Agama dan Politik Tidak Dapat Dipisahkan

Neni Yuliana

Ibu Rumah Tangga

Menjelang tahun politik 2024, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecahkan belah umat. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon Presiden kita ini memecah belah umat, kalo pernah jangan dipilih, kata Menag Yaqut di Garut, Jawa Barat, Ahad (3/9/2023 ).

Menteri Agama Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon Pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. "Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil'alamiin, rahmat untuk semesta alam, bukan rahmatan Lil Islam, tok, " kata Menag.

Yaqut kemudian melanjutkan, "kita lihat calon pemimpin kita ini, pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak kalau pernah jangan dipilih".

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan jangan sampai pernyataan dari Menag justru malah memicu perpecahan di antara masyarakat. Gus Yaqut semestinya tidak membuat pernyataan-pernyataan kontradiktif atau anomali yang bisa memicu pertentangan di masyarakat, tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang justru akan mendapatkan respon yang negatif dari publik, ujar Ujang Selasa ( 5/9/2023 ).

"Para pejabat termasuk para Menteri tidak perlu membuat pernyataan tidak perlu, karena masyarakat sudah paham sudah tahu bahwa politik identitas harus ditinggalkan, politik SARA juga harus dihilangkan, adu domba juga harus dienyahkan," ujarnya.

Pernyataan Menang ini bisa menyesatkan umat karena menuduh Islam sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan, seolah-olah Islam tidak boleh hadir dalam politik karena akan menjadi alat politik semata. ini sudah jelas menunjukkan paradigma politik yang sekuler yaitu mengusir agama dari politik. Sehingga akan menggiring mindset umat bahwa Islam tidak mengajarkan tentang politik, Islam dan politik terpisah.

Seharusnya yang diperingatkan oleh Menang adalah ketika agama dipisahkan dari politik dan pemerintahan, alias menggunakan  prinsip sekularisme. Terbukti hal ini menjadikan jabatan dan kekuasaan sebagai rebutan parpol dan elit politik setiap pemilu. Bahkan mereka sering menggunakan prinsip menghalalkan segala cara. Modus pencitraan merakyat dan peduli rakyat, janji palsu dan politik uang jadi formula baku banyak politisi tidak ada rasa takut lagi akan dosa-dosanya akibat perbuatan mereka.

Dan yang pantas dicap mempolitisasi agama adalah mereka yang berkamuflase menjelang pemilu seolah Islami, bersorban, berkerudung, sopan kepada Ulama, difoto sedang salat, buka puasa dan sebagainya. Padahal keseharian mereka belum tentu demikian. Semua dilakukan sebagai pencitraan agar dipilih oleh kaum muslim. Lebih buruk lagi sistem politik sekularisme meniscayakan politik uang.

Politisi yang menjadi penguasa juga menerapkan hukum kufur buatan manusia, bukan hukum Islam. Para politisi di gedung parlemen telah mengambil alih kewenangan Allah Ta'ala untuk membuat aturan bagi manusia. Al-Qur'an dan Sunnah ditinggalkan dan digantikan dengan Undang-Undang buatan manusia.

Pada hakikatnya yang ditolak oleh para politisi sekuler itu adalah Islam politik, yaitu Islam yang utuh alias kaffah dan pendakwah Islam kaffah mereka tuduh sebagai kelompok radikal yang harus dikriminalisasi.

Islam tidak terpisahkan dari politik, politik adalah salah satu bentuk pelaksanaan ajaran Islam, politik Islam dibangun di atas akidah Islam. Hakikat politik Islam adalah pengurus umat berdasarkan kesahihan dan keadilan Islam.

Islam politik dan kekuasaan adalah bagian yang terintegrasi. Dalam Islam menjadi penguasa itu memiliki tujuan mulia, yakni sebagai amal Salih untuk mengurus umat dengan penerapan Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Sebagaimana FirmanNya :

"Sungguh Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, juga (menyuruh kalian) jika menetapkan hukum di antara manusia agar kalian berlaku adil." ( TQS, An - Nisa : 58 ).

Karena itu memilih seorang pemimpin bukan sekedar memilih yang beragama Islam, tetapi memilih pemimpin muslim yang akan menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan sehingga tercipta rahmat bagi semesta alam.

Wallahu'alam bissawab.