Kebijakan Tegas Masalah Tuntas

Oleh Shinta Dewi

Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah

Keputusan pemerintah melarang warganya untuk mudik merupakan kebijakan yang membingungkan. Dengan maksud untuk menghindari penyebaran virus Covid-19 namun di sisi lain justru pemerintah semakin gencar mempromosikan dan mengeluarkan kebijakan akan tetap membuka tempat-tempat wisata. Yang mungkin saja bisa menjadi klaster-klaster baru penyebaran virus. 

Di Kabupaten Bandung sendiri, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) H.Yosep Nugraha melalui Kabid Promosi dan Ekonomi Kreatif Vena Andriawan telah menyajikan berbagai promosi wisata, menggunakan anggaran dari hasil iuran atau swadaya alias gotong-royong masyarakat, bukan anggaran APBD. Ini yang kedua kalinya setelah sebelumnya menghadirkan para pelaku usaha cafe. Kali ini promosi wisata mengikutsertakan para penggiat media sosial yang melibatkan sejumlah komunitas yang beranggotakan admin-admin media sosial dan influencer di Kabupaten Bandung (Gala Jabar.Com 8/4/2021).

Bersikukuhnya tempat wisata dibuka karena pemerintah  beranggapan bahwa pasti ada saja masyarakat yang ingin berwisata baik mudik atau tidak. Alasan ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi mengalahkan keselamatan masyarakat. Hanya saja ketika adanya larangan mudik biar terkesan kesehatan juga diperhatikan. 

Pariwisata dipandang sebagai sektor yang paling berpotensi mendapatkan pemasukan dan keuntungan dengan cepat. Pemerintah dinilai lamban dalam mengeluarkan kebijakan terkait penanganan wabah, bahkan apa yang ditetapkan cenderung  membingungkan rakyat. Semua tindakan yang diambil umumnya mengatasnamakan pemulihan ekonomi dan meraup keuntungan materi saja sekalipun harus merugikan rakyat sendiri. Penguasa hanya peduli kepentingan para pemilik modal daripada keselamatan dan kesejahteraan warganya. Dari sini nampak jelas ketidakmampuan negara yang menganut kapitalis liberal dalam menangani masalah dan mengurus rakyatnya. 

Seharusnya kebijakan yang diambil adalah menutup seluruh celah yang berpotensi menciptakan kerumunan agar wabah cepat diatasi. Bagi rakyat yang kehilangan pekerjaan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk segera dipenuhi minimal kebutuhan pokoknya. Akan tetapi sayangnya hal demikian sangat tidak memungkinkan terlaksana, karena kapitalisme selalu menekankan kepentingan materi di atas kepentingan yang lain, walaupun ditengarai bisa membahayakan bagi orang lain. 

Berpijak kepada sistem kapitalisme sangat berbeda dengan berpijak kepada sistem Islam. Gambaran penanganan wabah pada masa pemerintahan Islam pernah terjadi pada masa kepemimpinan khalifah Umar ra., beliau mengangkat Amr Bin Ash sebagai gubernur untuk menuntaskan masalah wabah. Amr menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk mengisolasi dirinya masing-masing, memerintahkan untuk pergi jauh dan berpencar ke berbagai penjuru. Di antara mereka ada yang pergi ke gunung, bukit dan ke daerah terpencil. Sebagai gubernur, Amr sangat bertanggungjawab penuh terhadap dampak yang akan terjadi atas keputusan yang diambilnya. Kebijakan lockdown menjadi pemutus rantai penyebaran wabah, memisahkan antara yang sehat dengan yang sakit, namun negara tetap menjamin kebutuhan daerah yang terisolasi. Melalui  kebijakan tersebut  wabah tidak berlarut-larut dan dapat berakhir dalam jangka waktu yang singkat.

Menduduki jabatan kepemimpinan bukan perkara mudah, karena setiap keputusan akan menyangkut hajat hidup orang banyak. Seorang pemimpin harus sadar bahwa jabatan yang dipikulnya adalah amanah yang besar dan ia harus bertanggungjawab dalam melayani, menjamin rakyat mendapatkan hak-haknya, berupa terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan serta keamanan. Sabda Rasulullah saw. :

"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dalam sistem Islam seorang pemimpin atau khalifah tidak dibenarkan mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang merugikan rakyat dan menguntungkan sebagian yang lain. Mudik untuk merayakan hari raya bersama keluarga merupakan hal yang istimewa bagi kaum muslimin. Walaupun bagi orang yang beriman, tidak boleh menjadi suatu keberatan, jika hal tersebut dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus demi kesehatan saudaranya. Seluruh rakyat mesti diayomi baik sebagai pengusaha maupun rakyat biasa. Islam tidak menitikberatkan pada materi sebagaimana sistem kapitalisme. Alasannya semua kebijakan harus bersandar kepada akidah Islam.

Wallahu a'lam bish shawab