di mana terbentuknya organisasi ini memiliki tujuan ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Yang mana mereka ingin menjadikan Bumi Cenderawasih sebagai negara merdeka. Benar, Papua sudah lama menjadi bagian provinsi di negeri ini, namun nyatanya nasibnya tidak sama jika dibandingkan provinsi lainnya. Apalagi kalau disandingkan dengan Pulau Jawa. Pembangunan tidak merata. Kemiskinan masih membayang-bayangi di sana. Wajar jika muncul anggapan mereka merasa sebagai “anak tiri”.

Tidak hanya itu, bahkan mereka juga dibantu dengan negara-negara besar, seperti Inggris, AS, dan Australia. Di mana mereka memiliki kepentingannya tersendiri, yaitu mengeruk kekayaan alam yang ada.

Salah satu negara diduga menjadi pemasok senjata dan pendukung pendanaan untuk organisasi separatis di Papua. Dukungan ini membuat OPM makin berani untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Bahkan OPM justru makin semangat dalam menebar teror dan tidak segan-segan melukai bahkan membunuh warga sipil, para Nakes, guru dan tentara di sana. 

Seharusnya negara menerapkan langkah konkret untuk menyelesaikannya. Namun tindakan ini akan berbuah simalakama. Apabila pemerintah  menggerakan tentara untuk memberantasnya, maka akan dianggap melanggar HAM. Namun jika dibiarkan justru membahayakan masyarakat di sana.

Semestinya juga negara memahami bahwa akar masalah pemberontakan ini adalah ketidakpuasan pengurusan atas mereka dan adanya kepentingan asing. Untuk itu, masalah ini seyogianya diselesaikan secara tuntas dan serius. Namun, sayang masalah ini terus berlarut-larut, tanpa tahu kapan berakhirnya. 

Selain itu, masalah munculnya gerakan ini karena diterapkannya sistem kapitalisme. Pasalnya penerapan ekonomi kapitalisme ini menghasilkan pembangunan yang bertumpu pada daerah yang perputaran ekonominya bagus saja, hingga mengakibatkan Papua menjadi wilayah timur yang terasing. 

Berbeda dengan islam, di mana Islam mempunyai pandangan yang khas dalam disintegrasi wilayah. Adapun kasus-kasus bughat (pemberontakan) yang lama kelamaan memicu disintegrasi wilayah yang mengantarkan pada konflik seperti masalah dengan KKB merupakan urusan penting. Di mana Islam tidak akan mengabaikan masalah ini  karena merupakan perkara serius.

Bahkan yang turut menjadi korban jiwa tidak hanya warga sipil, tetapi juga kalangan militer. Maka ini harus ditangani berdasarkan konsep politik perang, yaitu oleh struktur negara urusan jihad dan politik luar negeri. Hal ini merupakan perkara penting yang harus diperhatikan, sebab termaksud kategori melanggar wibawa negara. Dalam sistem Islam, melanggar wibawa negara sama saja dengan menghina Islam.

Sebagaimana yang pernah Rasulullah Saw. lakukan sebelum Perang Mu’tah. Saat itu, Rasulullah Saw. mengirim sejumlah utusan ke beberapa negeri di luar Madinah. Salah satunya adalah Harist bin Umair al-Azdi, yang Rasulullah utus kepada penguasa Bashra, yakni Syarhabil bin Amru al-Ghasani. Bashra sendiri saat itu dikuasai Romawi. Syarhabil menahan Harits bin Umair al-Azdi, serta mengikat dan membunuhnya. Tindakan Syarhabil ini jelas pelecehan besar terhadap Daulah Islam yang tidak bisa dibiarkan. Untuk itu, Rasulullah Saw. kemudian mengirimkan pasukan Mu’tah.

Di samping itu, ancaman disintegrasi di wilayah Daulah Islam pernah terjadi di masa Khalifah Abu Bakar ra., yakni ketika terjadi pemberontakan oleh si Nabi Palsu Musailamah al-Kadzdzab yang membentuk markas pertahanan dengan basis militer di daerah Yamamah. Padahal, dampak dari perbuatan Musailamah adalah terjadinya pemurtadan sejumlah besar kaum muslim sehingga menjadi pengikut Musailamah. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar ra. pun tidak tinggal diam dan mengutus pasukan untuk terjun ke Perang Yamamah dalam rangka memerangi Musailamah dan pasukannya sehingga Yamamah menjadi aman dan kembali ke pangkuan Daulah Islam. 

Dengan demikian, tidak mudah menyelesaikan persoalan KKB, jika banyak hal yang masih memungkinkan mereka tetap ada dan senantiasa membuat masalah. Dari itu, butuh negara yang dapat menyelesaikan dengan serius dan tuntas dan itu tidak mungkin terjadi dalam sistem kapitalisme saat ini. Wallahu a’lam.