Oleh : Fatimah Salma, SP
( Pengelola Home Schooling Mandiri)
Satgas Penanganan Covid-19 mengakui turunnya level kewaspadaan kabupaten Kuningan yang sebelumnya berada di Zona merah, pada senin (19/10/2020) turun menjadi Zona orange. Hal ini lantaran tingginya tingkat kesembuhan orang yang terkonfirmasi positif. (Detiknews.com, 19/10/2020)
KOMENTAR
Meski Kuningan mengalami penurunan tingkat kewaspadaan dari zona merah menjadi zona orange tetap menggambarkan bahwa kasus COVID-19 masih menakutkan, karena Kuningan termasuk kota kecil di Jawa Barat. Pasalnya Berita nasional masih menunjukkan kasus Pandemi COVID-19 terus meluas. Korban terus bertambah dan berjatuhan. Saat ini, pandemi COVID-19 sudah menjangkiti 20 provinsi di Indonesia.
Kebijakan pemerintah yang tidak tegas dan mencla-mencle adalah penyebab utama penyebaran virus yang tak terkendali. Nampak ini sudah menjadi karakter pemerintah yang menerapkan sistem kapitalis sekuler. sehingga meski seperti kabar baik akan turunnya level kewaspadaan, tetap saja rasa was-was dan khawatir masyarakat tetap ada.
Dari sejak awal kemunculannya bulan maret lalu, pemerintah memang tidak tegas dalam menangani virus ini. Dari menganggap remehnya virus dengan menjadikan bahan gurauan para pejabat tinggi di negeri ini, penolakan kebijakan lockdown yang akhirnya pemberlakuan PSBB namun tidak serentak seluruh daerah, kebijakan tarik ulur larangan mudik hingga akhirnya dibolehkan mudik, kebijakan tarik ulur larangan Moda beroperasi yang akhirnya dicabut, hingga pemberlakuan kebijakan new normal life.
Awal ditemukan virus di Kuningan pada bulan April lalu saja akibat dicabutnya larangan mudik. Saat itu Kuningan kedatangan pemudik yang berjumlah sekitar 80 000 pemudik. Memang persebarannya dari sejak itu masih bisa diatasi. Kebijakan PSBB pada awal Mei dirasakan cukup efektif.
Namun PSBB belum berakhir sempurna, Kuningan mulai menerapkan kebijakan new normal life atas desakan pemerintah pusat dan propinsi. Karena ternyata Kuningan dijadikan target tumpuan pariwisata nasional. Kuningan ditarget nomor dua setelah Bali sebelum Yogyakarta. Kuningan mendapat kunjungan intens baik dari pemerintah pusat maupun propinsi. Kuningan juga mendapat kunjungan dari para wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Forwaparekrap) dan para kepala dinas olahraga dan pariwisata Cirebon dan sekitarnya, tak lupa Kunjungan dari para dosen. semuanya mendorong dan mendesak Kuningan untuk segera bersiap membuka pariwisata meski di masa pandemi.
Gayung bersambut, Kuningan melakukan berbagai persiapan untuk membuka pariwisata kembali dari awal kunjungan wakil Gubernur yang meninjau langsung tempat pariwisata untuk sekaligus mengecek kesiapan tempat-tempat pariwisata dalam menerapkan protokol kesehatan sekaligus sosialisasi new normal life, menyiapkan desa-desa wisata, mengukuhkan badan kebudayaan, gowes sepeda keliling gunung Ciremai, festival social distancing, hingga pesta rakyat sedekah bumi dan pembukaan tempat-tempat pariwisata.
Disamping giat menyiapkan dan membuka pariwisata, Kuningan memberikan izin membuka pesantren-pesantren dengan menetapkan syarat perketat protokol kesehatan.
Namun apa hendak dikata, new normal life di masa pandemi, meski perketat protokol kesehatan, persebaran virus tetap tidak terkendali. lonjakan kasus terjadi di pesantren dan beberapa klaster lainnya, yang memasukkan Kuningan dalam Zona kewaspadaan tinggi, yaitu Zona merah.
Semua itu semakin mengkonfirmasi, bahwa kebijakan pemerintah dalam memberlakukan new normal life ini, disamping terlihat begitu tergesa-gesa dan memaksakan, juga merupakan kebijakan yang beresiko mengorbankan nyawa rakyat. Pasalnya karakter virus yang begitu cepat penyebarannya, seperti tak diindahkan oleh pemerintah. Pemerintah begitu menganggap sepele makhluk mungil ini. lihat saja narasi-narasi yang disampaikannya dalam mensosialisasikan new normal life. seperti bersiap diri hidup berdampingan dengan virus, jadikanlah virus layaknya sebagai isteri, dan lain-lain.
Ya, kebijakan new normal life begitu dipaksakan terutama di Kuningan ini. Pembukaan pesantren dan pariwisata dengan tanpa jaminan ketat terhindar dari penularan virus meski protokol kesehatan dijalankan, begitu terburu-buru dibuka. Padahal semua tahu resiko penularan dari kedua media ini besar. Pesantren apalagi Husnul Khotimah adalah tempat belajarnya 4000 santri yang berasal dari seluruh pelosok di negeri ini bahkan ada beberapa yang dari luar negeri. Tidak sedikit santri berasal dari daerah zona merah. Begitu juga pariwisata yang merupakan tempat pelepas penat yang diburu orang dari berbagai daerah.
