Pendidikan Vokasi Mencetak Buruh Industri

Oleh : Reshi Umi Hani

 

Deputi Sosial Budaya Dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Alimuddin mengatakan metode pendidikan di Ibu Kota Nusantara (IKN) harus selaras dengan daerah atau kota sebagai mitra agar tidak terjadi ketimpangan SDM. Ke depannya pihaknya lebih memperbanyak sekolah di bidang vokasi atau kejuruan agar bisa melahirkan SDM siap kerja.

Pada pendidikan vokasi itu terkoneksi dengan kebutuhan-kebutuhan industri, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar mengingat rencana pembangunan IKN hingga 2045. Adapun yang menjadi tantangannya adalah peningkatan SDM yaitu sebagai tenaga pendidik. “Kita harus mendahulukan warga lokal untuk bersaing dengan melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan di IKN termasuk guru,” jelasnya.

Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh pihak. Terlebih pada era Industri, perusahaan dianggap bertanggung jawab besar karena mereka sangat membutuhkan SDM yang berkualitas. Inilah yang menjadi pemikiran sistem hari ini, yakni menyerahkan perihal pendidikan kepada swasta.

Pendidikan vokasi support Kebutuhan Dunia Industri dan Dunia Usaha (DIDU) dalam PSN IKN. Saat ketika lulus sekolah menengah diharapkan siap kerja dengan alasan kebutuhan IKN. Padahal menghasilkan tenaga buruh upah murah, keuntungan bagi industri. Hal ini menunjukkan negara tidak mempunyai visi pendidikan sendiri karena diarahkan untuk kepentingan pasar atau korporasi disahkan oleh Demokrasi. Kemendikbudristek menyebutkan bahwa pendidikan vokasi memiliki peran penting untuk menyiapkan individu-individu yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja dan dunia industri (DUDI).

Tujuan pendidikan vokasi memperlihatkan bahwa standar sejahtera bagi negara hanya sebatas materi. Penduduknya bisa bekerja, otomatis punya uang, uangnya dibelanjakan, hingga akhirnya perekonomian jalan dan pembangunan ekonomi nasional terealisasi.

pendidikan vokasi saat ini menjadi yang menonjol hanya pendidikan untuk mencetak tenaga terapan (buruh terdidik) bagi kepentingan industri. Bahkan riset yang diciptakan pun dihilirisasi untuk kepentingan industri. Inilah kelalaian pertama negara, yakni dari sisi tidak membangun pendidikan vokasi dengan paradigma yang benar.
pendidikan vokasi dalam sistem kapitalisme sekuler hanya diarahkan untuk penyedia tenaga kerja bagi dunia usaha dan dunia industri, baik terserap atau tidak. Faktanya, lulusan SMK justru menjadi penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia dibandingkan dengan lulusan yang lain.
Potensi pemuda sungguh tengah dikerdilkan sistem sekarang. Padahal, pemuda adalah sosok yang mampu mengembalikan peradaban mulia, yaitu Islam. Dengan kekuatan akalnya, pemuda mampu melahirkan berbagai terobosan untuk menyelamatkan umat manusia. Kekuatan mata dan hatinya akan melahirkan kepekaan terhadap persoalan yang tengah menimpa umat.
Pendidikan dalam Islam akan mampu menjadikan pemuda sebagai garda terdepan dalam seluruh persoalan karena berbasiskan akidah Islam, bukan berbasis link and match dengan industri. Mereka akan terus dididik agar mampu memahami hakikat penciptaan, yaitu beribadah kepada Allah Taala. Terbentuklah kepribadian Islam yang kuat dan kukuh dalam diri para pemuda.

Berbeda dengan kapitalisme, kesejahteraan dalam Islam akan terwujud mana kala setiap individu masyarakat mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Islam memiliki kebijakan politik ekonomi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan.
Sungguh, “budak korporat” sengaja diciptakan Barat sebagai upaya mengukuhkan penjajahan Barat atas kaum muslim. Barat pun paham betul bahwa potensi pemuda muslim yang luar biasa harus dikerdilkan dengan menyuburkan wahn pada diri-diri umat.
Sungguh, kesejahteraan yang hanya menyandarkan pada hasil pendidikan vokasi hanyalah sebatas mimpi dan tidak akan terealisasi. Jika ingin membuat masyarakat sejahtera, ambillah sistem ekonomi Islam. Hanya saja, sistem ekonomi ini tidak bisa berdiri sendiri, butuh dukungan sistem lainnya sehingga harus menerapkan sistem Islam kafah.
Wallahualam bissawab.