Oleh Intan A.L
Pegiat Literasi
“Kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan untuk membangun bangsa yang lebih baik.” (Anonim).
Sebagaimana penggalan kalimat di atas, negeri kita juga perlu untuk terus berbenah, terlebih menjadi pengingat tatkala memasuki bulan Agustus ini. Perayaan HUT Kemerdekaan RI bergaung di berbagai penjuru negeri. Ironisnya momen ini dibarengi dengan naiknya angka PHK hingga mencapai 21,4% dibanding tahun 2023 (cnbcindonesia.com, 16/08/2024).
Faktanya, kemerdekaan masih terus diperjuangkan oleh mereka yang harus memerdekakan diri dari himpitan ekonomi. Secara fisik negeri ini sudah terlepas dari penjajahan Belanda, tapi secara kedaulatan, ibu pertiwi masih dijajah oleh negera pemilik ideologi yang tengah eksis saat ini yaitu ideologi kapitalisme di bawah kendali Amerika Serikat.
Kemerdekaan dari penjajahan adalah berkah luar biasa dari Allah serta upaya perjuangan yang patut dihormati. Hal itu sudah seharusnya diikuti dengan penerapan sistem yang mengeliminasi penjajahan dalam bentuk apapun. Sayangnya, tipu daya barat menyebabkan lemahnya pandangan kita akan sistem yang layak untuk mengatur kehidupan di negeri yang tengah merdeka dari fisik ini.
Kapitalisme telah menggerogoti negeri ini, salah satunya dengan sistem ekonominya yang rusak. Ekonomi kapitalisme membawa penyakit bawaan berupa inflasi sebab mengandalkan kebijakan moneter pada mata uang kertas seperti dolar yang rentan akan inflasi. Inflasi menyebabkan harga barang terus naik, akibatnya daya beli masyarakat menurun. Perusahaan yang menekan angka produksi melakukan efisiensi dengan pemutusan hubungan kerja.
Alhasil, angka pengangguran bertambah sebagai dalih membuka lapangan kerja, pemerintah pun membuka keran investasi asing besar-besaran. Dampak ikutannya, pengusaha dalam negeri akan bersaing dengan pemodal asing dalam pasar ekonomi yang memungkinkan runtuhnya kedaulatan ekonomi sebab mekanisme pasar yang diluar kendali pemerintah. Tanpa disadari penjajahan secara ekonomi pun berlangsung di tengah masyarakat.
Maka berulangnya badai PHK sebetulnya adalah problem sistemik yang hanya terselesaikan dengan solusi sistematis juga. Hal ini hanya mampu dijawab oleh Islam yang memiliki mekanisme ekonomi yang menjamin hak dan kesejahteraan setiap warganya. Islam memandang bahwa kesejahteraan dijamin orang per orang sehingga menyediakan lapangan pekerjaan yang mumpuni adalah tugas negara.
Penguasa berfungsi sebagai pengurus dan penanggungjawab sesuai hadits Nabi saw.,
“Sesungguhnya seorang imam itu [laksana] perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Islam memiliki politik ekonomi Islam yang mendorong negara agar mandiri dan bebas dari intervensi asing. Seperti pengelolaan SDA secara langsung oleh negara sedangkan para ahli dan alat produksi bisa dikelola dengan akad pekerja. Islam juga meniadakan sektor ekonomi non riil (saham, investasi, pasar modal dan lainnya) agar roda ekonomi berputar secara nyata dan mekanisme pasar yang diawasi oleh penguasa bisa dikendalikan demi kepentingan rakyat. Selain itu mata uang akan diatur ke dalam mekanisme dinar dan dirham yang memiliki nilai yang tetap dan tidak menimbulkan inflasi.
Begitulah, bagaimana Islam memerdekakan manusia secara menyeluruh. Inilah kemerdekaan hakiki yang hanya bisa diberikan oleh sistem Islam. Sudah saatnya kita mencampakkan kapitalise global dengan demokrasi yang menjadi salah satu turunannya. Tidak ada kemerdekaan sejati selain dengan Islam. Penerapan Islam yang kafah satu-satunya yang menjamin terurusnya kebutuhan lapangan kerja dan mencegah badai PHK yang berulang.
Wallahu a’lam bishshawwab
No comments:
Post a Comment