.jpeg)
Oleh Heni Ummu Faiz
Ibu Pemerhati Umat
Gas Si Melon merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Namun, apa jadinya jika kebutuhan ini tiba-tiba saja harus menjadi barang langka. Sementara kebutuhan perut harus segera dipenuhi seperti memasak dan yang lainnya.
Menurut PT Pertamina Patra Niaga mengimbau warga untuk membeli elpiji 3 kg di pangkalan resmi. Hal tersebut dimaksudkan agar lebih murah dibandingkan dengan pengecer, karena harga jual sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah, hal ini disampaikan olehCorporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/1/2025).
Bahkan akibat kelangkaan Si Melon berakibat seorang warga Pamulang, Tangsel meninggal dunia diduga kelelahan mencari dan mengantre gas elpiji 3 kg. Korban sempat jalan terhuyung, lalu istirahat sejenak dan jatuh saat pulang dengan menenteng dua tabung gas melon. (Liputan6.com, 3/2/2025)
Kondisi ini tentu sangat menyayat hati masyarakat yang harusnya bisa mendapatkan gas elpiji secara mudah justru kian sulit. Berbagai prosedur semacam membawa KTP dan KK ke agen resmi tentu sangat menyulitkan warga. Karena tidak semua orang mampu membeli ke agen resmi yang kadang jaraknya sangat jauh. Jika dihitung tetap saja mahal jika dengan ongkos ke agennya.
Ada sekitar 189 juta NIK dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia yang terdata menerima LPG bersubsidi. Dengan demikian mengindikasikan masih banyak penduduk miskin di negara kita. Seharusnya pemerintah melihat masalah kemiskinan sebuah masalah besar yang harus segera dituntaskan.
Berdasarkan TSCF cadangan gas alam Indonesia pada tahun 2022 adalah sebanyak 41,62 kaki kubik persegi. Indonesia kaya akan minyak bumi dan hal ini dimanfaatkan untuk pengadaan elpiji setelah proses penyulingan.
Seharusnya ketika negara kita kaya akan gas alam maka tentu gas elpiji tidak perlu mahal bahkan bisa gratis. Namun, jika pengelolaan gas ini diserahkan kepada swasta asing dan aseng pada akhirnya rakyat yang menanggung derita. Kesulitan mendapatkan Si Melon dalam sistem rusak yakni kapitalisme. Keberadaan perusahaan asing yang mengelola gas alam berakibat mereka (para kapitalis) terus yang bermain mengendalikan harga di pasaran. Apalagi gas elpiji ini dibedakan antara yang bersubsidi dan non subsidi hal tersebut berpeluang untuk penimbunan barang bagi mereka yang punya banyak modal.
Padahal seharusnya dengan melimpahnya gas alam jika dikelola oleh negara secara benar tentu tak perlu lagi ada drama kelangkaan gas dan harga yang cukup mahal.
Semua ini merupakan buah penerapan aturan kapitalisme. Aturan ini hanya bertumpu pada kepentingan segelintir orang dengan meraih untung sebanyak-banyaknya. Sudah jelas bahwa kapitalisme tak mampu menyejahterakan rakyat dan tidak mampu menuntaskan problematika manusia hingga ke akarnya.
Islam Mengatur Masalah Kebutuhan Manusia
Gas elpiji merupakan salah satu kebutuhan masyarakat masa sekarang. Syariat menetapkan bahwa sumber daya energi adalah milik umat Islam secara umum (milkiyyah ‘ammah). Rasulullah ﷺ bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, [yakni] air, api, dan padang gembala.” (HR Abu Dawud dan Ahmad
Status milkiyyah ‘ammah (kepemilikan umum) ini meniscayakan bahwa LPG dan gas alam haram untuk dimiliki oleh swasta, mengingat penguasaan oleh swasta menghalangi umat dari mendapatkan haknya. Sudah seharusnya negara wajib untuk mengelola gas alam secara benar karena hal tersebut menjadi hak milik rakyat tanpa ada kezaliman sedikitpun seperti dalam aturan kapitalisme.
Tidak ada gas elpiji menjadi masalah besar bagi umat. Disini Islam memiliki solusi tuntas agar kebutuhan ini tidak dimonopoli oleh para kapitalis. Gas alam merupakan bagian dari kepemilikan umum yang tidak boleh diserahkan kepada swasta asing. Karena jika dikelola asing maka akan ada kekacauan seperti sekarang, terlebih ketika para kapitalis ini selalu memainkan peran di pasar terutama di komoditas migas. Padahal seharusnya gas ini harus diutamakan kepada rakyat dan terdistribusikan hingga ke pelosok.
Tentu dengan harga murah dan bisa saja gratis diberikan. Hal ini pun bisa ditunjang dengan infrastruktur yang baik dan akses yang mudah. Sehingga tidak ada lagi ada antrean yang panjang akibat akses yang sulit dan barang yang langka.
Di sisi lain negara memberikan sanksi tegas kepada siapa saja yang melakukan penimbunan gas untuk mengambil keuntungan. Dengan demikian tidak ada lagi demo dari masyarakat akibat kelangkaan Si Melon ini.
Merindukan kesejahteraan rakyat tentu hanya ada dalam sistem Islam yakni khilafah bukan yang lain.
Wallahualam bissawab.
