Oleh : Siti Zaitun.
Baru-baru ini Presiden Jokowi mengajak beberapa influencer untuk melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Diantara influencer yang diajak oleh Presiden Jokowi adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Ada 14 influencer. Mereka ikut Presiden Jokowi Meresmikan Jembatan Pult Balang dan Meninjau pembangunan jalan tol menuju IK.
Setelah kunjungan dilakukan ke IKN, para influencer tersebut menyampaikan pujiannya terhadap proyek IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga menawarkan potensi besar sebagai pusat inovasi dan destinasi masa depan bagi Indonesia ( Setneg, 8/8/2024).
Pujian mereka itu bisa dipastikan akan dilihat oleh jutaan pengikutnya dan akan membawa warna baru untuk opini publik tentang IKN. Opini positif ini menggeser berbagai sengkarut pembangunan IKN, seperti tentang target pembangunan yang tidak tercapai, mundurnya ketua dan wakil Ketua Otoritas IKN, tidak adanya minat investor asing di IKN, sulitnya air bersih, penyingkiran masyarakat adat, serta masalah lainnya.
Yang menjadi persoalan besar pembangunan IKN adalah tidak adanya investor asing yang masuk ke IKN, padahal pembangunan IKN butuh biaya besar, yakni Rp 466 triliun. Sebelumnya Jokowi mengatakan ada ratusan investor asing yang akan masuk ke IKN, ada yang dari Singapura, Korea, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Namun, pernyataan itu dibantah oleh Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Dia mengatakan bahwa belum ada investor asing yang masuk ke IKN.
Bahlil berdalih, belum ada investor asing yang masuk ke IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaser pertama belum selesai. Klaser pertama IKN merupakan kawasan inti pemerintahan. Jika tidak ada investasi yang masuk, APBN akan terkuras untuk merealisasikannya.
Saat ini baru Investor lokal yang masuk. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi PIKNIK Agung Wicaksono mengatakan, nilai investasinya sebesar Rp 41 triliun. Angka itu sangat jauh dari total investasi yang ditargetkan. Sedangkan dana APBN sendiri sudah terkuras RP 72,5 triliun selama 2022- 2024.
Kegagalan pemerintah untuk mendatangkan investor asing untuk membiayai pembangunan IKN. Kegagalan itu berusaha ditutupi dengan jurus pencitraan melalui para influencer. Dengan kedatangan influencer itu merupakan bentuk kepanikan Jokowi karena pembangunan IKN tahap pertama belum selesai, padahal masa jabatan Jokowi tinggal menghitung hari. Ibarat kata, tidak ada investor yang datang, influencer pun jadi, untuk memastikan pembangunan IKN terus berlanjut.
Jokowi berupaya mendatangkan banyak influencer ke IKN mendapatkan kritikan keras dari publik karena dinilai menghamburkan anggaran. Bisa diperkirakan, pemerintah harus memberi bayaran pada masing-masing influencer yang nominalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah per orang. Itu belum termasuk transportasi berangkat hingga pulang. Begitu juga akomodasi selama dilokasi, seperti penginapan, konsumsi, dan lainnya yang pasti tidak kaleng- kaleng, mengingat posisi mereka sebagai influencer. Semua biayanya pasti ditanggung negara dengan nilai miliyaran rupiah.
Meskipun sudah banyak menghabiskan anggaran besar, upaya pemerintah melibatkan influencer untuk mendongkrak citra positif sejatinya tidak akan efektif untuk menyelesaikan problem pembangunan IKN. Sejak awal, pembangunan IKN sudah bermasalah karena bukan berdasarkan prinsip kebutuhan rakyat dan urgensitas pemerintahan, melainkan karena ambisi penguasa dan pesanan para oligarki.
