Oleh. Najwa Ummu Irsyad

 

Pengelolaan kekayaan alam yang tidak tepat bisa berdampak buruk, mulai dari bencana alam hingga hilangnya sumber daya yang berharga. Salah satu contoh nyata adalah longsor di lokasi penambangan yang menyebabkan korban jiwa dan hilangnya emas yang ditambang oleh oknum tertentu. Fenomena ini menunjukkan adanya karut marut dalam pengelolaan negara yang tidak mampu memetakan kekayaan alam secara optimal. Ketidakmampuan ini menyebabkan eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang tidak terkendali dan tidak teratur.

 

Berlindung di Balik Kata Illegal

Istilah “illegal” sering digunakan oleh pemerintah untuk menggambarkan aktivitas penambangan yang melanggar aturan, seolah-olah menjadi cara untuk mencuci tangan dari kegagalan dalam mengelola SDA. Berulangnya kasus tambang ilegal ini juga menunjukkan bahwa hukum di negeri ini tidak ditegakkan secara konsisten. Tidak adanya tindakan tegas terhadap para pelaku tambang ilegal memperparah masalah, serta menunjukkan bahwa negara belum mampu menegakkan aturan secara merata dan adil.

 

Sebagai sebuah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, Indonesia seharusnya memiliki big data yang memetakan seluruh potensi kekayaan alamnya. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara tepat sasaran. Negara juga harus memiliki kedaulatan penuh dalam mengelola kekayaan alamnya, tanpa adanya intervensi dari pihak asing atau pihak lainnya yang berniat merugikan negara. Namun, kenyataannya, dalam beberapa kasus, banyak kekayaan alam yang justru jatuh ke tangan pihak asing, merugikan Indonesia dan rakyatnya.

 

SDA adalah Milik Umum

Negara juga perlu memiliki sistem pengaturan yang jelas dalam hal pengelolaan tambang, baik tambang besar maupun tambang kecil. Dalam konteks ini, sistem Islam memberikan pedoman yang jelas tentang pengelolaan sumber daya alam. Islam mengkategorikan SDA seperti air, mineral, hutan, dan energi sebagai milik umum (milkiyah ‘ammah), yang artinya kepemilikannya adalah milik bersama seluruh umat. Sumber daya ini tidak boleh diprivatisasi atau dijual untuk kepentingan pribadi karena hasilnya harus dikembalikan kepada masyarakat secara luas. Rasulullah saw. pernah bersabda, “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud). Hadis ini mengindikasikan bahwa SDA penting seperti air dan energi tidak boleh dimiliki oleh individu.

 

Kekayaan alam yang menjadi milik umum ini harus dikelola oleh negara, sebagai wakil dari masyarakat yang bertugas untuk mengelola SDA dengan amanah dan memastikan bahwa hasilnya didistribusikan secara adil kepada masyarakat, baik dalam bentuk layanan publik yang lebih baik, kesejahteraan sosial, atau subsidi untuk kebutuhan dasar seperti energi dan pangan. Dalam konteks ini, negara bertindak sebagai pelindung dan pengelola SDA, yang bertanggung jawab langsung kepada Allah dan rakyat.

 

Larangan Kepemilikan oleh Individu, Swasta, atau Asing

 

Dalam Islam, tidak diperbolehkan individu atau korporasi swasta, baik dari dalam negeri maupun asing, untuk menguasai SDA yang strategis dan menjadi hajat hidup orang banyak. Penguasaan SDA oleh individu atau swasta akan menciptakan ketimpangan, di mana kekayaan alam yang seharusnya dinikmati bersama hanya dikuasai oleh segelintir orang, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.

 

Selain itu, penguasaan SDA oleh pihak asing akan merugikan kedaulatan negara. Banyak negara, termasuk Indonesia, sering kali kehilangan kontrol atas kekayaan alamnya karena dikendalikan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi berdasarkan keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat setempat atau kelestarian lingkungan. Dalam pandangan Islam, ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kedaulatan umat atas SDA.

 

Dikelola Negara dan Dikembalikan kepada Masyarakat

 

Negara dalam Islam bertanggung jawab penuh atas pengelolaan SDA untuk kesejahteraan rakyat. Keuntungan dari pengelolaan SDA, seperti pendapatan dari tambang, minyak, dan gas, harus diinvestasikan kembali untuk kepentingan umum. Misalnya, dana tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan energi murah bagi masyarakat. Dengan begitu, seluruh rakyat dapat menikmati hasil dari SDA yang ada di wilayah mereka.

 

Sebagai contoh, jika negara memiliki tambang emas, hasilnya harus digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, bukan untuk memperkaya segelintir orang atau perusahaan asing. Model ini berbeda dengan praktik di banyak negara saat ini, di mana sumber daya alam dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan besar, yang keuntungannya hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.

 

Dalam Islam, sumber daya alam merupakan milik umum yang harus dikelola oleh negara demi kemaslahatan seluruh rakyat. Individu, korporasi swasta, atau pihak asing tidak boleh memiliki atau menguasai kekayaan alam yang strategis, karena hal tersebut akan merugikan masyarakat dan menghilangkan keadilan. Dengan pengelolaan oleh negara yang amanah dan sesuai dengan syariat, hasil SDA dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan yang merata, menjamin bahwa kekayaan alam benar-benar digunakan untuk kebaikan seluruh rakyat, bukan segelintir elit.

 

Penjagaan dan pengelolaan sumber daya alam yang baik memerlukan sinergi antara kesadaran masyarakat, peran aktif masyarakat dalam penjagaan aturan pengelolaan SDA serta penegakan hukum, dan tanggung jawab negara dalam mengelola SDA sesuai dengan hukum Islam. Ketiga pilar ini saling melengkapi, di mana masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga alam berperan aktif dalam melindungi kekayaan alam, sementara negara bertanggung jawab memastikan pengelolaan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kekayaan alam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan sesuai dengan amanah yang diberikan Allah.

 

Wallahu a’lam bishawab