Oleh : Ummu Abiyu
Ajakan Presiden Joko Widodo pada para influencer atau pesohor pemengaruh untuk melakukan kunjungan ke IKN alias Ibu Kota Nusantara menuai pro-kontra. Diketahui Jokowi didampingi sejumlah influencer untuk meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN.
Diketahui sejumlah influencer yang mayoritas selebritas itu antara lain; Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Irwansyah dan Zaskia Sungkar, Ferry Maryadi, Omesh dan Dian Ayu, Gading Marten dan Poppy Sovia, Sintya Marisca, Willie Salim, Meicy Villa, hingga Dian Ayu Lestari.
Setelah kunjungannya ke IKN, para influencer tersebut menyampaikan pujiannya terhadap proyek IKN. Mereka sepakat bahwa IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga menawarkan potensi besar sebagai pusat inovasi dan destinasi masa depan bagi Indonesia (Setneg, 8-8-2024).
Bisa dipastikan pujian mereka akan dilihat oleh jutaan pengikutnya dan membawa warna baru pada opini publik tentang IKN. Opini positif ini menggeser berbagai sengkarut pembangunan IKN, seperti tentang target pembangunan yang tidak tercapai, mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, tidak adanya minat investor asing di IKN, sulitnya air bersih, penyingkiran masyarakat adat, serta masalah lainnya.
Kalau yang menjadi tujuan menghadirkan influencer diharapkan dapat mengcounter semua isu negatif, seperti ketidakberesan pembangunan dasar IKN, minimnya investor hingga Jokowi gagal berkantor di IKN pada awal Juli 2024, tentu relatif keliru. Sebab, investor kelas kakap tentu tidak mengkonsumsi medsos yang kerap digunakan influencer untuk menyampaikan kontennya. Bahkan investor juga tidak menjadi pengikut influencer tersebut. Artinya, melibatkan influencer dalam kegiatan Jokowi berkantor tiga hari di IKN sangat tidak efisien dan tidak efektif.(tribbunnews.com, 29/7/2024)
Salah satu persoalan besar pembangunan IKN adalah tidak adanya investor asing yang masuk ke IKN, padahal pembangunan IKN butuh biaya besar, yakni Rp466 triliun. Sebelumnya Jokowi mengatakan ada ratusan investor asing yang akan masuk ke IKN, ada yang dari Singapura, Korea, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arat. Namun, kini pernyataan itu dibantah oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia mengakui bahwa belum ada investor asing yang masuk ke IKN.
Mengapa belum ada investor asing yang masuk ke IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai. Klaster pertama IKN merupakan kawasan inti pemerintahan. Jika tidak ada investasi yang masuk, APBN akan terkuras untuk merealisasikannya.Saat ini baru investor lokal yang masuk. Dengan nilai investasinya sebesar Rp41 triliun. Angka itu sangat jauh dari total investasi yang ditargetkan. Sedangkan dana APBN sendiri sudah terkuras Rp72,5 triliun selama 2022—2024.
Demikianlah, pemerintah gagal mendatangkan investor asing untuk membiayai pembangunan IKN. Kegagalan itu berusaha ditutupi dengan jurus pencitraan melalui para influencer. Kedatangan para influencer itu merupakan bentuk kepanikan Jokowi karena pembangunan IKN tahap pertama belum selesai, padahal masa jabatan Jokowi tinggal menghitung hari. Ibarat kata, tidak ada investor yang datang, influencer pun jadi, demi memastikan pembangunan IKN lanjut terus.
Upaya Jokowi mendatangkan banyak influencer ke IKN mendapatkan kritik keras dari publik karena dinilai menghamburkan anggaran. Bisa diperkirakan, pemerintah harus memberi bayaran pada masing-masing influencer yang nominalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah per orang. Itu belum termasuk transportasi berangkat hingga pulang. Begitu juga akomodasi selama di lokasi, seperti penginapan, konsumsi, dan lainnya yang pasti enggak kaleng-kaleng, mengingat posisi mereka sebagai influencer. Semua biayanya pasti ditanggung negara dengan nilai miliaran rupiah.
Meski sudah menghabiskan anggaran besar, upaya pemerintah melibatkan influencer untuk mendongkrak citra positif sejatinya tidak akan efektif menyelesaikan problem pembangunan IKN. Sejak awal, pembangunan IKN sudah bermasalah karena bukan berdasarkan prinsip kebutuhan rakyat dan urgensitas pemerintahan, melainkan karena ambisi penguasa dan pesanan para oligarki.
Terbukti, proses pembangunannya pun “berdarah-darah”. Hutan Kalimantan Timur dibabat untuk menjadi kota, masyarakat adat tergusur dan terampas ruang hidupnya, APBN pun diobok-obok hingga Rp71,8 triliun hanya dalam tempo dua tahun (2022—2024). Setelah proses yang demikian bermasalah, ternyata hasilnya pun menunjukkan ketidaksiapan, yaitu jalan yang buruk, moda transportasi yang belum siap, fasilitas pendukung yang terbatas, dan dana yang cekak.
