Sistem Demokrasi Tak Bisa Atasi Pandemi

Oleh:Khoiriyatunnisa

Aktivis Dakwah di Kota Depok

 

Pandemi  Covid-19 rupanya tidak hanya sekadar mengguncang kehidupan masyarakat  dunia. Lebih dari itu ternyata menyebabkan sebuah krisis politik yang mengancam demokrasi. Karena dalam penanganan Covid-19 pemerintah lebih menonjolkan penyelamatan ekonomi ketimbang nyawa manusia.

Masih diingatan, saat kurva kasus pandemi Covid-19 terus naik, pilkada justru diputuskan berjalan terus. Pemerintah pun enggan menerapkan lockdown secara menyeluruh, malah akses keluar masuk WNA tetap dibuka, pemerintah sering membungkam opini kritis dan menangkap orang-orang yang melawannya dan masyarakat dibuat susah menyuarakan pendapatnya. Kita masih ingat diawal kasus dilakukan perubahan struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019, ditambah lagi terbitnya Undang-Undang   Omnibus Law yang kontroversial pada 2020. Akhirnya, kombinasi antara masalah lama dan juga tren baru menciptakan dampak negatif yang besar bagi lingkungan Indonesia di  masa pandemi.

Demokrasi tidak menjamin adanya kepemimpinan yang kompeten dan efektif. Negara-negara   demokratis yang berlaku buruk dalam mengatasi pandemi ini harus membayar dengan harga  tinggi yakni hilangnya nyawa dan jatuhnya ketahanan ekonomi. Negara-negara demokratis yang  memiliki  kinerja buruk  ini  semakin  melemahkan masyarakat dan membuka   kesempatan bagi munculnya kaum otoriter.

Begitulah, sistem demokrasi ketika mengatasi pandemi, tak akan bisa menyelesaikan masalah. Kita bisa lihat, virus Sars-CoV-2 telah menjadi bagian dari cerita sejarah. Pada masa Rasulullah SAW, hal serupa pernah terjadi. Salah satu wabahnya adalah penyakit tha’un.  

Virus Sars-CoV-2  awalnya ditemukan di daerah dekat dengan pasar basah di Kota Wuhan. Inilah klaster pertama virus corona. Organisasi kesehatan dunia  tidak tinggal diam, mereka menerbangkan sekelompok ahli ke Cina untuk menyelidiki asal-usul virus. Namun laporan yang mereka susun tidak menarik kesimpulan apa pun, dari mana Sars-CoV-2 berasal. 

Banyak orang malah menghasilkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, di antara semua catatan medis tentang virus Sars-CoV-2. Pada dasarnya kita harus percaya bahwa virus ini adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat Allah kuasai ketetapan-Nya. Allah yang menghidupkan, yang menggerakkan dan yang mengatur serta cara menanggulanginya.

Maka, saat wabah virus Sars-CoV-2 terjadi, harusnya aturan Allahlah yang seharusnya diterapkan. Dengan aturan Allah yakni syariah Islam, jiwa seorang manusia betul-betul dipelihara dan mereka akan dicukupkan kebutuhannya oleh negara selama wabah berlangsung. Jelaslah negara harus turun tangan mengatasinya tapi dengan menerapkan syariat Islam.

Dalam Islam, menjadi tugas negera untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang tak mungkin bekerja.Negara khilafah akan membuat strategi untuk mengantisipasi penularan lebih banyak dengan melibatkan para ahli dalam mengambil kebijakan. Bukan seperti negara kapitalis    yang hanya mementingkan keberlangsungan ekonomi. Negara khilafah akan menjadi pelindung dan pelayan umat.[]