Pemerintah kembali meninjau ulang kebijakan new normal. Pemerintah kembali menerapkan PSBB berskala mikro. Dijelaskan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Indra Bayu, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menggelar rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin langsung Bupati Kuningan Acep Purnama. Hasilnya, pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan dalam hal pembatasan aktivitas masyarakat yang berpotensi terjadi penularan dan penyebaran Covid-19. Yaitu dari pembatasan aktivitas masyarakat, pemberlakuan jam malam, PSBM hingga menunda KBM tatap muka.
Semua mengkonfirmasi, pemerintah tidak serius bahkan gagal dalam menangani pandemi covid 19. Suara rakyat yang diwakili para ahli dari kalangan kesehatan dan epidemiologist, tidak didengarnya. Dari sejak pertama Kali virus ditemukan di negeri ini pada 23 maret 2020 di Bekasi, mereka sudah menghimbau pemerintah untuk menerapkan lockdown ketat ibu Kota. Karena dikhawatirkan muncul epesentrum-episentrum baru. Dan betul, apa yang dikhawatirkan terjadi juga.
Lebih ironis dan menyesakkan dada, pemerintah di tengah pandemi memaksakan kehendak membuka sektor-sektor perdagangan dan pariwisata, dengan alasan untuk mengatasi krisis ekonomi dimasa pandemi. Apalagi kabupaten Kuningan, disamping semua itu gencar juga mengundang para investor. Meski semua dikemas dengan jargon menyambut new normal, namun nyatanya pandemi tak bisa dielakkan. Wajar menyeruak tanya dari masyarakat, apakah pemerintah lebih mementingkan ekonomi atau nyawa rakyat?
Apalagi diketahui narasi menyambut new normal sejatinya adalah demi kepentingan para pemilik modal. Artinya kebijakan lockdown yang kemudian menjadi PSBB sangat merugikan para pemilik modal. Bagaimana tidak, dengan kebijakan ini roda ekonomi mereka berhenti berputar.
Nasi sudah menjadi bubur, anjing menggonggong kapilah berlalu. Ungkapan ini tepat untuk kondisi negeri saat ini. Ini semakin menegaskan betapa gagalnya sistem dalam mengurusi urusan umat. Nyawa umat tidak ada harganya sama sekali. Pemerintah lebih mengedepankan kepentingan para pemilik modal.
Hal ini wajar, karena pemerintah di negeri ini menerapkan ideologi kapitalis sekuler. Pemerintah mengabdi kepada para pemilik modal menjadi prinsip mendasar konsepnya.
Semua ini sangat berbeda dengan Islam. Islam menetapkan bahwa pemerintah adalah sebagai penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Sebagaimana hadits Rosulullah SAW
...الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).
Covid 19 jelas sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Penularannya begitu cepat dan mudah. Begitu cepat membentuk pandemic. Bagi Islam tentu akan menjadi perhatian utama sebagaimana hadits diatas. Pemerintah tidak akan membiarkan sedikit pun menginfeksi rakyatnya.
Solusi Sistem Islam Kafah Mengatasi Pandemi secara Menyeluruh
Pertama, sejak awal pemimpin dalam sistem Islam Khilafah akan melakukan Test-Trace-Treatment (3T) di mana Khalifah akan memisahkan orang sehat dari orang sakit. Kemudian akan memberlakukan tes massal, baik rapid test maupun swab test secara gratis bagi warganya. Bagi mereka yang terinfeksi, negara mengurus pengobatannya hingga sembuh.
Kedua, Khalifah berupaya maksimal menutup wilayah sumber penyakit, sehingga penyakit tidak meluas dan daerah yang tidak terinfeksi dapat menjalankan aktivitas sosial ekonomi mereka secara normal tanpa takut tertular. Selain itu, upaya ini membuat penguasa fokus menyelesaikan kasus di daerah terdampak wabah.
Ketiga, bagi masyarakat di daerah wabah yang tidak terinfeksi penyakit, Khalifah akan menjamin seluruh kebutuhan pokok mereka. Khalifah menjamin protokol kesehatan dapat dilakukan semua rakyatnya. Upaya ini memutus rantai penularan virus penyakit.
Keempat, Khalifah menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang cukup dan memadai bagi rakyat, tanpa menzalimi tenaga medis/instansi kesehatan.
Kelima, Khalifah mendukung penuh dengan menyediakan dana yang cukup untuk melakukan riset terhadap vaksin agar segera dapat ditemukan.
Semua mekanisme ini ditopang sistem keuangan Khilafah berbasis baitulmal, bukan berbasis ribawi, sehingga Negara tidak lagi bergantung terus-menerus kepada negara kapitalis asing.
Selama pandemi belum tuntas maksimal, pemerintah tidak akan membuka kehidupan layaknya kehidupan normal. Meski dengan jargon new normal, adaptasi kebiasaan Baru. Pemerintah memperlakukan masyarakat tidak bersifat coba-coba, trial end error. Apalagi menyangkut nyawa. Satu jiwa dalam pandangan Islam adalah nyawa seluruh umat manusia, sebagaimana dalam firmanNya:
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia semuanya.” (QS. Al Maidah: 32).
Wallahu A'lam bish showab
No comments:
Post a Comment