Negara Dalam Cengkraman Oligarki

Oleh : Tutik Indayani

Pejuang Pena Pembebasan

Ramai menjadi sorotan ketika Presiden Prabowo bertemu dengan para taipan di Istana Kepresidenan, banyak yang mempertanyakan hal tersebut, termasuk dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas. 

Bukan tanpa sebab, dimana para taipan tersebut tengah disorot karena tersangkut skandal, seperti  kasus Rempang, IKN, Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu PIK 1 dan 2, yang merembet pada pemagaran laut. 

Menurut penjelasan Sekretaris Merah Putih, Mayor Tedy bahwa pertemuan tersebut membahas situasi terkini di tanah air dan dunia global, serta program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis, industrialisasi, swasembada pangan dan energi, hingga BPI Danantara. 

Tujuan presiden bertemu dengan para taipan adalah ingin mendapat masukan kritis dari para pengusaha besar tanah air dalam hal investasi agar pengelolaan aset-aset Indonesia dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sehati-hatinya. Upaya ini diduga kuat terkait pengelolaan dana pada Badan Pengelola investasi Danantara karena dihadiri oleh sejumlah pengawas dan pengurus Danantara. 

Pemerintah seakan menutup mata atas realita bahwa konglomerat itu justru yang selama ini menimbulkan banyak masalah di dalam negeri. Selalu menyatakan bahwa semua ini demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 

Nampak negara justru menjadikan urusan rakyat sebagai lahan bancakan bagi para pemilik modal. 

Tidak perduli jeritan rakyat akibat tanah dan lahannya dirampas dengan paksa tanpa ada ganti rugi yang sesuai. 

Rakyat menjadi korban kebijakan dan ketidakadilan dari penguasa. Jadi jangan salahkan jika rakyat semakin paham bahwa pemerintah berpihak pada konglomerat bukan pada rakyat. 

Sistem Kapitalis

Keberpihakan penguasa pada oligarki adalah wajar dari penerapan sistem kapitalis dimana kekuasaan politik dan ekonominya dikuasai oleh pemilik modal terbesar. 

Akan selalu ada kesepakatan bersama antara penguasa dan pemodal dalam sebuah proyek besar yang pastinya membutuhkan dana besar pula. 

Disinilah penguasa tersandera kebijakannya, karena merasa memiliki hutang jasa pada pemodal yang akhirnya menyetujui keinginan dan syarat dari pemodal dimana dana akan dikucurkan. 

Termasuk adanya konsep liberalisasi kepemilikan, siapapun bisa menguasai apapun, termasuk SDA Indonesia. 

Bila dana terbesar dari pemodal, otomatis keuntungan terbesar masuk kantong pemodal. Pendapatan negara minim, hanya mengandalkan pemasukan pajak dari rakyat, sedangkan SDA sudah dikuasai oleh swasta. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tidak cukup dengan APBN, hutang luar negeri menjadi solusi. 

Sistem Islam Melayani Umat

Islam hadir memberikan solusi bagaimana seharusnya negara mengurusi umat. Bukan malah melontarkan pernyataan, "apa yang sudah kau berikan untuk negaramu."

Pernyataan tersebut nyata keluar dari seorang yang bukan negarawan, tapi keluar dari seorang yang hanya memikirkan keuntungan semata. 

Berbeda dengan sistem Islam, dimana seorang khalifah adalah pengurus umat, " Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari). 

Pembangunan dalam Islam tidak bertumpu pada investasi, melainkan pada kekuatan baitulmal. 

Sistem ekonomi dan keuangannya yang kuat mampu memberikan support terbaik bagi berjalannya roda pemerintahan, sekaligus pembangunannya. Dengan demikian, kesejahteraan akan nyata dirasakan oleh rakyat secara merata. 

Kekuatan baitul mal terletak pada sumber pendapatannya yang melimpah yang berasal dari fai dan kharaj, kepemilikan umum dan zakat. Aturan ini mampu mencegah privatisasi SDA sebab yang menjadi hak banyak orang terlarang dikuasai individu, sekalipun ia mampu membelinya. 

Rasulullah bersabda, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad). 

Inilah sistem mengelola sebuah negara dalam Islam yang tidak bertumpu pada kekuatan oligarki, melainkan pada kekuatan keuangan negara. Tidak ada intervensi atau tekanan dari para pemodal. Penguasa fokus pada rakyatnya, sehingga rakyat merasakan hidup sejahtera. 

Wallahu'alam bishshawab