Oleh : Masitah
(Pengiat Opini Media Kolaka)
Kompas.com - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan sejak dibuka pada Sabtu (11/4/2020), sebanyak 1.4 juta orang telah mendaftar Kartu Prakerja gelombang pertama hingga hari ini, Minggu (12/4/2020) pukul 16.00 WIB. Kuota pada gelombang pertama pendaftaran Kartu Prakerja ini adalah 164.000 orang. Sementara itu, yang sudah verifikasi NIK sebanyak 624.000 orang. Denni menyebutkan, yang sudah memilih gelombang atau batch ada 78.000 orang. Gelombang pertama, kata Denni, berlangsung sejak Sabtu kemarin hingga Kamis (16/4/2020) pukul 16.00 WIB.
"Gelombang 2 mulai sesudah peserta gelombang 1 ditetapkan dan ditutup Kamis minggu depannya lagi jam 16. Begitu seterusnya," ujar Denni saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/4/2020).
Denni mengatakan, dalam pendaftaran Kartu Prakerja akan berlangsung dalam 30 gelombang dan pendaftaran dibuka setiap pekan.Tes mendapatkan Kartu Prakerja Saat mendaftar, selain mengisi data diri, peserta juga wajib mengikuti tes, yaitu Tes Motivasi dan Tes Matematika Dasar. Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang dimiliki calon penerima Kartu Prakerja. Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar berdurasi maksimal 25 menit dengan total 19 soal. Penggunaan alat tulis seperti kertas, pensil/pulpen diperbolehkan untuk menyelesaikan soal Setelah melakukan tes, hasil akan langsung dievaluasi. Sekitar 5 menit, hasilnya sudah bisa keluar. Denni menjelaskan, mekanisme penilaian tes dengan sistem skoring. "Tes dipakai untuk memastikan dana APBN yang terbatas di mana dikumpulkan dari pajak masyarakat, dialokasikan pada mereka yang memiliki motivasi dan kemampuan untuk menuntaskan pelatihan," ujar Denni.
Virus kecil mematikan yang menyebar begitu cepat, yakni covid-19 yang tengah menggrogoti berbagai penjuru dunia. Bukan hanya melumpuhkan manusia saja, melainkan perekonomian pula. Sebut saja negeri khatulistiwa, kurang lebih dua bulan lamanya yang terimbas virus kecil mematikan ini, sontak mengguncang ekonomi bangsa. Upaya pencegahan dilakukan oleh pihak terkait dan masyarakat dalam melakukan aktivitas lockdown. Meskipun hanya beberapa hari saja masyarakat berdiam diri (social distancing), ekonomi bangsa ini mengalami penurunan pemasukkan kas Negara secara drastis. Bukan itu saja, bahkan perekonomian global pun menjadi pengaruh pula keguncangan ekonomi bangsa ini karena adanya virus corona.
Membuat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang cepat, terutama dalam pemutusan rantai penyebaran virus. Karena gagapnya pemimpin sistem demokrasi ini dalam menangani wabah menjadikan pilihan alternative yang dianggap sebagai solusi justru menambah persoalan baru. Bagaimana tidak, saat dunia kesehatan membutuhkan APD (alat pelindung diri) dalam jumlah banyak, serta fasilitas medis lainnya. Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di masa pandemic ini semasa social distancing, anggaran belanja Negara dikerahkan untuk menutup persoalan lain. Yakni PHK massal para pekerja non-pemerintahan. Wajar saja ekonomi yang tidak stabil seperti ini membuat pendapat akan berkurang, faktor masyarakat yang memilih untuk berdiam diri di rumah, atau bekerja dan sekolah dari rumah, #dirumahaja.
Akar Masalahnya
Dengan dikeluarkannya kebijakan baru kartu prakerja, yang sebenarnya ini merupakan janji lama. Menimbulkan berbagai macam pertanyaan? Darimana kah anggaran tersebut? Saat kondisi medis yang bahkan dana berasal dari bantuan masyarakat, pemerintah yang harusnya mengambil tanggung jawab penuh justru anggarannya dialihkan di kebijakan lainnya. Seolah menghibur hati dan tetap mengambil empati masyarakat, pemerintah membuat ‘jaring pengaman sosial’ sebagai solusi mengatasi masalah yang ditimbulkan pandemik ini.
