Oleh. Shaffiya Asy-Syarifah
(Aktivis Muslimah Kalsel)
Bak buah simalakama, hadirnya produk manufaktur Cina terus menggempur pasar domestik Indonesia. Bahkan membuat rakyat semakin berbangga dengan produknya. Hal ini menjadi alarm negara untuk memberikan solusi agar produk dalam negeri tidak kalah dalam persaingan pasar.
Sebagaimana dilansir oleh CNBC Indonesia (26/7/2024), Indonesia menjadi salah satu yang bisa bertahan pasca pandemi. Dalam lima tahun terakhir data manufacturing value added (MVA) Indonesia yang dirilis World Bank menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Data terbaru kinerja sektor industri manufaktur juga menunjukkan sektor industri pengolahan nonmigas pada triwulan I tahun 2024 menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terbesar, yaitu 17,47% dengan pertumbuhannya sebesar 4,64 persen dan memberikan penerimaan pajak terbesar hingga 26,9%.
Di sisi ekspor, nilai pengiriman produk industri pengolahan nonmigas pada semester I tahun 2024 mencapai 91,65 miliar dolar AS atau setara 73,27% dari total ekspor nasional, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 18,82 juta orang. Selain itu, realisasi investasi sektor industri manufaktur pada periode yang sama mencapai 38,73%, dengan nilai Rp155,5 triliun.
Akan tetapi, menurut Ketua Komite Tetap Asia Pasifik Kadin Indonesia, Beliau menyebutkan naiknya ekspor dan turunnya impor Cina akan turut mempengaruhi Indonesia mengingat Cina merupakan salah satu mitra dagang RI. Saat ini over capacity Cina telah berdampak pada banjirnya produk Cina ke Indonesia, namun di sisi lain kinerja impor Cina yang turun membuat permintaan komoditas dari negara mitra dagang termasuk Indonesia juga akan merosot. (CNBCIndonesia, 15/7/2024).
Hadirnya produk Cina yang mengambil pasar negara Indonesia tidak lain adalah buah liberalisasi perdagangan bebas. Sayangnya, kondisi negara Indonesia walaupun pasca pandemi telah mengalami recovery dan meminimalisir PHK. Namun di sisi lain tidak siap menghadapi tantangan pasar bebas tersebut. Sementara produk Cina mendapatkan dukungan besar dari negaranya yang sudah cukup kuat dalam menghadapi tantangan pasar bebas terlebih dalam perindustrian manufaktur hingga buaya produksi bisa diminimalisir.
Kondisi hal tersebut juga menggambarkan bahwa negara tidak memiliki kemandirian industri manufaktur sehingga harus bergantung pada negara lain. Padahal ketergantungan kebutuhan pasar dalam negara terhadap negara lain hanya akan membuka peluang penjajahan ekonomi negara. Alhasil, negara Indonesia hanya menjadi pengikut. Sayangnya, negara hanya menjadi regulator dan tidak mengembangkan industri mandiri yang bisa menyelamatkan industri negara hingga mencegah terjadinya gelombang PHK sekaligus menyejahterakan rakyatnya.
Realitanya, negara justru condong pada kepentingan para kapital asing maupun aseng dan telah membuka kerjasama perdagangan bebas yang sudah dipastikan dalam lingkaran sistem ekonomi kapitalisme akan rusak dan merugikan.
Islam saat ditetapkan dalam kehidupan. Maka Islam memberikan aturan komprehensif termasuk dalam hubungan luar negeri yang sesuai syariah Islam. Negara dalam Islam ketika menjalin hubungan luar negeri dengan cermat, teliti dan tentunya mengutamakan kepentingan rakyat serta negaranya.
Negara adalah raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) umat, hingga tanggung jawab rakyat ada ditangan pemimpin negara (khalifah). Selain Hal tersebut, negara dalam Islam juga menjalin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyatnya per individual. Maka, diwajibkannya negara membangun industri manufaktur secara mandiri tanpa bergantung pada negara lain untuk memudahkan rakyat dan memenuhi kebutuhan asasinya.
Akan tetapi, industri manufaktur dalam negara Islam di bangun diatas asas politik perang, maksudnya negara mengedepankan dua jenis industri tersebut yang membuat negara mandiri dan berdikari Ialah industri berat dan industri terkait pengelolaan harta milik umum (milkiyah ‘amm).
Adapun, industri berat ialah industri yang memproduksi mesin atau alat persenjataan. Sedangkan, industri pengelolaan harta milik umum (milkiyah ‘amm) ialah seperti pengolahan batu bara, barang tambang, minyak bumi, dan apapun yang menjadi harta milik Rakyat. Maka, dengan asas politik perang ini menjadikan semua pabrik dalam negara Islam, baik yang menghasilkan industri berat maupun industri ringan harus memudahkan pengalihan produksinya ke produksi perang dengan kapan saja negara memerlukan alat tersebut.
Semua pabrik dalam negara Islam harus memungkinkan jalan produksinya dapat dengan mudah dialihkan untuk menghasilkan produk-produk berkaitan dengan aspek militer yang tidak diproduksinya dalam kondisi normal. Seperti pabrik kendaraan sipil, pakaian, minimal, pabrik tekstil, pabrik obat-obatan dan lain sebagainya harus dibangun memungkinkan dari aspek tennis maupun praktis yang bisa dialihkan jalan produksinya dengan mudah untuk keperluan militer.
Demikian, jika keperluan militer dalam industri manufakturnya dipenuhi oleh negara Islam, apalagi keperluan setiap individual rakyatnya. Semua bisa terwujud Jika kehidupan ini menerapkan syariah Islam dibawah sistem Islam. Bukankah ini yang kita harapkan?
Wallahu a’lam bishawab
