Danantara: Harapan atau Sarang Kecurangan?

 Oleh: Ummu Almahira 

(Aktivis Muslimah)

Danantara (Daya Anagata Nusantara) secara konsisten merangkak naik menjadi bahan pembicaraan dimana-mana. Danantara merupakan program ekonomi negara skala nasional yang berkecimpung dalam pengelolan aset negara. Pengoptimalannya melalui perantara pengelola lembaga investasi baru. Inilah Danantara, program terbaru andalan pemerintah.

Menurut kompas.com, Danantara dimaknai sebagai penguasaan pemerintah dalam mengelola kekayaan negara melalui investasi strategis di berbagai sektor, misal seperti energi terbarukan, infrastruktur, industri, ketahanan pangan, pertanian dan ekonomi digital.

Mekanisme danantara dinilai akan menimbulkan permasalahan baru, sebab dana kekayaan negara yang ditangani Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya ini dikhawatirkan memunculkan potensi politik campur tangan beserta komplikasinya. Respon kalangan kritikus menjadi sorotan karena menduga akan adanya kecurangan yang terjadi saat aset tersebut ditangani pejabat pemerintahan, sehingga pada akhirnya nilai investasi yang diharapkan bisa memperbaiki ekonomi negara justru berbanding terbalik dan menyasar kinerja BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Wajah Asli Kapitalisme

Danantara sebagai gagasan terbaru pemerintah kali ini memantik api penolakan di tengah masyarakat. Masyarakat menganggap program ini akan semakin mengganggu stabilitas ekonomi negara karena risiko yang besar jika nantinya program ini tidak sesuai harapan.

Pembentukan Danantara disikapi sinis oleh masyarakat. Keberadaan Danantara sudah pasti menguntungkan oligarki saja. Optimalisasi modal dan aset BUMN yang dikelola pemerintah sama sekali tidak menguntungkan pihak rakyat, sebab sekalipun investasi berhasil, oligarki lah aktor yang akan menikmati Danantara sebagaimana kita lihat pada jajaran pemegang kendalinya. 

Contohnya investasi di program prioritas pemerintah seperti hilirisasi minerba dan sawit. Pada akhirnya rakyat hanya menjadi sumber modal untuk investasi yang dikemas dalam program Danantara, sedangkan yang menikmati hasil adalah jajaran oligarki pemilik minerba dan sawit tersebut. Sederhananya Danantara ibarat celengan raksasa yang mengumpulkan keuntungan dari BUMN lalu diinvestasikan pada berbagai proyek yang diadakan dalam dan luar negeri.

Pandangan Islam

Keuntungan sepihak khas sistem ekonomi kapitalisme sudah bersarang lama bukan hanya di Indonesia namun juga dunia. Banyak negara yang sudah menerapkan program seperti Danantara misalnya Malaysia dan Singapura, keberhasilan kedua negara tersebut didasari dengan penerapan konsep ekonomi sekuler khas negara kapitalis. Kepemilikan dalam negara sekuler hanya mengenal dua konsep yaknik kepemilikan negara dan kepemilikan individu.

Islam mengatur secara khusus kepemilikan yang berlandaskan tiga yaitu, kepemilikan umum, individu dan negara. Lebih jelasnya, aset negara yang dikelola asing saat ini jelas melimpah sehingga masuk pada kategori milkiyyah ammah (kepemilikan umum) hal tersebut sudah dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW. “Kaum muslimin berserikat atas tiga hal: air, api dan padang gembalaan”.

Harta milik umum tidak serta merta dikelola sesuka hati oleh setiap orang. Meskipun bebas dimiliki siapa saja, keberadaan sumber daya alam yang melimpah harus dikelola negara untuk dikembalikan hanya pada rakyat, tidak untuk dikumpul dan digunakan untuk investasi yang banyak embelnya.

Berbeda dengan konsep ekonomi kapitalisme, Islam justru menawarkan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam dengan mengedepankan pemenuhan kebutuhan umat sebagai prioritas. Selain itu prinsip kepemilikan dalam Islam mempertegas bahwa negara hanya berkewajiban mengelola bukan menjadi pemilik. Pendistribusian hasil pengelolaan sumber daya alam akan digunakan untuk kepentingan rakyat mencakup segala aspek yang mendukung keberlanjutan hidup orang banyak seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pangan yang disediakan.

Dalam Islam konsep perbanyak hasil atau keuntungan misal investasi tidak dijadikan pilihan untuk mengatasi persoalan ekonomi, apalagi kerja sama yang dibangun antar sesama negara yang tidak berlandaskan syariat Islam, maka akan dihindari sebisa mungkin.

Sebagai muslim, maka kita tentu paham bagaimana esensi pemimpin dalam Islam mengenai peri’ayahan pada rakyatnya. Termasuk pada penanganan aset negara, tentunya pemimpin harus memerhatikan syara sebagai acuan penanganan masalah. Sayangnya, negeri seluruh dunia saat ini tidak memakai Islam sebagai aturan hidup dan politik negaranya. Perkembangbiakan sistem kapitalisme sekuler sudah meluas termasuk diantaranya memengaruhi perputaran ekonomi yang menindas rakyat kecil.

Sistem ekonomi kapitalisme sekuler merupakan sistem ekonomi yang didayakan suatu negara tanpa mengambil aturan Allah SWT sebagai pencipta dan pengatur kehidupan ini. Akibatnya, manusia hidup tidak menentu arah. Peradaban yang pernah menerapkan aturan sistem ekonomi Islam sebagaimana mestinya telah musnah 100 tahun yang lalu di masa keislaman terakhir Daulah Turki Utsmani.

Kewajaran umat saat ini dalam mengatasi masalah yang timbul karena tiadanya Islam sungguh berakibat fatal, kehidupan manusia tidak lagi pada porsinya. Penguasa yang sewenang-wenang pada rakyatnya, korupsi, perzinahan, pembunuhan, kasus bunuh diri dan masih banyak kasus lainnya yang timbul karena ketiadaan institusi pemerintahan Islam yang menerapkan aturan Islam secara kaffah. Islam memberikan tuntunan tentang konsep kepemilikan dan bagaimana mengelolanya. Islam memiliki sistem ekonomi yang telah menentukan tatacara pengelolaannya serta siapa yang berhak mengelola, juga hasilnya untuk siapa.

Sudah saatnya umat menyadari kebutuhan prioritas peradaban manusia saat ini, bukan pergantian pemimpin atau hukuman baru yang terus di bicarakan dalam rapat persidangan. Akan tetapi kemajuan berpikir dan bertindak untuk mengembalikan Islam sebagai satu-satunya sumber aturan.