Meski demikian, upaya memoles citra IKN terus digenjot. Upacara peringatan HUT RI tahun ini sedianya digelar di sana. Padahal moda transportasi belum siap, solusinya adalah menyewa mobil dan bus. Angka penyewaan sekitar 1.000 unit kendaraan roda empat untuk tamu negara dan VVIP saat peringatan HUT RI bulan ini. Lagi-lagi butuh anggaran besar, padahal mendatangkan influencer ke IKN sudah mengeruk anggaran.
Pertanyaannya, mau sampai kapan strategi pencitraan ini digunakan dengan uang negara demi menutupi borok-borok pembangunan IKN? Jika memang serius ingin membuat review tentang pembangunan IKN, seharusnya negara tidak perlu mengundang influencer dengan biaya negara untuk mengikuti rangkaian acara yang sudah direncanakan pemerintah. Apalagi mereka berada di IKN hanya sebentar, tetapi menutup mata terhadap berbagai problem yang ada, lantas berkoar-koar tentang kesiapan IKN. Pernyataan mereka tentu tidak valid.
Jika serius me-review IKN, seharusnya mereka berangkat dengan inisiatif dan biaya sendiri. Lalu tinggal di IKN selama waktu yang cukup (misalnya beberapa pekan) dan memotret setiap sudut IKN secara objektif. Jika para influencer mau jujur me-review, akan tampak borok-borok pembangunan IKN. Hal ini bahkan akan lebih efektif jika influencer lokal yang me-review sehingga mereka bisa memberikan gambaran dampak pembangunan IKN terhadap alam, hutan, ekosistem, masyarakat adat, dan lainnya.
Para influencer itu harus bisa mewawancarai masyarakat yang terdampak pembangunan IKN. Memberikan mereka ruang untuk bercerita tentang intimidasi yang dirasakan pada proses pembelian tanah oleh otorita, harga yang murah, dan kebingungan mereka untuk hidup selanjutnya setelah “dicabut paksa” dari tanah kelahirannya. Dengan demikian, akan tergambar secara utuh berbagai kerusakan akibat pembangunan IKN.
Demikianlah profil pembangunan di sistem kapitalisme sekuler. Tujuan pembangunan bukan untuk kemaslahatan rakyat, tetapi untuk keuntungan penguasa dan para kapitalis oligarki yang menjadi kroninya. Demi memuluskan aksinya, penguasa menggunakan segala cara, termasuk dengan intimidasi. Akibatnya, rakyat dirugikan dan hanya bisa gigit jari melihat tanah kelahirannya berganti kepemilikan
Paradigma pembangunan dalam sistem kapitalisme sekuler sangat berbeda dengan pembangunan dalam sistem Islam. Di dalam sistem Islam (Khilafah), tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi penguasa dan pengusaha kroninya. Ketika keberadaan sebuah infrastruktur dipandang tidak membawa maslahat, pembangunannya tidak akan dilakukan. Demikian halnya jika pembangunan infrastruktur itu akan merampas ruang hidup rakyat, menggunduli hutan, merusak sumber air, dan mematikan ekosistem.
Sepanjang sejarah peradaban Islam, Khilafah melakukan pembangunan aneka infrastruktur seperti permukiman rakyat, istana negara, masjid, taman, jembatan, sekolah dan kampus, perpustakaan, dan rumah sakit. Namun semuanya ditujukan untuk kemaslahatan rakyat sehingga hasilnya adalah kesejahteraan, bukan ketertindasan.
Khilafah tidak akan membangun infrastruktur tertentu jika membawa mudarat bagi rakyatnya.Pembangunan infrastruktur dalam Khilafah dilakukan secara efektif dan efisien. Para arsitek, ahli tata kota, dan insinyur teknik sipil dikerahkan untuk menghasilkan infrastruktur dengan kualitas terbaik.Tidak hanya berkualitas, infrastruktur dalam Khilafah juga efisien dalam penggunaan anggaran. Tidak ada penghamburan anggaran untuk hal-hal yang sifatnya foya-foya.
Sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur, setiap penguasa dan pejabat dalam Khilafah dipilih dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kukuh, kapabilitas yang mumpuni, dan kredibilitas yang teruji. Orang yang korup, fasik, dan tidak amanah akan dicegah dari memegang jabatan. Harta pejabat selalu dihitung sebelum dan sesudah menjabat sehingga diketahui jika ada penyelewengan anggaran. Anggaran pembangunan infrastruktur juga dihitung dengan teliti sehingga tidak ada pemborosan.
Khilafah tidak antikritik. Negara membuka ruang diskusi dan muhasabah dari rakyat bagi pemerintah. Rakyat paham tentang konsep amar makruf nahi mungkar sehingga tidak segan memberikan saran dan kritik pada penguasa . Di sisi lain, penguasa menjalankan tugasnya sebagai pengurus (ra’in) dan pelindung rakyat (junnah).
Di dalam Khilafah terdapat Majelis Umat yang berfungsi sebagai saluran untuk melakukan muhasabah pada penguasa. Majelis Umat adalah orang-orang yang mewakili kaum muslim dalam menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan bagi khalifah. Mereka juga menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan pelaksanaan hukum-hukum Islam.
Dengan mekanisme sesuai syariat ini, terwujudlah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyat pun mencintai Ketika seorang pemimpin sudah dicintai rakyatnya, ia tidak membutuhkan dan melakukan pencitraan untuk meraih narasi positif tentang kepemimpinannya, apalagi sampai mengundang para influencer.
