Oleh : Astina
Pembangunan IKN hampir rampung, dan akan digunakan untuk upacara kemerdekaan tahun ini. Sebelum dilaksanakannya upacara kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus nantinya. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke IKN, tidak hanya berangkat bersama pejabat negara terkait, tetapi juga mengajak beberapa influenser atau artis yang terkenal.
Ajakan Presiden Joko Widodo pada para influencer atau pesohor untuk melakukan kunjungan ke IKN alias Ibu Kota Nusantara menuai pro-kontra. Diketahui Jokowi didampingi sejumlah influencer untuk meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN.
Sejumlah pengamat politik menilai, kehadiran influencer di IKN pada akhir pekan kemarin tidak begitu diperlukan. Semestinya, kata pengamat politik Adi Prayitno, yang harus menjadi prioritas Jokowi adalah bagaimana caranya investor datang ke IKN.
Sementara analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menganggap Jokowi mengajak influencer ke IKN hanya untuk memoles citra IKN agar positif. Padahal, pembangunan IKN tahap pertama belum sepenuhnya rampung menjelang akhir jabatan Jokowi.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden, Grace Natalie, menjelaskan alasan kehadiran influencer bersama Presiden Jokowi di IKN. Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengatakan pemerintah mengajak pesohor ke IKN sebagai satu bentuk keterbukaan pada publik.
Kunjungan ke IKN dengan membawa banyak influencer membebani anggaran negara. Langkah tersebut juga menguatkan Pencitraan akan pembangunan IKN yang masih banyak persoalan dan terancam gagal. Hal ini menggambarkan kebijakan yang dilaksanakan tidak efektif dan efisien. Demikian pula influencer yang ikut pun seolah menutup mata atas semua persoalan pembangunan IKN. Pencitraan juga makin Nampak ketika kunjungan tidak disertai dengan kunjungan kepada masyarakat terdampak Pembangunan IKN.
Pembangunan IKN saat ini juga mendapatkan pro-kontra, karena bukan hanya membebankan anggaran negara tetapi juga berdampak pada masyarakat. Menurut kesaksian seorang warga yang tinggal di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Sukini, kendaraan truk itu beroperasi tanpa henti alias 24 jam penuh.
Akibatnya debu jalan berterbangan dan menyerbu rumahnya yang persis berada di pinggir jalan, kata seorang warga desa tersebut. Tapi Sukini mengaku dirinya tidak bisa protes kepada para pihak yang bertanggungjawab atas acara itu. Dia bahkan masih menunggu uang ganti rugi pembebasan lahan dari pemerintah atas tanah warisan suaminya yang tak seberapa besar itu. (bbc.com, Rabu 7 Agustus 2024)
Begitulah gambaran sebuah sistem kapitalis saat ini yang berfokus pada pembangunan yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas negara tanpa memperhatikan secara detail dampak bagi masyarakat sekitar, terkhusus pada masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah.
Sangat disayangkan negara yang harusnya melakukan pembangunan atas kebutuhan dan kesepakatan dari masyarakat justru malah sebaliknya pembangunan dilakukan akan kebutuhan kelompok yang berkepentingan didalamnya.
Berbeda dengan Islam, negara akan menjalankan semua program Pembangunan dan pengurusan rakyat dengan efektif dan efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran negara. Demikian pula dalam pemilihan pejabat yang berwenang memperhatikan pada kapabilitas dan kredibilitas serta keimanannya. Di sisi lain, negara menjamin suasana amar makruf nahi munkar pada semua rakyat sehingga semua individu rakyat akan senantiasa melakukan muhasabah lil hukam sesuai dengan tuntunan Islam.
Pembangunan yang dilakukan dalam negara dengan sistem Islam adalah pembangunan yang merata disetiap wilayah sehingga semua wilayah layak menjadi ibu kota, sehingga tidak ada ketimpangan pembangunan yang berujung urbanisasi hebat, selain itu juga tidak akan ditemukan pemindahan ibu kota akibat tidak kondusifnya ibu kota sebelumnya. Pembangunan dalam Islam juga dilakukan oleh pejabat yang amanah dan memahami bahwa tanggung jawab pengurusan rakyat bukan hanya kepada rakyat tetapi juga kepada allah subhanahu wa ta’ala.
