Oleh : Aisyah Abdullah
(pegiat literasi)
Sejak awal pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) sudah mendapatkan pro kontra dari elemen masyarakat maupun para tokoh. Dan menjelang berakhirnya masa jabatan presedin Joko Widodo pembangunan IKN belum menuai titik terang. Pada akhirnya untuk menutupi citra negatif dari masyarakat terkait pembanguna IKN yang belum tuntas.
Presiden mengabil jurus mendatangkan influenser agar mendapatkan opini positif dari masyarakat. Sebagaimana dilansir dari Tempo.Co Presiden Joko Widodo mengajak kurang lebih 14 orang para influencer diantaranya Rafi Ahmad, Atta Halilintar dan yang lainnya melakukan kunjungan ke IKN alias Ibu Kota Nusantara. Dalam rangka untuk meresmikan jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN. (Minggu, 04/08/2024).
Berdasarkan pro kontra pandangan
Pengamat politik Adi Priyatno, menilai kehadiran influencer di IKN pada akhir pekan kemarin tidak begitu diperlukan. Seharusnya, menjadi prioritas Jokowi adalah bagaimana caranya mendatangkan investor ke IKN. Dihubungi oleh Tempo (Senin, 29 Juli 2024).
Pembangunan di Sistem Kapitalis tidak Efektif dan Efisien
Jika kita melihat secara jeli, kunjungan ke IKN dengan membawa banyak influencer sejatinya hanya membebani anggaran negara. Langkah tersebut juga menguatkan pencitraan akan pembangunan IKN yang belum rampung di akhir masa jabatan presiden dan terancam gagal.
Sebab, persoalan terbesar pembangunan IKN sampai detik ini tidak adanya investor asing masuk ke IKN. Sedang anggaran pembangunan IKN menelan dana yang sangat fantastis yakni Rp 466 T memakai dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Dimana sebelumnya presiden Jokowi mengatakan ada ratusan investor yang akan masuk ke IKN.
Namun sayang, pernyataan itu dibatah langsung oleh menteri investasi Bahil Lahadalia, dengan alasan” bahwa tidak adanya investor asing masuk ke IKN dikarenakan pembangunan klaster pertama belum selesai yang mana itu akan menjadi kawasan inti pemerintah. Jika tidak ada investasi asing masuk maka APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) akan terkuras untuk merealisasikannya”. Dalih Bahil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat (selasa, 11/06/24). Hal ini menunjukkan kebijakan yang dilaksanakan tidak efektiif dan tidak efisien
Upaya presiden mendatangkan influencer ke IKN sejatinya hanya mengamburkan anggaran dikarenakan untuk mendatangkan para influencer ke IKN berkisar kurang lebih 14 orang bisa diperkiran besaran biaya yang digelontarkan pemerintah jika dikalkulasikan sesuai dengan honor para influenser bisa mencapai miliyaran. Mulai dari transportasi pulang-pergi, hotel, makanan dan lain-lain.
Meski sudah menghabiskan anggaran besar, upaya pemerintah melibatkan influencer untuk mendongkrak citra positif sejatinya tidak akan efektif menyelesaikan problem pembangunan IKN. Sebab, sejak awal hingga hari ini pembangunan IKN menyisakkan banyak konflik agraria yang terbukti merampas ruang hidup masyarakat khusunya masyarakat setempat. Karena, bukan berdasarkan prinsip kebutuhan rakyat dan urgensitas pemerintah, melainkan karena ambisi penguasa dan pesanan para oligarki.
Sistem demokrasi kapitalisme telah melahirkan pemimpin tidak amanah terhadap kepemimpinannya. Melakukan berbagai macam trik-trik demi kelancaran aksinya tidak peduli halal atau haram. Dan selalunya rakyat menjadi korban hanya bisa gigit jari melihat tanah kelahirannya berganti hak kepemilikan.
Demikianlah gambaran pemimpin dan pembangunan di sistem demokrasi kapitalisme. Tujuan pembangunan bukan untuk kemaslahatan rakyat. Akan tetapi, untuk keuntungan penguasa dan para oligarki.
Pembagunan dalam Islam untuk Kemaslahatan Rakyat
Pembangunan dalam sistem Islam tentu berbeda dengan pembangun dalam sistem kapitalisme. Dalam negara Islam tatkala menjalankan program pembangunan pengurusan rakyat dengan efektif dan efisien termasuk dalam penggunaan anggaran negara.
Pembangunan apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin (khalifah) dalam negara Islam selalu dibangun oleh satu paradigma bahwa pembangunan harus ditunjukkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat bukan atas dasar kepentingan segelintir orang semata.
Demikian halnya jika pembangunan infrastruktur membawa mudaharat bagi rakyatnya misal akan merampas ruang hidup rakyat, menggunduli hutan, merusak sumber air, dan mematikan ekosistem. Maka pembagunan itu tidak akan dilaksanakan.
Tidak hanya itu pembangunan di sistem Islam dilakukan secara efektif dan efisien. Mulai dari para arsiteknya, ahli tata kota dan lain-lain dikerahkan untuk menghasilkan infrastruktur dengan kualitas terbaik. Kemudian efisien dalam penggunaan anggaran. Tidak ada penghamburan anggaran untuk hal-hal yang bersifat foya-foya atau untuk menarik citra baik dari masyarakat.
Maka dari itu pembangunan dalam Islam dilaksanakan oleh pemimpin yang amanah dan memahami tanggung jawab pengurusan rakyat. Bukan hanya kepada rakyat akan tetapi juga kepada Allah swt.
Sehingga jika ada kasus menyalahgunakan anggaran atau menggunakan anggaran negara bukan untuk kepentingan rakyat akan dijauhi. Salah satu contoh penggunaan anggaran yang efektik dan efisien tampak pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu ketika “suatu malam kedatangan tamu dan beliu menanyakan maksud kedatangannya tersebut. Jika tamu tersebut datang karena urusan negara beliau akan menyalakan lampu. Namun jika urusan pribadi maka beliau akan menggunakan lampu pribadinya. Demikianlah kehati-hatian seorang pemimpin dalam Islam pada saat menggunakan uang anggaran negara.
Wallahu a’alam
