Nusantaranews.net - Polisi menangkap sejumlah orang saat pemulangan paksa warga Air Bangis yang berdiam di Masjid Raya Sumbar, Sabtu (5/8/2023) sore.
Setidaknya ada 15 orang yang ditangkap. Dari jumlah itu, tak hanya warga Air Bangis, namun juga beberapa aktivis yang ikut mendukung unjuk rasa warga sebelumnya.
Ricuh pemulangan paksa demonstran Air Bangis, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Indira Suryani mengatakan memang ada sejumlah pihak yang diamankan oleh Polda Sumbar.
Sejumlah orang diamankan dalam ricuh pemaksaan pulang demonstran Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sei Beremas, Kabupaten Pasaman Barat di Masjid Raya Sumbar, Sabtu (5/8/2023).
Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Indira Suryani mengatakan memang ada sejumlah pihak yang diamankan oleh Polda Sumbar.
BERITA TERKAIT
Kapolda Sumbar pastikan Anggotanya tidak ada yang Pijak Tempat Ibadah di Mesjid Raya Sumbar
“Benar ada sekitar 14 orang yang diamankan, dari LBH Padang ada lima orang, PBHI satu orang, mahasiswa tiga orang dan masyarakat empat orang,” ujarnya.
Indira menambahkan, sejak kemarin Wabup Pasbar Risnawanto telah mengeluarkan instruksi kepada warga untuk pulang.
“Dan saat pemaksaan tadi warga menolak, karena peristiwa itu terjadi intimidasi dan siapapun yang merekam diamankan,” kata dia.
Sementara itu, Karo Ops Polda Sumbar Kombes Pol Djaluli membenarkan ada sejumlah pihak yang diamankan.
“Diamankan dari masyarakat, karena mengajak warga untuk bertahan di Masjid Raya Sumbar,” kata dia.
Djaluli melanjutkan, seluruh pihak yang diamankan tersebut saat ini berada di Mapolda Sumbar. “Dimintai keterangan mengapa mereka menghambat,” ujarnya.
BERITA TERKAIT :
Klarifikasi Pengurus Masjid Raya Sumbar, Terkait Video Petugas Polisi Memasuki Masjid Menggunakan Sepatu
Masyarakat Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat dibubarkan paksa oleh pihak kepolisian saat bertahan di Masjid Raya Sumatera Barat pada Sabtu 5 Agustus 2023. Masyarakat sebelumnya menggelar aksi sejak 31 Juli hingga 5 Agustus 2023 di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat.
ada ratusan pihak kepolisian dari Brigade Mobil atau Brimob Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang bersiaga sejak pukul 08.00 WIB. Lalu, pada 13.00 WIB personil yang bersiaga tersebut masuk ke dalam kawasan Masjid Raya Sumbar dan membubarkan paksa masyarakat.
Sempat terjadi kericuhan, terlihat ada puluhan masyarakat dan mahasiswa yang ditangkap pihak kepolisian. Selain itu, juga terdengar tangisan perempuan yang histeris.
Tempo juga melihat ada beberapa bus disiapkan untuk memulangkan masyarakat Air Bangis yang sudah menggelar aksi selama 5 hari.
Salah satu warga Syamsul mengatakan jika mereka dibubarkan paksa karena masih bertahan. "Kami ditarik-tarik untuk keluar dari Masjid Raya," katanya. "Padahal Kami hanya menuntut hak kami, pulang pun kami akan tetap mati."
Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Indira Suryani mengatakan, jika ada 13 orang masyarakat yang dibawa oleh pihak kepolisian.
"Ada 5 orang pendamping dari LBH Padang dan PBHI Sumatera Barat yang ditangkap oleh polisi," katanya.
Selain itu, Polda Sumbar juga mengamankan masyarakat Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. "Totalnya ada 13 orang yang ditangkap," kata Indira.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Sumbar masih mengamankan masyarakat di kawasan Masjid Raya Sumbar. Para masyarakat yang tersisa sedang menunggu bus yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Sebelumnya, lebih dari seribu warga Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, menggeruduk Kantor Gubernur Sumatera Barat untuk hari kedua, Selasa 1 Agustus 2023. Massa menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghentikan intimidasi terhadap masyarakat Air Bangis yang tinggal di kawasan hutan, termasuk meminta kepolisian setempat membebaskan dua rekan mereka yang ditahan.
Massa datang ke Kantor Gubernur Sumatera Barat sekitar pukul 09 WIB dengan berjalan kaki dari Masjid Raya Sumatera Barat. Sebelumnya ribuan orang itu juga telah menggelar aksi yang berkaitan dengan konflik agraria itu pada Senin, 31 Juli 2023.
Kordinator Aksi, Hariz Sitonga, mengatakan tuntutan masyarakat hanya diberikan rasa aman untuk tinggal. Sebab, selama ini masyarakat dibayang-bayangi dengan status hutan lindung yang baru disampaikan oleh pemerintah pada 2016. "Permintaan kami sederhana," katanya di Masjid Raya Sumatera Barat.
