Oleh : Ummu Ainyssa
(Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif)
Sudah 4 bulan lebih sejak virus Corona Covid-19 diumumkan oleh WHO sebagai pandemi pada awal bulan Maret lalu, kasus ini belum juga mengalami penurunan kurva, khususnya di negeri ini. Bahkan berbagai sumber justru menyatakan jumlah kasus ini setiap hari semakin bertambah banyak.
Data terbaru seperti dirilis oleh kompas.com hingga 09 Juli 2020, jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 70.736, jumlah pasien sembuh sebanyak 32.651, sementara jumlah pasien meninggal sebanyak 3.417 kasus. Jumlah ini bertambah 2.657 kasus dibanding sehari sebelumnya. Berbagai pihak pun akhirnya mempertanyakan penambahan angka kasus di atas 1000 per hari ini.
Para ahli berpandangan bahwa tingginya angka baru kasus Corona di berbagai daerah ini karena adanya pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah situasi ketidaksiapan masyarakat.
Diberitakan oleh Bisnis.com, 21 Juni 2020, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menuturkan sikap gegabah pemerintah dalam membuka kembali sembilan sektor ekonomi dan penerapan adaptasi kebiasaan baru atau AKB menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat mengenai pencegahan penyebaran transmisi lokal virus corona. Masyarakat pada akhirnya menganggap bahwa kondisi saat ini sudah kembali normal seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.
“Inilah risiko pembukaan sektor-sektor tersebut, kita sekarang mengalami kenaikan kasus secara konsisten di atas 1.000 per hari. Lonjakan ini terjadi di berbagai wilayah, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang cukup signifikan,” kata Hermawan melalui pesan suara kepada Bisnis, Jakarta (21/6/2020).
Hermawan juga meminta agar pemerintah kembali mengevaluasi pelonggaran PSBB atau keputusan untuk membuka kembali sentra ekonomi dan aktivitas masyarakat secara luas.
Seperti kita ketahui awal bulan Juni lalu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah memberikan lampu hijau bagi sembilan sektor ekonomi untuk kembali beroperasi di tengah penerapan kenormalan baru atau New Normal. Sembilan sektor tersebut meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang. Kebijakan ini diambil karena sektor tersebut dinilai memiliki risiko ancaman Covid-19 yang rendah, namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.
Masih dari sumber yang sama, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menuturkan langkah itu diambil dalam rangka menekan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19 dan telah mempertimbangkan risiko penularan yang menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data, yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.
Namun demikian, pemerintah mengatakan bahwa iuran untuk Covid-19 yang sebesar Rp. 87,55 triliun tidak akan bertambah hingga akhir tahun, meski jumlah penambahan kasus positif Covid-19 semakin banyak hingga rata-rata 1000 kasus per hari.
Bahkan pemerintah malah mengklaim bahwa tingginya angka penambahan kasus Covid-19 adalah bentuk keberhasilan pemerintah yang melakukan pelacakan secara agresif. Seperti disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto.
“Penambahan ini sangat signifikan di beberapa daerah karena kontak tracing dari kasus konfirmasi positif yang kami rawat lebih agresif dilaksanakan dinas kesehatan di daerah," kata Yurianto dalam keterangannya di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu sore. (Kompas.com, 20/6/2020)
Beginilah saat pendapat para ahli tak lagi didengar oleh pemerintah negeri ini. Di saat mereka menyampaikan pendapat untuk kebaikan negeri ini, pemerintah masih saja konsisten memberlakukan New Normal meski kasus Covid-19 masih tinggi. Padahal seharusnya New Normal yang saat ini diberlakukan harus menjadi evaluasi utama bagi pemerintah. Sudah seharusnya pemerintah juga menambah anggaran dana untuk penanganan wabah yang semakin meningkat.
Sudah seharusnya tes masif dan pelacakan dilakukan pemerintah, karena ini menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan individu yang terinfeksi wabah tidak lagi menularkan virus kepada yang sehat.
Beginilah bentuk kegagalan negara yang menerapkan sistem demokrasi-kapitalis meniscayakan hilangnya peran negara sebagai perisai (pelindung) umat. Negara rela mengorbankan keselamatan rakyat demi memulihkan kelesuan perekonomian akibat pandemi. Untung dan rugi menjadi dasar pemikiran mereka. Anehnya lagi, melonjaknya korban yang terinfeksi virus disebut sebagai sebuah keberhasilan.
Berbeda halnya dengan sistem Islam yang menempatkan negara layaknya perisai. Dalam Islam, negara bertanggung jawab menjamin keselamatan jiwa seluruh rakyatnya tanpa terkecuali dalam keadaan apapun. Negara pun menjamin kebutuhan pokok rakyat sebagaimana tuntunan syariat. Rasulullah saw. bersabda:
“Innamaa al-imaamu junnatun yuqaatalu min waraa`ihi wa yuttaqaa bihi fa in amara bitaqwallaahi wa ‘adala kaana lahu bidzaalika ajrun wa in ya`muru bi ghayrihi kaana ‘alayhi minhu (Sesungguhnya seorang imam adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung, maka jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya maka ia harus bertanggung jawab atasnya)“ (HR. al-Bukhari, Muslim, an-Nasai dan Ahmad).
Yang dimaksud dengan al imaamu, disesuaikan dengan teks hadis yang disampaikan sebelumnya di sini adalah Khalifah. Hadis ini juga memberikan makna bahwa keberadaan seorang al-imam atau khalifah itu akan menjadikan umat Islam memiliki junnah atau perisai yang melindungi umat Islam dari berbagai mara bahaya, keburukan, kemudaratan, kezaliman, dan sejenisnya. Termasuk dari wabah Covid-19 seperti saat ini.
Khalifah akan menyelesaikan penanganan wabah seperti apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat. Negara Islam tidak perhitungan mengenai dana yang akan dikeluarkan, karena dana baitul mal adalah dana rakyat yang akan dipergunakan sepenuhnya demi kepentingan rakyat.
Dari sini jelaslah bahwa meningkatnya kasus Covid-19 di negeri ini bukanlah sebuah keberhasilan, melainkan sebuah kegagalan dari sistem yang diterapkan yakni sistem kapitalis.
Maka dari itu sudah seharusnya negeri ini meneladani Rasulullah saw. dengan mencampakkan hukum yang ada dan beralih kepada hukum Islam secara kafah dalam bingkai khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah.
Wallahu a'lam bishshawwab.
.jpg)