Kapitalisme dan Neoliberalisme Akar Masalah Ketahanan Pangan


Oleh: Ummu Nuha


Dikutip dari Antarasumbarcom bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melounching Kerjasama Multi Pihak dengan tema Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian Berkelanjutan Berbasis Iklim yang Inklusif di Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat, Senin, (22/1), bertempat di Aula Bappeldalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago.


Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bappeldalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, bekerjasama dengam Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), serta didukung oleh GIZ Support Project "Sterghthening Capacities for Policy Planning for Implementation of the 2023 Agenda in Indonesia and in Global South".


Melalui Kerjasama Multi Pihak ini pihaknya berharap akan dapat mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan berbasis iklim yang iklusif di Kabupaten Pesisir Selatan dan Propinsi Sumatera Barat pada umumnya.


Ketahanan Pangan dalam Kapitalisme Neoliberalisme


Cara pandang yang hanya melihat persoalan ini di tataran teknis—bukan problem sistemis dan ideologis—menjadi penyebab masalah ini tidak kunjung teratasi. Akhirnya, masalah seputar pemenuhan pangan terus terjadi berulang, bahkan dengan kondisi yang makin hari makin buruk.


Jika ditelaah lebih dalam, kita akan menemukan bahwa penyebab karut-marut ini berpangkal dari sistem politik pengelolaan pangan yang kapitalistik neoliberal. Secara politik, bukti penerapan sistem ini sangat terasa dengan ketiadaan peran negara yang sebenarnya. Negara/pemerintah hadir sekadar sebagai regulator dan fasilitator, bukan penanggung jawab dan pengurus rakyat. Sementara itu, pengurusan berbagai urusan rakyat malah diserahkan kepada korporasi sehingga akhirnya diatur “suka-suka” korporasi dan dikelola untuk mencari keuntungan semata.


Di samping itu, wajah lembaga-lembaga teknis negara, seperti Bulog, hadir di tengah rakyat tidak lagi murni lagi sebagai pelayan dan pengurus, melainkan sebagai pebisnis. Bulog dan BUMN lainnya bukan lagi perpanjangan tangan negara untuk melayani dan mengurusi kebutuhan rakyat, melainkan layaknya korporasi yang bersaing dengan korporasi swasta untuk mencari profit. 


Paradigma bisnis inilah yang menghalangi Bulog tidak melakukan penyerapan gabah petani karena dapat merugikan Bulog dan fungsi komersial ini akan makin diperkuat karena dipandang akan menstabilkan harga.


Begitu pula konsep desentralisasi kekuasaan yang juga menjadi bagian dari sistem politik demokrasi kapitalisme, makin merunyamkan persoalan pangan. Entah pada desentralisasi di antara kementerian dan badan pengurusan pangan, maupun dalam bentuk otonomi daerah. Alhasil, ini melemahkan upaya distribusi pangan antardaerah guna menstabilkan harga.


Pada aspek ekonomi, sistem ekonomi kapitalisme dengan paham kebebasan dan mekanisme pasar bebas meniscayakan munculnya korporasi-korporasi raksasa yang bisa mengakses modal sangat besar. Mereka bisa menguasai seluruh rantai usaha pertanian, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, bahkan termasuk importasi. Model korporatisasi seperti ini akhirnya mampu mengambil kendali terhadap pasokan pangan, serta mengendalikan harga pasar dan tingkat konsumsi masyarakat.


Demikianlah problem utamanya, yakni penerapan sistem politik demokrasi kapitalisme sehingga melahirkan pemerintahan yang lemah, abai, dan gagal mengurusi rakyat. Oleh karenanya, penguasa “aslinya” bukanlah negara, melainkan korporasi. 


Secara ekonomi, praktik sistem ekonomi kapitalisme telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang sangat jauh, dan memiskinkan rakyat secara struktural.


Ketahanan Pangan dalam Tatanan Syari’at Islam 


Islam memiliki paradigma yang berbeda dalam mengatur pangan sehingga mampu mewujudkan pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat, termasuk di dalamnya jaminan stabilitas harga. Adanya jaminan di dalam Islam ini disebabkan politik ekonomi Islam memang menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh individu rakyat. Pelaksanaannya wajib berada di pundak negara.


