Baru-baru ini berbagai kecelakaan lalu lintas terjadi dibeberapa wilayah di Indonesia. Peristiwa kecelakaan terjadi di banteng Ngawi Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2023. Kecelakaan yang melibatkan dua bus diduga disebabkan karena sopir salah satu bus menghindari penyeberang jalan. Akibat kecelakaan dua bus tersebut, Polres Ngawi melaporkan 3 orang meninggal dunia dan 14 lainnya luka-luka. Pada 2 september lalu juga terjadi insiden kecelakaan beruntun di Tol Cipali KM 80 yang menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta dan Palimanan. Kecelakaan tersebut melibatkan sedikitnya 10 kendaraan mobil akibatnya sejumlah kendaraan berserakan di jalan tol dalam kondisi rusak dan hancur. Dilansir dari online rejogja.republika berdasarkan data Bada Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2019 hingga 2021, Indonesia mengalami peningkatan kecelakaan lalu lintas dan menyentuh angka 103.645 kejadian pada tahun 2021. Indonesia termasuk negara ASEAN yang memiliki tingkat kematian tergolong tinggi akibat kecelakaan berkendara di jalan.
Terkait permasalahan kecelakaan lalu lintas ini, Prof. Ir. Siti Markhamah selaku Eramus + Project Team Leader Universitas Gadjah Mada (UGM) merekomendasikan bahwa manajemen keselamatan berlalu lintas harus diperbaiki dan dikembangkan secara masif. Ia juga mendorong semua pihak untuk menindaklanjuti Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan 2011-2035. Aturan ini merupakan acuan bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mensinergikan penyusunn dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Sementara perwakilan dari The Asiasafe Project and European, Prof. Sara Ferreira menegaskan prihal proram Vision Zero terhadap kecelakaan lalu lintas harus dicapai pada 2050.
Penyebab terjadinya kecelakaan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ulah tangan manusia. Untuk meminimalisir risiko kecelakaan dan menjamin keselamatan penumpang, seharusnya seluruh angkutan umum melakukan pemeriksaan rutin sebelum berangkat atau beroperasi. Faktor lain yang tak kalah penting adalah masalah kelayakan moda transportasi. Fakta hari ini menunjukan belum ada perbaikan signifikan untuk mencegah terjadi bahaya pada masyarakat saat menggunakan moda transportasi. Seperti kerusakan jalan publik yang masih banyak, kendaraan umum tidak layak masih beroperasi hingga edukasi yang belum masif. Pemerintah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberi jaminan keselamatan transportasi saat ini malah abai dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada operator atau pihak swasta yang tidak berwenang. Hal ini adalah sesuatu yang niscaya dalam sistem kapitalisme neoliberal karena dalam sistem ini melegalkan pemerintah berlepas tanggung jawab terhadap keselamatan rakyatnya.
Harus ada perubahan secara sistemik agar masalah keselamatan transportasi segera dituntaskan dan keselamatan transportasi secara nyata dapat dirasakan seluruh rakyat. Sistem yang mampu mewujudkan hal tersebut hanyalah sistem Islam, yakni sistem yang menjadikan syariat Islam menyeluruh sebagai satu-satunya aturan. Islam menempatkan pemerintah atau negara sebagai penanggung jawab keselamatan rakyatnya, termasuk dalam keselamatan transportasi. Haram hukumnya negara melepaskan tanggung jawabnya kepada pihak yang tidak semestinya yaitu pihak operator (swasta). Karena sampai kapan pun pihak swasta tidak akan mampu untuk memberi jaminan tersebut disebabkan hanya berorientasi meraih keuntungan semata. Oleh karena itu, pemerintah harus kembali menerapkan sabda Rosulullah saw yaitu: “Pemerintah adalah raa”in dan penanggung jawab urusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)
Pelayanan yang diberikan kepada rakyat harus diwujudkan dengan kapasitas negara sebagai penanggung jawab (raa’in) dan pelindung (junnah). Dengan prinsip ini negara akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan berbagai moda transportasi dengan teknologi terbaru dan tingkat keselamatan yang tinggi, sehingga kelayakan moda transportasi jenis apa pun akan terjamin kualitasnya. Untuk menunjang keselamatan transportasi pemerintah harus membangun industri strategis, yaitu industri IT (information technplogy) berikut risetnya yang akan membantu memudahkan menghindari hal-hal yang mengganggu perjalanan, sehingga dapat menghindari kecelakaan.
Untuk merealisasikan semua itu, negara harus mengelola berbagai kekayaannya secara benar atau sesuai syariat Islam. sehingga memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab pentingnya. Anggaran yang digunakan untuk semua ini bersifat mutlak. Anggara pembiayaan transportasi publik wajib diadakan oleh negara jika ketiadaannya berdampak dharar atau membahayakan bagi masyarakat. Rosulullah saw bersabda: “Tidak ada dharar (bahaya) dan tidak ada membahayakan (baik diri sendiri maupun orang lain).” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, ad-Daraquthni).
Sunggung moda transportasi yang kelayakannya dapat mewujudkan keselamatan masyarakat dalam bertransportasi, hanya akan terwujud dalam sistem Islam.
Wallahu’alam bi shawab
