Chatib Sulaiman
Nama Chatib Sulaiman abadi sebagai nama jalan utama di Kota Padang, Jalan Khatib Sulaiman. Namun di balik nama jalan itu, tersimpan kisah pejuang yang gugur di medan perang saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Kepahlawanan Chatib Sulaiman mencapai puncaknya pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), 22 Desember 1948 – 13 Juli 1949, di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara, ketika Sumatera Barat menjadi pusat perjuangan setelah Yogyakarta jatuh dalam Agresi Militer Belanda II.
Sebagai arsitek perlawanan rakyat semesta, ia memegang teguh prinsipnya:
“Kita harus menghadapi situasi yang maha hebat, karena itu seluruh rakyat harus jadi tentara, seluruh rakyat tanpa kecualinya jadi prajurit. Tiap dusun harus jadi benteng pertahanan, tiap rumah harus jadi intenden, jadi tempat perbekalan perang, perang kemerdekaan.”
Ia tidak hanya menggerakkan tentara, tetapi mengonsolidasikan kekuatan sipil dan militer melalui Markas Pertahanan Rakyat Daerah (MPRD) dan Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK), serta melebur Front Pertahanan Nasional (FPN) dalam satu komando perjuangan.
Sebagai Ketua MPRD, pada 14 Januari 1949 pukul 23.00 WIB, Chatib Sulaiman memimpin rapat strategi di Lurah Kincia, Situjuah Batua, Lima Puluh Kota, yang dihadiri sekitar 30 pemimpin sipil dan militer, termasuk Bupati Militer Limapuluh Kota, Arisun Sutan Alamsyah.
Rapat itu memutuskan Kota Payakumbuh yang dikuasai Belanda harus diserang dari segala arah, lalu diduduki untuk menunjukkan kepada dunia bahwa perjuangan rakyat Indonesia masih ada.
Rapat berakhir pukul 02.30 WIB, 15 Januari 1949. Namun keberadaan mereka diketahui Belanda. Subuh hari, saat para pejuang hendak salat Subuh, sekitar pukul 05.00 WIB, mereka diberondong tembakan dan disergap tentara Belanda.
Chatib Sulaiman gugur dalam posisi memimpin, ditembus peluru dan tikaman bayonet. Bersamanya gugur pula Letkol Munir Latief, Mayor Zainuddin, Kapten Tantawi, Lettu Azinar, Letda Syamsul Bahri, serta 69 orang pasukan BPNK. Peristiwa itu dikenal sebagai *Peristiwa Situjuah.*
Buya Hamka dalam autobiografinya menulis:
“Perjuangan di Sumatera Barat tidaklah dapat memisahkan nama Chatib Sulaiman. Baik di zaman Belanda ataupun pendudukan Jepang, apalagi di zaman Republik. Dia adalah seorang pecinta tanah air yang kalau sekiranya duduk di Jawa barangkali sudah menjadi Menteri.”
Proklamator Mohammad Hatta pun menyebutnya sebagai “kawan yang pondas.”
Bukan Hanya Pejuang Senjata, Tapi Pejuang Holistik
Chatib Sulaiman adalah sosok langka. Ia pejuang, politisi, pendidik, ekonom, sekaligus budayawan.
Sejak kecil, Chatib yang akrab dipanggil “Si Cati” dididik dalam pola budaya Minangkabau. Pagi bersekolah di Hollandsch Indlandsche School (HIS) Adabiah, sore belajar mengaji dan silat, malam menginap di surau di Pasar Mudik, Padang.
Saat usia 8 tahun ia ikut ayahnya merantau ke Padang untuk bersekolah, mulai dari Gouvernement School, HIS, hingga MULO Padang. Kemudian ia hijrah ke Padang Panjang pada 1930, episentrum pendidikan dan pergerakan kebangsaan.
Ia merupakan seorang _self made man_ dan pecinta buku. Ia membaca buku-buku sosialisme Barat dan Timur, ekonomi, sejarah dunia, sejarah Tanah Air, dan agama secara otodidak. Ia menguasai beberapa bahasa, paling fasih bahasa Inggris. Ia juga piawai menggesek biola, bahkan pernah mengisi suara di bioskop bisu kala itu.
Di bawah asuhan saudagar kaya Abdullah Basa Bandaro, tokoh nasionalis, pemikiran pergerakan Chatib terbentuk. Ia kemudian membentuk organisasi Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru.
Mohammad Hatta mendaulat Chatib sebagai anggota pimpinan umum PNI Baru untuk Sumatera Barat, dengan posisi sebagai pengkader. Pada Konferensi pertama PNI Baru di Padang Panjang, 24 Maret 1933, Chatib merumuskan pendidikan politik untuk rakyat, taktik, dan strategi kader.
