Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung sudah memasuki tahap pemetaan dan pendataan untuk sekolah penerima manfaat.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin, mengatakan, jumlah murid dan siswa di Kabupaten Bandung mencapai 582 ribu. Mereka terdiri atas jenjang PAUD, SD, dan SMP.
"Murid PAUD itu kurang lebih ada 67 ribuan, SD kurang lebih ada 356 ribuan dan SMP 134 ribuan serta PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) kurang lebih ada 23 ribuan," ujar Enjang saat dihubungi, Senin (6/1/2024).
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai tahun ini merupakan salah satu realisasi dari janji kampanye Presiden terpilih. Namun, program sosial yang bersifat populis ini, selama berlangsungnya banyak mendatangkan berbagai keluhan dan polemik dari berbagai pihak, mulai dari belum bisa meratanya program ini ke setiap sekolah di setiap darerah, keluhan dari para pedagang yang mengalami penurunan omzet, hingga rasa makanan yang dikeluhkan hambar dan ada beberapa sekolah yang tidak adanya susu seperti apa yang dulunya di rencanakan, dan masih banyak lagi masalah lainnya yang di keluhkan oleh berbagai pihak.
Seperti yang ketahui Program Makan Bergizi Gratis ini digadang-gadang akan mampu memenuhi asupan gizi anak indonesia kedepannya, dan nantinya akan membangun SDM yang cerdas, selain itu juga program ini pun keberadaanya diharapkan akan mampu melibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mampu menghidupkan perekonomian lokal, regional dan perekonomian daerah, namun fakta dilapangan nyatannya jauh dari apa yang di harapkan, terlebih adannya keterlibatan pihak swasta yang membuat program MBG semakin tidak merata.
Makan Bergizi Gratis seolah menjadi program yang mengedepankan kepentingan rakyat dengan adannya klaim perbaikan gizi anak sekolah dan pembentukan generasi yang cerdas dan sehat, namun jika di teliti lebih dalam lagi program ini dijadikan alat untuk meraih keuntungan yang besar oleh para perusahaan yang menjadi pemasok bahan baku dari program MBG ini, selain itu adanya penggelontoran dana yang besar, sangat berpotensi membuka celah korupsi oleh para pejabat pelaksana yang melibatkan banyak vendor dalam pelaksanaanya. Karena seperti yang kita tahu di sistem hari ini yakni sekuler-kapitalis yang memisahkan agama dari kehidupan, banyak melahirkan para individu dan para pengurus rakyat yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Di sistem ini penguasa hadir hanya sebagai regulator saja, tidak ada keseriusan dalam hal pengurusan rakyatnya.
Berbeda halnya dengan Islam, Islam sebagai agama yang sempurna dan paripuna dari Sang Khaliq memiliki seperangkat aturan dalam segala aspek kehidupan manusia. Di dalam islam sendiri jaminan pemenuhan kebutuhan dasar wajib diberikan kepada setiap individunya, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.
Negara memastikan kebutuhan dasar ini harus didapatkan oleh seluruh rakyat , tanpa kecuali baik kaya maupun miskin, dengan pemberian secara berkualitas dan mudah dan bisa saja secara gratis. Hal ini akan dapat terealisasi karena didalam Islam sendiri negara akan mengalokasikan anggaran belanjannya untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Dana ini tentunya diperoleh dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), yang hasilnya akan diperuntukan untuk kemaslahatan rakyatnya, SDA ini pun merupakan kekayaan milik umum (rakyat )yang hasil dari pengelolaannya akan di peruntukan untuk kemaslahatan rakyatnya, di dalam Islam juga pengelolaannya akan di kelola oleh negara dan tidak di berikan kepada pihak swasta maupun asing.
Tentunya Islam sendiri akan memastikan setiap individu akan terpenuhi asupan gizinya, negara akan memastikan kemudahan dalam pemenuhan gizi ini, mulai dari terjangkaunya harga bahan pokok, kemudahan akses untuk mendapatkannya, memastikan makanan itu Halalan Thayyiban , hingga dalam Islam setiap kepala keluarga maupun lelaki dewasa yang telah berkewajiban untuk mencari nafkah akan dipastikan ia bekerja dan memastikan setiap anggota keluarganya kebutuhan dasarnya terpenuhi termasuk pemberian asupan makan yang sehat dan tentunya bergizi.
Begitulah periayahan dalam Islam, hadir untuk mengurusi rakyatnya. Para penguasanya memahami benar sebagai seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar yang nantikan akan dipertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya " Imam ( Kholifah) adalah raa'in ( pengurus rakyat ) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.
Semua ini hanya akan dirasakan ketika syariat Islam secara menyeluruh di terapkan untuk mengatur kehidupan.
WaLahu a'Lam bish shawab.
No comments:
Post a Comment