Kebijakan Politik Pangan, Paradoks Kapitalisme

Oleh Nudiya Iffah
(Pemerhati Sosial Masyarakat)

Masyarakat sangat dikejutkan dengan impor pangan yang bertubi-tubi. Jelaslah ini sangat merugikan para petani, peternak atau produsen dalam negeri. Misalkan saja, pemerintah melalui rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk melakukan impor garam sebanyak 3,07 ton. Angka impor garam ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 2,7 juta ton.(Kompas.com, 23/03/2021)

Indonesia mungkin akan terancam gempuran daging ayam impor murah. Alasannya bukan karena kekurangan stok di dalam negeri, melainkan ada kewajiban dari Indonesia untuk memenuhi tuntutan setelah kalah gugatan dari Brasil di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
"Pemerintah tidak berencana impor daging ayam, tapi ada ancaman daging Brasil karena kita kalah di WTO," kata Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratmoko kepada CNBC Indonesia, akhir pekan ini.(CNBCIndonesia, 25/4/2021)
 
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia sepanjang tahun 2020 sebesar US$ 141,57 miliar. Impor ini terkontraksi tajam 17,34% dari tahun 2019 yang tercatat impor sebesar US$171,38 miliar.(CNBCIndonesia, 15/1/2021)

Impor Bukti Kegagalan Kapitalis Mengurusi Pangan

Jika dicermati, kebijakan penguasa memang semakin tidak ramah pada petani, peternak atau produsen pangan. Di tengah suasana panen raya dan surplus ketersediaan pangan pun, pemerintah bisa tega membuka keran impor produk pangan selebar-lebarnya.

Beras, jagung, gula cabai, kedelai, kacang tanah, nyaris semua impor. Akibatnya harga hasil produksi pangan di tingkat petani pun terjun bebas. Mereka nyaris selalu rugi besar. Biaya produksi yang mereka keluarkan ternyata tidak tertutupi oleh harga jual barang. Wajar jika, profesi petani dianggap makin tidak menjanjikan, dan alih fungsi lahan pun lajunya tidak bisa dihentikan.

Di masa pemerintahan ini, impor pangan memang makin gila-gilaan. Program nawacita yang digulirkan di awal periode pemerintahan, salah satunya bicara tentang janji mewujudkan kedaulatan pangan. Tapi ternyata program strategis itu nyaris gagal total. Impor pangan, termasuk yang bernilai politis semacam beras dan jagung, justru nampak jadi kebijakan andalan.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Sumarjo Gatot Irianto misalnya pernah meyampaikan fakta, bahwa produksi padi tahun 2018 mencapai 83,04 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 48,3 juta ton beras. Sementara angka konsumsinya sebesar 30,4 juta ton.

Peningkatan produksi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi impor masih dilakukan. Kebijakan ini paradoks karena sebagai negara agraris, Indonesia notabene memiliki ketersediaan lahan pertanian yang sangat luas dengan produksi tinggi.

Keanehan ini terungkap dalam Diskusi Online “Menguak Karut Marut Politik Perberasan” di kanal Media Umat (21/3/2021) sebagaimana disampaikan peneliti Indef, Dr. Rizal Taufikurrahman. Ia memandang tentu ini menunjukkan ketaksesuaian kebijakan perberasan.
“Aneh karena Menteri Pertanian menyatakan surplus tapi tidak bisa membendung impor. Padahal impor ini perlu izin Menteri Pertanian terlebih dahulu baru dieksekusi oleh Menteri Perdagangan, alasannya untuk stok di tahun ini. Mestinya pemenuhan stok diserap dari beras domestik ,” jelasnya.

Menurutnya, paradoks kebijakan ini terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Sebenarnya boleh saja impor kalau memang benar-benar dibutuhkan, tetapi nyatanya terjadi kartel yaitu kesepakatan antara para pengusaha dan pelaku perberasan yang mempengaruhi kebijakan.

Tapi meski jelas surplus, pemerintah tetap memutuskan impor. Sepanjang 2018, setidaknya ada 2,25 juta ton beras yang diimpor. Dan dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka impor beras pada tahun 2018 ini menjadi yang paling tinggi.

Pemerintah berdalih, impor diperlukan dikarenakan bahan pangan yang disebut surplus itu tak seluruhnya tersimpan di gudang-gudang Bulog, melainkan tersebar di level rumah tangga produsen, konsumen, penggilingan, restoran, dan lain-lain. Sementara, Bulog punya tugas untuk memberi solusi terhadap beberapa problem ekonomi, seperti mengendalikan harga yang fluktuatif dengan melakukan operasi pasar, atau untuk memenuhi kebutuhan ketika ada bencana alam, dan lain-lain. Dan untuk kebutuhan ini, gudang-gudang Bulog harus selalu terisi penuh.