Sudah terbukti dengan proses pembangunannya pun” berdarah-darah ” . Hutan Kalimantan Timur dibabat untuk menjadi kota, masyarakat adat tergusur dan terampas ruang hidupnya, APBN pun diobok-obok hingga Rp 71,8 triliun hanya dalam tempo dua tahun (2022-2024). Setelah proses yang demikian bermasalah, ternyata hasilnya pun menunjukkan ketaksiapan, yaitu jalan yang buruk, modal transportasi yang belum siap, fasilitas pendukung yang terbatas, dan dana yang cekak.
Meskipun ada upaya untuk memoles citra IKN terus digenjot. Upacara peringatan HUT RI tahun ini sedianya digelar disana. Namun, karena modal transportasi belim siap, solusinya adalah menyewa mobil dan bus. Ketua Dewan Pimpinan Daerah ( DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Daeun kiswanto menyatakan bahwa pihaknya telah menandatangani nota penyewaan 1.000 unit kendaraan roda empat untuk tamu negara dan VVIP saat peringatan HUT RI bulan ini. Lagi-lagi butuh anggaran besar, padahal mendatangkan influencer ke IKN sudah mengeruk anggaran.
Nah pertanyaannya, sampai kapan strategi pencitraan ini digunakan dengan uang negara demi menutupi borok- borok pembangunan IKN? Jika memang serius ingin membuat review tentang pembangunan IKN, seharusnya negara tidak perlu mengundang influencer dengan biaya negara untuk mengikuti rangkaian acara yang sudah direncanakan pemerintahan. Apalagi mereka berada di IKN hanya sebentar, tetapi menutup mata terhadap berbagai problem yang ada, lantas berkoar-koar tentang kesiapan IKN. Pernyataan mereka tentu tidak valid.
Jika serius me-review IKN, seharusnya mereka berangkat dengan inisiatif dan biaya sendiri. Lalu tinggal di IKN selama waktu yang cukup ( misalnya beberapa pekan) dan memotret setiap sudut IKN secara objektif. Jika para influencer mau jujur me-review, akan tampak borok- borok pembangunan IKN. Hal ini bahkan akan lebih efektif jika influencer lokal yang me-review sehingga mereka bisa memberikan gambaran dampak pembangunan IKN terhadap alam, hutan, ekosistem,masyarakat adat, dan lainnya.
Seharusnya para influencer itu juga mewawancarai masyarakat yang terdampak pembangunan IKN. Berikanlah mereka ruang untuk bercerita tentang intimidasi yang dirasakan pada proses pembelian tanah oleh otorita, harga yang murah, dan kebingungan mereka untuk hidup selanjutnya setelah” dicabut paksa” dari tanah kelahirannya. Dengan demikian, akan tergambar secara keseluruhan kerusakan akibat pembangunan IKN.
Itulah profil pembangunan di sistem kapitalisme sekularisme. Yang berasaskan manfaat. Tidak mementingkan kesejahteraan masyarakat. Dan tujuan pembangunan bukan untuk kemaslahatan rakyat melainkan untuk kepentingan dan keuntungan penguasa dan para kapitalis oligarki yang menjadi kroninya. Demi memuluskan aksinya, penguasa menggunakan segala cara, termasuk dengan intimidasi. Dampaknya, masyarakat dirugikan dan hanya bisa gigit jari melihat tanah kelahirannya berganti kepemilikan.
Paradigma pembangunan dalam sistem kapitalisme sekuler jelas berbeda dengan pembangunan dalam sistem Islam. Didalam sistem Islam (Khilafah), tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi penguasa dan pengusaha kroninya. Ketika keberadaan sebuah infrastruktur dipandang tidak membawa maslahat, pembangunannya tidak akan dilakukan. Apalagi pembangunan infrastruktur itu akan merampas ruang hidup rakyat, mengguduli hutan, merusak sumber air, dan mematikan ekosistem.