Secara terperinci, pengaturan Islam tegak pada dua pilar sistemnya, yaitu politik dan ekonomi, yang keduanya sangat berbeda dengan kapitalisme neoliberal. Dalam Islam, tanggung jawab pengaturan pangan berada sepenuhnya di pundak negara (Khilafah). 


Rasulullah saw. telah menegaskan dalam sabdanya, “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Muslim dan Ahmad). 


Dalam hadis lainnya, Rasulullah saw. menegaskan, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim). Oleh karenanya, terlarang menyerahkan penguasaan kepada korporasi untuk pengaturan pangan.


Politik pangan Islam untuk menstabilkan harga juga sangat terkait dengan penerapan pada aspek produksi. Kemampuan negara dalam mengendalikan harga ditentukan penguasaannya terkait pasokan. Oleh karena itu, Khilafah wajib hadir mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. 


Pada aspek produksi, Khilafah menjamin tersedianya pasokan dengan produksi dalam negeri untuk konsumsi dan cadangan pangan negara. Kebijakan pertaniannya dijalankan dengan dua strategi, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, termasuk penerapan hukum pertanahan yang akan menjamin seluruh lahan pertanian berproduksi secara optimal dan kepemilikan juga mudah didapatkan. Terkait penguasaan pasokan, dipastikan negara akan memiliki data yang lebih presisi.


Abdur Rahman A Maliki dalam buku yang berjudul “ Politik Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa untuk meningkatkan produksi pertanian harus melakukan kebijakan intensifikasi pertanian, diantaranya : 


Optimalisasi lahan pertanian, untuk meningkatkan hasil pertanian. Bisa dengan peningkatan kwalitas benih, penyediaan obat-obatan, perkembangan teknologi dengan teknik modern, memberi modal bagi yang tidak mampu sebagai hibah , bukan hutang. Juga melakukan reseach dan tenaga ahli dalam bidang pertanian. Semua aspek itu mendapat dukungan dan fasilitas dari Negara.


Sedangkan pada aspek distribusi, negara akan hadir mengawasi para penjual dan pembeli agar terwujud sistem distribusi dan pembentukan harga yang wajar. Negara pun melarang dan mencegah terjadinya penimbunan, melarang riba, melarang praktik tengkulak, kartel dan sebagainya. Disertai penegakan hukum secara tegas sesuai sanksi Islam.


 Pengawasan ini betul-betul serius dilakukan sehingga negara akan mengangkat sejumlah kadi hisbah untuk melaksanakannya.

Abu Umamah berkata :

“Rasululullah SAW melarang penimbunan makanan (HR Al Hakim dan Al Baihaqi)


Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand, bukan dengan kebijakan pematokan harga.

Dalam hal ekspor impor, Islam melihat dan memperhatikan kebutuhan pangan Negara. Ekspor dilakukan bila pasokan pangan Negara terpenuhi (Surplus). Impor berkaitan dengan kegiatan perdagangan luar negeri.


Dalam Islam tidak dilihat dari aspek barang yang diperdagangkan. Tetapi dilihat dari orang yang melakukan perdagangan, apakah Kafir harbi, Kafir harbi fi’lan atau kafir Mu’ahad.


Warga negara Islam (muslim dan non muslim), bebas melakukan perdagangan baik domestik maupun luar negeri. Hanya saja tidak boleh mengekspor komoditas strategis yang dibutuhkan dalam negeri.

Sejalan dengan itu, sistem ekonomi Islam pun diberlakukan, di antaranya mengatur kepemilikan harta sesuai syariat Islam, sistem pengembangan harta yang syar’i, sistem mata uang berbasis emas dan perak, dan sebagainya. Buah penerapan sistem ekonomi ini akan menghilangkan akumulasi harta pada segelintir orang dan perekonomian akan tumbuh karena modal benar-benar diberdayakan pada sektor riil, termasuk pertanian.


Dengan sistem politik ekonomi Islam, ketahanan pangan akan terwujud karena Khilafah  benar-benar berperan sebagai penjamin dan penanggung jawab melalui penerapan aturan Islam. Semua praktik distorsi harga akan tereliminasi karena pengawasan negara berjalan sehingga harga tidak mudah bergejolak. Kondisi perekonomian para petani juga akan terangkat karena negara hadir mengurusi mereka


“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raaf: 96). Wallahualam. 


Sumber : 

MuslimahNews

MMC 

Mediaummat

AntaraNews

Post a Comment

Previous Post Next Post