Namun agrumen ini nampak sangat dipaksakan. Faktanya mudharat kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat banyak. Meski stok cadangan berlebih akibat tambahan impor, namun harga-harga pangan di level konsumen alias end user yang kebanyakan termasuk kelas ekonomi menengah ke bawah, tetap saja dirasa mahal.

Sementara di tingkat petani lokal kebijakan inipun justru memukul harga jual. Kalaupun ada yang diuntungkan, mereka adalah para bandar bermodal besar dan mereka yang berkolaborasi dengan kartel besar.

Terlebih apa yang disebut solusi oleh pemerintah atau Bulog, sesungguhnya tak nyambung dengan akar problem pangan. Sebutlah soal fluktuasi harga yang kadang ekstrem di masa-masa tertentu, hingga untuk menyelesaikannya, pemerintah melalui Bulog merasa harus melakukan intervensi pasar. Begitupun dengan soal stok untuk penanganan bencana. Faktanya, kebutuhan bisa dicukupi dengan stok yang ada.

Jika dicermati, akar problem yang disebut sebagai alasan impor pangan sesungguhnya bukan semata soal kelangkaan barang alias scarcity. Tapi soal kegagalan negara dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesemrawutan distibusi yang berhubungan dengan maraknya praktik spekulasidan kartel pangan di satu sisi, serta tingkat daya beli alias level kesejahteraan rakyat yang masih rendah di sisi yang lain.

Akar problem inilah yang seharusnya menjadi fokus pemerintah. Yakni membangun secara serius kedaulatan pangan, sembari menyelesaikan semua hambatan distribusi, hingga semua wilayah bisa tercukupi kebutuhannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sekaligus bagaimana meningkatkan level kesejahteraan masyarakat tanpa kecuali, termasuk melindungi hak para petani lokal sebagai salah satu penentu suksesnya proyek daulat pangan dari kejahatan para spekulan, hingga kesejahteraan merekapun bisa terjamin.

Hanya saja, upaya-upaya di atas memang akan sulit terwujud dikarenakan negeri ini masih dicengkram oleh rezim kapitalis neoliberal. Negara di bawah rezim seperti ini memang tak disetting untuk menjadi pengurus dan pelindung rakyat. Negara hanya berfungsi sebagai regulator. Sementara regulasi yang dibuat dipastikan hanya akan menguntungkan para kapitalis yang bersimbiosis mutualisma dengan para pemegang kekuasaan.

Tidak heran, jika dalam sistem ini kita lihat negara seringkali bertindak sebagai pedagang. Negara tak sungkan mencari selisih harga saat bertransaksi dengan rakyat. Dan sebagai pedagang, negara tak mau peduli jika kebijakannya menyengsarakan rakyat.

Islam Menjamin Kebutuhan Pangan

Kondisi ini tentu berbeda dengan Islam. Dalam Islam negara diperintah oleh syariat untuk memfungsikan dirinya sebagai pengurus dan pelindung. Salah satunya termanifestasi dalam bentuk jaminan kesejahteraan bagi seluruh warga tanpa kecuali, baik jaminan pemenuhan akan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), maupun jaminan pemenuhan kebutuhan komunal seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Sebagai din yang sempurna Islam memiliki berbagai aturan yang bisa mewujudkan tujuan tersebut. Termasuk mewujudkan kedaulatan pngan yang merupakan alah satu komponen terwujudnya kesejahteraan rakyat tadi.

Adanya hukum-hukum tentang kepemilikan, hukum-hukum tentang tanah (termasuk soal pengelolaan tanah mati dan tanah produktif), hukum-hukum yang mencegah mandeknya distribusi (seperti larangan ihtikar/praktek penimbunan dan monopoli, larangan menimbun emas-perak/mata uang, larangan penipuan dan mendistorsi harga pasar), hukum-hukum sanksi yang tegas atas tindak pelanggaran, serta ketatnya aturan-aturan terkait perdagangan luar negeri, menunjukkan bahwa islam begitu memperhatikan urusan kesejahteraan masyarakat, terkhusus urusan kedaulatan pangan ini.

Jika dicermati, begitu banyak praktik Rasulullah saw. para khalifah setelahnya sebagai kepala negara, yang menunjukkan bagaimana keseriusan negara dalam sistem Islam memfungsikan dirinya sebagai penjamin atas kebutuhan dasar rakyatnya sekaligus pelindung mereka dari kebinasaan.

Oleh karena itu, sangat naif jika umat ini mau tetap mempertahankan sistem kapitalis neoliberal yang sudah terbukti negara bentukannya gagal total mewujudkan kesejahteraan, termasuk daulat pangan. Selain berdosa, juga karena sistem ini sudah di ambang kehancuran. Saatnya kita bertaubat dengan kembali ke pangkuan sistem Islam.
Wallahu a'lam