Pembubaran paksa warga Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat, yang telah menginap selama 6 hari Masjid Raya Sumatra Barat, Padang, murni inisiatif dari pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar. Pihak Polda Sumbar menampik pembubaran ini tak berkaitan dengan agenda tokoh nasional seperti kedatangan bakal calon Presiden RI pada Pemilu 2024 ke Masjid Raya besok.
"Pembubaran inisiatif dari kita. Tidak ada hubungan kegiatan besok. Yang masih bertahan sore ini, kita himbau untuk pulang," Karoops Polda Sumatra Barat Kombes. Pol. Djadjuli, kepada wartawan di pelataran Masjid Raya Sumatra Barat.
Djadjuli juga memastikan, unjuk rasa itu sifatnya sia-sia mengacu pada tuntutan mereka. Artinya, Djadjuli menjelaskan, beberapa tuntutan mereka tidak akan dipenuhi seperti masalah PSN itu kan proyek nasional. Lalu melepaskan 2 tersangka yang ditahan.
"Itu hal yang tidak mungkin direalisasikan. Maka kita inisiatif dari pimpinan, mereka tidak bisa lagi. Ini tempat publik, tempat orang banyak," katanya.
Warga yang berada di Masjid Raya itu dibubarkan disaat sekitar 20 orang perwakilan mereka sedang berdialog dengan Gubernur Sumbar di Rumah Dinas Gubernuran. Mereka berdialog difasilitasi oleh Wakil Bupati Pasaman Barat.
Ia menjelaskan, pembubaran ini karena mereka (warga) mengganggu ruang publik atau aktivitas publik seperti demonstrasi berhari-hari di depan Kantor Gubernur yang tak berizin lagi. Di samping juga menganggu aktivitas ibadah di Masjid Raya.
Di sisi lain, bebernya, pihak kepolisian juga merasa, warga harus pulang untuk kembali ke aktivitas masing-masing.
"Kita membantu masyarakat Air Bangis biar pulang. Biar bisa melanjutkan aktivitas mereka. Anak kembali ke sekolah, bapak dan ibu melakukan kegiatan lagi. 5-6 hari mereka di sini, demo di depan kantor gubernur, tanpa izin, mengganggu lalu lintas," terangnya.
Dalam proses pembubaran paksa ini, Djadjuli mengatakan telah dilakukan pendekatan persuasif. Misalnya ada himbauan atau ajakan dari Polwan. Namun tak digubris, sehingga dilakukan pembubaran paksa.
Dalam proses pembubaran paksa ini, diamankan belasan orang. Mereka diduga turut memprovokasi para warga. "Dasarnya kita ada akan tahan. Kita menghimbau untuk pulang, dan itu dilakukan Polwan. Ada mau, ada tidak mau, dan ada provokasi. Yang provokasi kita ambil. Sementara yang sudah naik bis diantar sampai ke Air Bangis," beber Djadjuli.
Dalam proses pembubaran ini diterjunkan sekitar 500 personel. Sementara bus yang disediakan sekitar 12 armada.
Sebelumnya, polisi membubarkan paksa warga dari Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis yang telah berdemonstrasi 5 hari di kantor gubernur Sumatra Barat, Sabtu (05/08/2023).
Semua warga yang ada di Masjid Raya Sumatra Barat disuruh dan diangkat ke atas bus yang telah disiapkan sejak semalam.
Pemulangan paksa itu terjadi kurang lebih pukul 15.20 WIB. Sampai saat ini (16.23 WIB) masih ada beberapa warga yang digiring sembari menunggu bus tambahan datang.
Terlihat polisi dari resor Padang kota dan pasukan brimob berjaga di Masjid Raya. Dengan pakaian lengkap dan alat anti huru hara, polisi membangun brikade dan menyuruh warga meninggalkan areal Masjid Raya Sumbar.
Pantauan media, banyak warga yang menolak untuk dipulangkan. Namun satu-persatu digiring naik oleh polisi ke atas bus. Warga yang melawan terlihat diangkut paksa.
Banyak pula anak-anak dan bayi yang menangis. Hampir semuanya menangis dan menyesalkan kenapa mereka harus diangkut paksa.
Beberapa yang lain sudah terlihat pasrah dan hanya mendekap anaknya yang terus menangis. Dari raut wajah anak-anak, tampak rasa trauma saat mereka hanya bisa mendekap orang tuanya.
Barang-barang mereka beserta bantuan makanan ditinggalkan. Bahkan ada warga yang baru keluar dari kamar mandi, dan syok melihat kejadian pemulangan paksa itu.
Banyak diantaranya terpisah dari anak dan keluarga. Mereka belum tau keluarga dan anaknya berada di dalam bus yang mana sebelumnya diketahui beberapa perwakilan masyarakat dan mahasiswa yang mendampingi diajak untuk berdialog dengan Gubernur Mahyeldi.
