Oleh Nur Fitriyah Asri
Penulis Ideologis Bela Islam Akademi Menulis Kreatif
Sejak awal pencalonannya,
Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI terpilih telah menjadi sorotan publik karena diterpa banyak isu. Mulai dari isu tak beradab, narkoba, korupsi, ijazah palsu, politik dinasti, dan khususnya isu akun fufufafa. Pakar Telematika, Roy Suryo yakin bahwa akun fufufafa yang di antaranya berisi hinaan terhadap presiden terpilih Prabowo Subianto diduga 99,9% pemiliknya adalah Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus SH, sekaligus sebagai Koordinator Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara, menyatakan seharusnya Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi orang pertama yang bertindak cepat melakukan penyelidikan guna memastikan fufufafa telah melakukan tindak pidana ITE. Jika akun itu benar milik Gibran maka terancam batal dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Namun sayangnya, isu fufufafa terkesan ada pembiaran. Dibiarkan menjadi bola liar yang berimplikasi memicu lahirnya krisis kepercayaan publik terhadap Gibran sekaligus Presiden Jokowi. (TribunNews, 15/9/2024)
Ajaibnya, pada hari Senin, 14/10/2024 Gibran telah menerima undangan untuk acara pelantikan pada 20/10/2024 yang diserahkan langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama seluruh wakilnya di Rumah Heritage Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. (Kompas.com, 14/10/2024)
Rekam Jejak Gibran
Tentu saja berita Gibran akan dilantik membuat publik terheran-heran, tidak habis pikir. Pasalnya, isu fufufafa masih panas bergulir menyerang Gibran dan publik menuntut kejelasan. Selain itu, banyak pihak mempersoalkan keabsahan pencapresan Gibran yang dituding anak haram konstitusi.
Sementara itu, banyak pihak yang meragukan kemampuan Gibran. Mengingat Gibran baru tiga tahun menjabat Walikota Solo, jadi belum cukup pengalaman. Anehnya, ketika Gibran selesai menjabat justru pamer ke publik kalau di kantor dinasnya banyak mainannya. Wajar, jika menimbulkan pertanyaan dan prediksi macam-macam, di antaranya, “Jadi selama ini kerjanya Gibran itu apa? Atau membuat kota Solo terkenal dengan kuliner nonhalal, yakni guk-guknya (anjing). Ataukah saat senggang di kantornya ia malah sibuk dengan mainannya, bukan sibuk membaca buku atau sibuk memikirkan rakyatnya?” Padahal, masalah stunting di Solo cukup tinggi, seharusnya daripada uang digunakan untuk membeli mainan, akan lebih baik jika untuk membantu stunting atau yang lainnya. Sungguh ini mencerminkan kalau Gibran tidak punya empati.
Terkait pendidikan pun menjadi polemik, banyak yang menduga ijazahnya palsu. Lebih miris lagi, dalam video bincang-bincang dengan Najwa Shihab (Nana) yang viral di media sosial, Gibran mengakui tidak ada budaya membaca di rumah orang tuanya. Bahkan Gibran lebih suka membaca komik dan bermain PS, dibandingkan dengan bacaan yang berat dan berbobot, ungkap mantan Wali Kota Solo yang membuat Nana gemes sendiri. Bandingkan saja dengan wakil presiden sebelum-sebelumnya, ibarat langit dengan bumi.
Padahal, membaca adalah aktivitas para ulama dan intelektual, tangga menuju kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dengan membaca akan terbuka pintu cakrawala kehidupan. Setidaknya bisa memilih jalan baik yang diridai Allah Swt., bukan jalan kebatilan yang dimurkai-Nya. Lumrah, jika publik mempertanyakan kemampuan Gibran sebagai Wapres RI.
Mampukah Gibran menjalankan tugasnya?
Di sisi lain, tantangan negara ke depannya begitu amat berat. Apalagi Presiden Prabowo mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8,0. Padahal, utang Indonesia sebesar Rp8.000 triliun, dengan cicilan utang dan bunganya saja sebanyak Rp1.400 triliun per tahun. Adapun pemasukannya hanya Rp3.600 triliun. Sungguh ini sangat timpang.
