KAPITALISASI PENDIDIKAN TUMBUH SUBUR DALAM SISTEM KAPITALISME

Oleh: Kiki Ariyanti 

Baru-baru ini seorang siswa SD viral dibicarakan dalam media sosial. Pasalnya anak tersebut dihukum duduk di lantai oleh gurunya karena menunggak pembayaran spp selama tiga bulan. Nasip rakyat yang tidak mampu membayar sekolah anaknya seperti kejadian ini, memang sangat memprihatikan. Tapi Inilah kenyataan betapa sulitnya mengenyam pendidikan pada saat ini.

Dikutip dari Tribunnews.com, Minggu 12/01/2025. Peristiwa ini terjadi di SD Yayasan Abdi Sukma, Medan, dan memicu reaksi keras dari orang tua siswa.

Orang tua siswa yang menjadi korban hukuman tersebut melaporkan tindakan oknum guru kepada kepala sekolah. Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan, menjelaskan bahwa hukuman duduk di lantai merupakan inisiatif dari wali kelas bernama Haryati.

Sungguh miris dengan apa yang terjadi di dunia pendidikan pada hari ini. Pendidikan seharusnya menjadi hak setiap rakyat. Dan pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib disediakan oleh negara dengan biaya yang murah bahkan gratis. Namun sayang, segala bentuk kemudahan dalam hal pendidikan tidak dapat tercipta. Justru sekarang pendidikan dijadikan sebagai pembuka lahan komerisalisasi. Saat ini pendidikan layaknya kebutuhan mewah akibatnya tidak semua warga negara mampu menempuh pendidikan yang baik dan layak.

Ini semua terjadi karena buah dari penerapan sistem kapitalisme sekuler di negeri ini. Negara yang seharusnya dapat mengayomi rakyat malah abai dalam mengurusinya. Hanya pura-pura manis dengan janji palsunya tapi tidak dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Buktinya dapat dilihat dari kurangnya sarana pendidikan yang ada negeri ini. 

Selain itu negara juga menyerahkan hal ini kepada swasta yang orientasinya hanya untuk mencari keuntungan. Pihak swasta didorong untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan sarana pendidikan. Akhirnya banyak terdapat sekolah-sekolah swasta yang berdiri. Dan apabila swasta yang mengambil alih pendidikan, maka hanya fokus pada pencapaian nilai materi saja. Pantas jika biaya pendidikan terus saja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Itu sebabnya kapitalisasi pendidikan tumbuh subur dalam sistem kapitalisme karena penguasa hanya berperan sebagai jembatan penghubung antara pihak swasta sebagai pemilik modal dengan rakyat dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka menjadikan semuanya sebagai ladang bisnis semata.

Untuk kasus dihukumnya siswa tidak akan terjadi ketika pendidikan menjadi tanggung jawab penuh negara. Islam menetapkan bahwa pendidikan adalah salah satu kebutuhan pokok rakyat yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW.: "Seorang imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus) ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinya."(HR. Bukhari).

Negara akan menyediakan layanan gratis untuk semua warga negara khilafah, baik untuk siswa kaya maupun miskin, baik cerdas ataupun tidak. Semuanya dijamin oleh negara tanpa memandang status sosial warga. 

Islam mampu mewujudkannya karena memiliki sumber dana yang banyak. Adapun sumber dana itu akan diambilkan dari pendapatan Baitulmaal. Terdapat dua pos pendapatan yang dapat digunakan yaitu: pertama dari pendapatan kepemilikan negara seperti fa'i, kharaj, ghanimah, khumuûs (seperlima harta rampasan perang), jizyah dan dharîbah (pajak). Kedua pos kepemilikan umum seperti tambang minyak, gas, hutan, laut, dan hima (kepemilikan umum yang penggunaannya telah dikhususkan). 

Dana itu digunakan untuk membiayai semua sarana dan prasarana pendidikan juga guru yang berkualitas. Dengan layanan pendidikan sesuai dengan aturan sistem Islam secara kaffah maka tidak akan terjadi kasus siswa yang dihukum karena keterlambatan membayar biaya sekolah. Sebab pendidikan dapat diraih dengan murah tanpa adanya kapitalisasi. Wallahu alam bi ash-shawwab.