Chatib juga pernah menjadi anggota Volksraad (DPR zaman Belanda) dari kaum pribumi. Di sana ia memprotes keterwakilan umat muslim yang sangat sedikit, yang ditulisnya dalam buku _Sikap Kaum Moeslimin Indonesia_ (1939) hingga bukunya dicabut pemerintah Belanda. Ia juga pernah menjadi tahanan politik Belanda dan dibuang ke Kutacane pada 1942.
Melihat kecerdasannya, pemerintah Jepang merekrutnya sebagai _think tank_ membentuk barisan keamanan. Atas prakarsanya, dibentuklah barisan Giyugun, yang merupakan cikal bakal pembentukan TNI di Sumatera Barat.
Ia menjadi Wakil Gityo Cuo Sangi Kai, menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mewakili Sumatera Barat, dan menjadi pimpinan sekretariat Front Pertahanan Nasional (FPN) yang ketuanya Buya Hamka.
Pada bidang pendidikan ia mendirikan Merapi Institute dan Islamic Seminary. Di bidang ekonomi ia menggagas koperasi dan memimpin N.V. Bumi Poetra untuk melawan monopoli kolonial.
Tahun 1995 ia dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Presiden Soeharto. Buya Hamka menulis puisi elegi “Rimba Raya Sumatera Tengah” sebagai kesaksian moral atas gugurnya sahabat seperjuangan itu.
Lalu, Bagaimana Cara Pemerintah Pusat Memberikan Gelar Pahlawan Nasional?
Inilah yang sering disalahpahami masyarakat. Gelar Pahlawan Nasional *tidak bisa langsung diberikan Presiden begitu saja.* Harus lewat proses berjenjang yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Tahapannya seperti ini:
1. Usulan dari bawah
Masyarakat mengajukan usulan kepada Bupati/Wali Kota setempat.
2. Kajian Daerah (TP2GD)
Bupati/Wali Kota meneruskan ke Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi. Kemudian dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) lewat penelitian, seminar, dan diskusi sejarah.
3. Rekomendasi Gubernur
Jika dinilai layak, Gubernur mengajukan ke Menteri Sosial RI.
4. Verifikasi Kemensos
Kementerian Sosial melakukan verifikasi administrasi.
5. Kajian Pusat (TP2GP)
Usulan yang lolos kemudian dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang berisi sejarawan, akademisi, dan tokoh masyarakat.
6. Dewan Gelar
Hasil kajian TP2GP dibawa ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk direkomendasikan ke Presiden.
7. Keputusan Presiden
Presiden menetapkan lewat Keputusan Presiden (Keppres). Penganugerahan biasanya dilakukan menjelang Hari Pahlawan, 10 November.
Jika ditolak, usulan bisa diajukan ulang minimal 1 kali dan bisa diusulkan kembali minimal 2 tahun sejak penolakan.
Kenapa Chatib Sulaiman Belum Juga Ditetapkan?
Hingga kini, usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Chatib Sulaiman telah diajukan sejak 1976, namun belum ditetapkan secara resmi oleh negara.
Padahal secara syarat, ia sudah sangat memenuhi:
- WNI, berintegritas, berjasa terhadap bangsa dan negara
- Pernah memimpin perjuangan bersenjata dan politik untuk mempertahankan kemerdekaan
- Perjuangannya berdampak nasional, karena PDRI-lah yang menjaga eksistensi Republik saat Yogyakarta jatuh
- Sudah diabadikan namanya lewat jalan utama dan mendapat Bintang Mahaputera Utama
Yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Sumbar adalah *kelengkapan administrasi dan kekuatan kajian akademik* di tingkat TP2GD dan TP2GP, serta *dorongan politik yang konsisten dari Gubernur dan tokoh Sumbar di pusat* setiap tahun menjelang 10 November.
Meski demikian, bagi masyarakat dan sejarawan Sumatera Barat, Chatib Sulaiman sudah lama menjadi pahlawan sejati dari Nagari Sumpur.
Biodata Singkat:
- Nama: Chatib Sulaiman (juga ditulis Khatib Sulaiman)
- Lahir: 1906 atau 1907, Nagari Sumpur, Batipuh Selatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, di tepi Danau Singkarak
- Wafat: 15 Januari 1949 (umur 42-43 tahun), Lurah Kincia, Situjuah Batua, Lima Puluh Kota
- Orang Tua: H. Sulaiman (ayah, pedagang rempah, Suku Jambak, bergelar Datuk Ameh) dan Siti Rahmah (ibu, hafizah Al-Qur’an, Suku Sumagek, bergelar Datuk Bandaro Sati)
- Pekerjaan: Pengajar / Pendidik, Politisi, Pejuang