Apalagi Presiden Prabowo fokus membangun perekonomian untuk mengatasi kemiskinan, PHK yang belakangan makin menggila, stunting yang menghantui, untuk mengatasinya dengan memberikan makan bergizi gratis berdana fantastis, dan masih banyak masalah pelik lainnya.
Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja wapres dan kabinet yang tidak boleh berleha-leha apalagi jadi beban. Bagaimana mungkin Gibran bisa memikirkan negara ini dengan optimal? Sementara persoalan fufufafa di medsos masih viral dan publik menuntut penegakan hukum. Apalagi rekam jejaknya tak layak menjadi figur seorang pemimpin. Sungguh, Gibran sebagai wapres sejatinya tidak akan berperan sebaliknya malah menjadi beban negara ini.
Demokrasi Kufur
Semua itu akibat sistem yang dianut oleh negara ini, yaitu demokrasi sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Artinya, menghilangkan peran Allah Swt. sebagai pembuat hukum. Dalam sistem demokrasi yang berwenang membuat aturan adalah manusia, tanpa mempertimbangkan haram dan halal. Karena asasnya manfaat dan kepentingan maka aturan yang dibuat dengan mudah dapat direkayasa atau diubah setiap saat. Seperti keputusan MK yang meloloskan Gibran.
Sejatinya, pesta demokrasi adalah alat untuk membodohi rakyat. Di dalamnya penuh intrik dan deal-deal politik, terjadi kongkalikong untuk bagi-bagi kursi dengan dalih koalisi. Hal inilah yang menyuburkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Akibatnya, lahirlah anak haram konstitusi Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada 20/10/2024 menjadi Wakil Presiden periode 2024-2029. Masihkah sistem ini akan dipelihara?
Islam Melahirkan Pemimpin yang Amanah dan Adil
Hanya sistem Islam yang sempurna. Tidak hanya mengatur urusan akidah dan ibadah saja, tetapi mengatur semua aspek kehidupan, termasuk urusan politik.
Politik dalam Islam (ri’aayah syu’uun al ummah), dalam nas-nas syariah bermakna pengaturan urusan umat yang dijalankan dengan syariat Islam, berasaskan akidah Islam. Maknanya, ada dua agenda dalam politik Islam, yakni kepemimpinan dan sistemnya.
Telah ditemukan banyak ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan, di antaranya dalam QS. Al-Maidah ayat 48, Allah Swt. berfirman: “Tegakkanlah oleh kamu, Muhammad, hukum yang telah Allah turunkan kepadamu, yaitu syariat Islam.”
Pada hakikatnya, khalifah (imam) dalam negara Khilafah harus menerapkan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan.
Jadi, politik Islam tidak hanya memilih pemimpin yang baik. Namun, juga wajib mewujudkan sistem kehidupan Islam yang baik dalam bermasyarakat dan bernegara.
Oleh karena itu, memilih pemimpin tidak asal mampu memimpin melainkan ada kriterianya, yaitu: muslim, laki-laki, balig (dewasa), berakal, merdeka (bukan budak), adil, dan mampu. Tujuh syarat wajib itu disebut syarat in’iqat, yang harus dimiliki oleh calon pemimpin.
Adapun karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin, adalah sifat shidiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), dan fathonah (cerdas). Adanya syarat in’iqat dan karakter itulah yang meniscayakan seorang pemimpin amanah dan adil (tidak zalim).
Alhasil, politik Islam tidak hanya memilih pemimpin yang baik. Namun, juga mewujudkan sistem kehidupan Islam yang baik dalam bermasyarakat dan bernegara berdasarkan syariat Islam. Dengan begitu akan melahirkan pemimpin yang beriman, bertakwa, dan menyejahterakan rakyatnya.
Khatimah
Saatnya umat Islam harus menyadari bahwa perubahan melalui demokrasi, adalah utopis hanya mimpi. Fakta membuktikan bahwa kondisi politik yang jauh dari syariat Islam hanya mendatangkan kerusakan dan kezaliman terhadap umat. Ketika politik hanya fokus dalam pemilihan pemimpin melalui mekanisme pemilu maka akan menghasilkan pemimpin oligarki untuk kepentingan mereka sendiri, bukan melayani kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, saatnya umat Islam berjuang untuk mengganti demokrasi sekuler dengan sistem Islam, yaitu Khilafah ala min hajjin nubuwwah.
Wallahualam bissawwab.
