PMKS sebagai solusi pengentasan Kemiskinan?

 

Oleh : Rasyidah (Pegiat Literasi)

 

Masalah kemiskinan tak kunjung usai. Sudah banyak Program-program yang tawarkan. Alhasil,masih tetap dalam kondisi yang makin hari makin terpuruk.

 

Dilansir oleh KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID (31/10/2024) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi, melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan UPT Sentra Meohai Kendari, Kementerian Sosial RI, menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) terhadap 119 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

 

Total bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Wakatobi ini Rp 140 juta. Tujuannya, membantu kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang membutuhkan.

 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi, La Yijo mengatakan program ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah dalam mendukung dan memberikan solusi bagi masyarakat kurang mampu atau yang memerlukan bantuan khusus.

 

“Dengan adanya bantuan ATENSI ini, kami berharap masyarakat yang membutuhkan bisa terbantu untuk meningkatkan kualitas hidupnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kesehatan,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Lucky Pilindo, perwakilan dari Kementerian Sosial RI, Sentra Meohai Kendari, mengatakan ATENSI merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat kepada masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses bantuan.

 

Program PMKS(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ini sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan yang berkolaborasi dengan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait seperti Dinas DP3A, BKKBN, Dinas Sosial dan BPMD.

 

Sasarannya adalah Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk-bentuk tindak kekerasan lainnya. Program-program serupa pun sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, ternyata tidak mampu menurunkan angka kemiskinan, justru malah bertambah. tidak mampu mengakses sumber daya alam yang melimpah. Meski sudah bekerja keras, rakyat tetap saja miskin. Ini terjadi pada masyarakat secara umum. Adapun pada golongan lemah, seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan warga pelosok, kemiskinan terjadi dalam level yang ekstrem.

 

Pengentasan kemiskinan masih menjadi sorotan di negeri ini, untuk bisa di tuntaskan. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah hanyalah solusi tambal sulam.

 

Sejatinya, hadirnya program PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ini adalah solusi tambal sulam. tentu tidak mampu untuk menyelesaikan kesenjangan sosial yang terjadi di negeri ini tak terkecuali bagi warga Wakatobi secara keseluruhan.

 

Selain itu, anggaran yang di alokasikan untuk pengentasan kemiskinan masih banyak hanya digunakan sekedar untuk seminar, rapat atau sosialisasi terkait masalah pengentasan kemiskinan. Akhirnya, anggaran hanya terserap di masing-masing program saja, dan tidak memberikan pengaruh positif dalam mengentaskan kemiskinan. Justru, menambah ruwet jalur penyaluran anggaran yang kemudian akan membuat celah terjadinya korupsi.

 

Inilah, realitas hidup dalam naungan sistem demokrasi kapitalisme saat ini. Masalah pengentasan kemiskinan masih terus menjadi problem yang berbelit-belit untuk di tuntaskan hingga ke akar-akarnya.

 

Masalah kemiskinan yang tak kunjung tertuntaskan hingga saat ini, dikarenakan carut marutnya pengelolaan Sumber daya alam dibawah payung sistem ekonomi Kapitalisme, yang menjadi akar masalah Kemiskinan yang makin sulit di tuntaskan. Rakyat pun akhirnya makin menderita. Belum lagi masalah pajak di negeri ini yang makin gila menghantui masyarakat, untuk terpaksa membayar, padahal untuk menghidupi hidupnya pun sulit.

 

Sungguh miris, Di bawah sistem ekonomi liberal kapitalistik yang menjadikan seluruh sumber daya alam dikeruk demi kepuasan oligarki dan korporasi. sementara rakyat sendiri menjerit kesakitan. sungguh pilu, rakyat hanya sebagai sapi perah oleh mereka yang tak punya hati.

 

Sejatinya adanya program PMKS ataupun program solusi sejenisnya, hanyalah solusi temporal sewaktu-waktu dapat berubah. dan parahnya lagi menjadikan tameng bagi para orang-orang yang tidak bertanggung jawab berkesempatan dan berpeluang untuk terjadinya korupsi. Sungguh miris setiap ada kesempatan di situ ada kenikmatan.

 

 

Jadi, sebenarnya masalah kemiskinan tidak mampu terselesaikan jika masih bertahan dengan sistem yang rusak yang tidak mau mengurusi kepentingan rakyat. Sehingga sangat nihil jika kemiskinan ini bisa terselesaikan kalau masih mengharapkan di dalam sistem yang kufur yang berbasis kapital karena sejatinya telah terbukti rusak dan merusak.

 

Sungguh pengentasan masalah kemiskinan akan sempurna terwujud jika hidup di dalam naungan sistem Islam. Sempurnanya pengelolaan sistem Islam terhadap pengelolaan sumber daya alam dapat terwujud dikarenakan di dalam sistem Islam akan melahirkan para pemimpin yang senantiasa bertanggung jawab dan amanah atas seluruh kepentingan rakyat karena atas landasan iman dan taqwa.

 

Inilah, landasan bernegara di dalam sistem Islam dan juga penerapan konsep syariat sebagai pondasi kuat yang menjadikan pemimpin dan juga rakyatnya bisa merasakan keindahan dan kenyamanan di dalam Islam.

 

 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya : “Stiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya (H.R Al Bukhari dan Muslim).

 

Artinya, di dalam sistem mewajibkan syarat dan ketentuan bagi seorang pemimpin haruslah adil dan amanah. dalam setiap diri pemimpin yang telah terpilih karena ia paham bahwasanya segala kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka hanya di dalam sistem Islam lah yang mampu menuntaskan masalah kemiskinan.

 

Berawal dari seorang pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab serta mampu melakukan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan di dalam Islam. Masalah kemiskinan dapat terselesaikan hingga ke akar-akarnya.

 

 

Kesejahteraan yang merata di seluruh kekuasaan Islam ini pernah terjadi di zaman pemerintahan kepemimpinan masa kekhilafahan Bani Umayyah di era pemimpin Amirul mukminin Umar bin Abdul Aziz, digambarkan bahwasannya semua masyarakat merasakan kesejahteraan bahkan tak dijumpai orang miskin yang membutuhkan bantuan, karena semua hidup masyarakat telah berkecukupan.

 

Selain itu, pengaturan sistem keuangan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala melalui Baitul mal memberikan keberkahan dan rahmat di dalamnya.

 

Dengan pengelolaan sistem keuangan Baitul mal yang telah berdiri pada zaman kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab inilah awal mula diterapkannya sejak masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mencontohkan tentang pengaturan keuangan telah terkontrol dengan amanah dan tepat sasaran.

 

 

Sehingga, sungguh luar biasa bagaimana di dalam Islam mengatur seluruh sistem ekonomi dan juga sumber daya alam di bawah landasan syariat Islam yang mampu memberikan kesejahteraan tanpa ada kepentingan. inilah realitas bukti bahwasannya hanya dengan adanya syarat Islam mampu menciptakan masyarakat secara merata dan juga mendapatkan kenyamanan di dalam sistem Islam serta hilanglah masalah kemiskinan dan kezaliman di tengah kehidupan masyarakat. Wallahu a’lam bissawab.