Jika dilihat atas apa yang tengah terjadi, seolah nyawa tak ada harganya dibandingkan kehilangan kepercayaan atas memegang kekuasaan. Pemerintah menebar janji sana-sini bak masa kampanye, untuk mempertahan kekuasaannya dinegeri ini. Inilah ironi penguasa di negeri demokrasi! Janji yang tak kunjung nampak realisasi, iming-iming atas jaminan diri yang padahal masih dipersulit pula untuk dimiliki. Sudah begitu lama masyarakat diumbar janji dan dibodohi, dilirik saat ingin di miliki surat suara. Setelah selesai, maka ditinggalkan bak pepatah “habis manis sepah dibuang”. Demokrasi sudah menampakkan keburukannya dalam menyelesaikan persoalan hidup manusia. Menjauhkan manusia pada aturan Ilahi, bahkan memenuhi kebutuhan berdasarkan hawa nafsu. Melahirkan individu bersifat individualistik yang semua serba di privatisasi. Sumber daya alam yang melimpah ruah baik darat maupun laut, harusnya cukup untuk membiayai rakyat negeri ini. Sayangnya, justru sumber daya alam dikuasi oleh imperealisme yang tak pernah sejengkal saja meninggal pijakan kakinya disini. Pemerintah hadir hanya sebagai jalan pembuka pintu-pintu penguasaan negeri atas para penjajah atas nama investasi. Rakyat ditipu dengan pajak yang kebanyakan di korupsi oleh pejabat negeri ini.
Inilah buah sistem kapitalisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Yang mana agama hanya ibadah ritual yang tak berhak untuk di terapkan dalam aturan sehari-hari. Imbasnya, merajalelanya mental-mental yang akan haus kekuasaan dan uang. Tidak melihat hak-hak masyarakat yang perlu dijamin keamanan, perlindungan dan kesejahteraannya. Justru masyarakat menjadi ladang untuk memenuhi kerakusannya dalam menambah pundi-pundi kekuasaan. Sudah saatnya kita kembali pada aturan Ilahi, yang memanusiakan manusia dan mendidik generasi cerdas berasaskan akidah islam. Senantiasa menjalankan segala sesuatunya semata-mata karena ibadah kepada-Nya, bukan karena kepentingan. Tak bisa dipungkiri janji di demokrasi tidak akan pernah terealisasi. Yang ada hanya sistem tambal sulam seolah masalah terselesaikan, melainkan membuka celah besar persoalan yang lebih mendalam, yakni hutang.
Kembali Kepada Islam
Islam sudah menjawab bagaimana distribusi kekayaan Negara yang dikelola dengan sistem pengelolaan berdasarkan aturan islam. Dimana, hasil pendapatannya disimpan di dalam kas Negara, yaitu Baitul mal. Sewaktu-waktu akan di distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, juga untuk pembiayaan fasilitas seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya, serta pembangunan infrastruktur di dalam Negara. Serta dana darurat seperti terjadinya wabah seperti saat ini. Sehingga tak perlu kekhawatiran saat terjadinya masa lockdown dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik sandang, pangan, maupun papan.
Layaknya khalifah umar bin khaththab yang harus tidur dan makan ditenda bersama tim yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat masa paceklik tiba.
Bukan hanya itu, aturan islam akan melahirkan sosok pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Bukan berupa janji semata melainkan realisasi nyata demi kepentingan rakyat. Tidak pula melahirkan penguasa-penguasa bermental pengusaha yang bisa menjadi peluang adanya kebijakan atas dasar kepentingan. Seperti yang saat ini terjadi di sistem kapitalisme.
Alhasil, sistem islam akan memberikan edukasi bagi masyarakat ditengah ujian datang melanda, agar tetap bersemangat dan tidak putus asa. Tanpa adanya penguatan akan keimanan kepada pencipta membuat mental individu akan lemah dan semakin jauh dari rahmat-Nya. Sebab, seorang muslim yang beriman akan memahami setiap apa yang terjadi merupakan ujian atas aturan yang telah dilanggar manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S Ar rum : 41). Wallahu a’lam.
No comments:
Post a Comment