Oleh: Ummu 'Alsiyah
(Aktivis Muslimah)
Perhelatan akbar balap motor internasional yang digelar di Mandalika, Lombok menuai kontroversi di negeri pertiwi. Besarnya dana yang digelontorkan untuk pembangunan infrastrukturnya tidak pantas disuguhkan di tengah keadaan rakyat yang menjerit akibat hancurnya tata perekonomian. Lapangan kerja yang minim, gaji yang sedikit, tak sebanding dengan beban biaya hidup, mengingat kebutuhan pokok yang terus merangkak naik tidak terkendali.
Dilansir dari jakbarnews.com (20/03), menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa gelaran MotoGp menghabiskan dana dari APBN mencapai 1.3 Triliun. Nilai yang sungguh fantastis ditengah keterpurukan kondisi ekonomi akibat pandemi.
Empati dan simpati itu telah mati di hati penguasa. Pencitraan jauh lebih berharga dibandingkan dengan nasib rakyat. Dana APBN yang terkuras mencapai 1,3 triliun rela dikucurkan demi event hiburan semata. Ajang MotoGp ini hanya untuk mencapai popularitas di tengah karut marutnya kebijakan. Lihat saja bagaimana kasus minyak goreng yang harganya melangit, ditambah lagi harga pangan lainnya yang tak kalah melejit. Tak heran jika rakyat merasa sakit hati dengan besarnya alokasi dana yg dikucurkan hanya untuk kebutuhan prestige bukan untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak.
Patutlah dikritisi bagaimana bisa pemerintah membuat kebijakan yang justru mengubur rakyat dalam penderitaan dan kesengsaraan. Kondisi nasib rakyat berada di ujung tanduk akibat besarnya biaya hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan rakyat, bahkan PHK masal menjamur besar-besaran. Sangat tidak relevan dan terlalu mengada-ada, jika menyambungkan antara persoalan yang terjadi dengan keputusan pemangku kebijakan.
Budaya pencitraan masih kuat menjangkiti petinggi negeri. Tampil memukau di mata internasional masih dianggap lebih berharga daripada nasib rakyat yang semakin sekarat. Pemimpin negeri ini melalaikan tugas utamanya untuk mengayomi, melindungi, menjaga serta mensejahterakan rakyatnya.
Rakyat pun bertanya-tanya, dari semua dana dan upaya yang dikeluarkan untuk Mandalika, siapa yang dapat untung? Tentu saja bukan rakyat. Rakyat masih dengan kebingungannya berupaya pulih secara ekonomi setelah diterpa pandemi. Membanting tulang menyesuaikan diri dengan berbagai kesulitan. Namun rakyat harus menerima pemandangan pahit sikap penguasa dengan kebijakannya yang abai terhadap kehidupan rakyat, namun sangat memperhatikan nama baik diri dan pujian dari negara asing.