Sepanjang sejarah peradaban Islam, khilafsh melakukan pembangunan aneka infrastruktur seperti permukiman rakyat, istana negara, mesjid, taman, jembatan, sekolah dan kampus, perpustakaan, dan rumah sakit. Namun semuanya ditujukan untuk kemaslahatan rakyat sehingga hasilnya adalah kesejahteraan, bukan ketertindasan.
Khilafah tidak akan membangun infrastruktur tertentu jika membawa mudarat bagi rakyat. Sebagai contohnya, khalifah Umar bin Khattab ra. pada masa pemerintahannya pernah melarang pembangunan mesjid yang akan menggusur rumah seorang Yahudi yang sudah tua. Inilah contoh pembangunan yang sangat memperhatikan kemaslahatan rakyat.
Pembangunan infrastruktur dalam Khilafah dilakukan secara efektif dan efisien. Para arsitek, ahli tata kota, dan insinyur teknik sipil dikerahkan untuk menghasilkan infrastruktur dengan kualitas terbaik. Itulah sebabnya hingga kini banyak bangunan peninggalan khilafah yang masih awet, tegak berdiri, dan bermanfaat untuk umat meski sudah berumur ratusan tahun. Contoh dalam hal ini adalah bangunan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang masih berfungsi dengan baik hingga saat ini, padahal dibangun pada 970- 972 Masehi.
Tidak hanya berkualitas, infrastruktur dalam Khilafah juga efesien dalam penggunaan anggaran. Tidak ada penghamburan anggaran untuk hal-hal yang sifatnya foya-foya. Ini karena para penguasa meresapi betul sabda Rasulullah SAW,
” Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyt akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. ” (HR Bukhari).
Sebagai pelaksanaan pembangunan infrastruktur, setiap penguasa dan pejabat dalam Khilafah dipilih dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kukuh, kapabilitas yang mumpuni, dan kredibilt yang teruji. Orang yang korup, fasik, dan memegang jabatan. Harta pejabat selalu dihitung sebelum dan sesudah menjabat sehingga diketahui jika ada penyelewengan anggaran. Anggaran pembangunan infrastruktur juga dihitung dengan teliti sehingga tidak ada pemborosan.
Meski demikian, khilafah tidak antikritik. Negara membuka ruang diskusi dan muhasabah dari rakyat bagi pemerintah. Rakyat paham tentang konsep amar makruf nahi mungkar sehingga tidak segan memberikan saran dan kritik pasa penguasa berdasarkan. Disisi lain, penguasa menjalankan tugasnya sebagai pengurus ( ra’in) dan pelindung rakyat ( Jinnah).
Di dalam khilfah terdapat Majelis Umat yang berfungsi sebagai saluran untuk melakukan muhasabah pada penguasa. Majelis Umat adalah orang-orang yang mewakili kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan bagi khalifah. Mereka juga menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan pelaksanaan hukum- hukum Islam.
Rasulullah SAW. Sering bermusyawarah dengan para anggota majelis umat yang tidak lain adalah para sahabat. Mereka memberi masukan pada beliau SAW. Selalu kepala negara. Rasulullah SAW. Adalah pemimpin yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya. Beliau menyerap aspirasi dan mendengarkan pengaduan mereka.
Khulafaurasyidin sepeninggal Rasulullah SAW. Juga bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Demikian pula para Khalifah pada masa setelahnya, biasa mendapatkan masukan dari majelis umat terkait pembangunan infrastruktur yang hendak dilakukan sehingga pembangunan berbaris pada kebutuhan masyarakat.
Dengan mekanisme sesuai syariat ini, terwujudlah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyat pun mencintai pemimpinnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW.
” Sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, kalian menghormati mereka dan mereka pun menghormati kamu. Pun sejelek-jeleknya pemimpin kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka pun benci kepada kamu. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. “( HR Muslim).
Ketika seorang pemimpin sudah dicintai rakyatnya, ia tidak membutuhkan dan melakukan pencitraan untuk meraih narasi positif tentang kepemimpinannya, apalagi sampai mengundang para influencer.
No comments:
Post a Comment