Mereduksi Makna Kufur Nikmat

Oleh : Sriyanti

Ibu Rumah Tangga 

Terminologi atau istilah-istilah dalam agama Islam, kerap digunakan tidak tepat oleh pemerintah demi kepentingannya semata. Kali ini hal tersebut dipakai untuk menutupi kegagalan dalam pembangunan ekonomi.

Dilansir oleh Detikcom (09/02/2020) bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pertumbuhan ekonomi 5,02% patut disyukuri alias jangan kufur nikmat. Menurutnya capaian Indonesia masih lebih baik dibanding negara-negara lainnya.

Namun menurut Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, persoalannya bukan masalah kufur nikmat atau tidak, melainkan ancaman yang bisa ditimbulkan jika ekonomi tumbuhnya segitu-gitu saja alias stagnan.

"Aduh, bukan masalah kufur nikmat. Itu memang kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Bukan kufur nikmat tapi kalau pertumbuhan kita terus 5% kita itu menunda masalah," ujar piter.

Dia menjelaskan, dengan pertumbuhan ekonomi 5% artinya lapangan kerja yang tercipta tidak cukup untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah 3 juta jiwa setiap tahun. (Detikcom, 09/02/2020)

Menelisik rendahnya pertumbuhan ekonomi saat ini, menuai beragam kritik dari publik. Terlebih di kalangan pakar dan pemerhati sosial ekonomi di negeri ini. Ungkapan syukur dan kufur nikmat digunakan dengan mereduksi maknanya demi meredam gejolak di masyarakat, terhadap kegagalan pembangunan ekonomi.

Menurut Imam Al Ghazali, kufur nikmat adalah menggunakan kenikmatan yang Allah berikan pada jalan-jalan yang tidak diridai Allah dan enggan mengucapkan alhamdulillah. Kufur merupakan lawan dari kata syukur. Kufur adalah mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah dimana hatinya tidak mengakui bahwa semua nikmat yang diterima pemberian dari Allah, lisannya tidak memuji atas nikmat yang Allah berikan, dan anggota tubuhnya tidak digunakan untuk melakukan amal saleh. Maka adalah hal yang tidak tepat jika kita harus mensyukuri stagnansi ekonomi sebagai hasil dari kinerja pemerintah dalam meriayah rakyat di bawah sistem kufur. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt.,

"Tidakkah kau perhatikan akan orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Mereka menghalalkan kaumnya (apa saja) yang ada di dunia. Jahannam, mereka akan dilemparkan ke dalamnya. Maka itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Yaitu orang-orang yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan agar mereka bisa menghalangi manusia dari jalan Allah, katakanlah bersenang-senanglah kalian, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka.” (TQS. Ibrahim: 28-30)

Sejatinya kemandegan ekonomi yang terjadi di negeri ini hingga tidak  pernah meningkat, menunjukkan bahwa adanya kesalahan pada pengurusan ekonomi akibat dari diberlakukannya sistem ekonomi kapitalis. Inilah yang menjadi biang lesunya ekonomi, menjadikan rakyat sengsara dan tergadainya kedaulatan negara. Kapitalisme dengan konsep investasi (hutang) berbasis ribawi, serta kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengannya, mengakibatkan adanya intervensi dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Akibatnya semua kebijakan hanya menguntungkan dan berpihak pada para kapitalis.

Sungguh sangat disayangkan, negeri yang dikaruniai oleh Allah Swt. dengan sember daya alam melimpah berupa tanah yang subur, kekayaan laut, kandungan minyak, gas dan bahan tambang lainnya. Tidak mampu menjadi sebuah negeri yang bisa menstabilkan ekonomi serta menyejahterakan rakyatnya. Mutlak, harus ada perubahan sistem untuk mensolusikannya.

Islam memiliki solusi yang tuntas untuk mengatasi problem yang tengah menjangkiti negeri ini. Sistem ekonomi Islam yang dijalankan oleh negara Islam bertujuan untuk meriayah umat. Sumber ekonomi Islam berdiri di atas sektor riil, negara Islam minimal mempunyai empat sumber ekonomi, yaitu pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

Pertanian berbasis pada pengelolaan lahan pertanian, dimana tanah-tanah pertanian yang ada, harus dikelola dengan baik dan maksimal untuk memenuhi hajat hidup rakyat.

Ditopang dengan perdagangan yang sehat, tidak ada monopoli, kartel, mafia, penipuan dan riba yang memang diharamkan dalam Islam, maka hasil pertanian akan terjaga. Produktivitas tetap tinggi, pada saat yang sama harga terjangkau, sehingga negara bisa berswasembada pangan.

Islam juga menjadikan hukum industri mengikuti hukum barang yang diproduksi. Jika barang yang diproduksi haram, maka industri tersebut hukumnya haram. Begitu juga jasa. Karena Islam hanya membolehkan jasa yang halal, maka tidak boleh ada jasa yang haram diproduksi, dikonsumsi dan didistribusikan di tengah-tengah masyarakat.

Dengan empat sumber utama ekonomi di atas, ditopang dengan politik ekonomi (kebijakan ekonomi) negara Islam yang memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok per individu, seperti sandang, papan, dan pangan, serta kebutuhan pokok masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan.

Pada saat yang sama, ekonomi politik (sistem ekonomi) negara Islam, yang dibangun dengan tiga pilarnya, yaitu kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi, benar-benar bisa menjamin terwujudnya politik ekonomi di atas. Ini karena kepemilikan individu sepenuhnya menjadi hak individu, kepemilikan umum menjadi hak rakyat, yang dikelola oleh negara sebagai pemegang mandat rakyat, serta kepemilikan negara menjadi hak negara. Ketika ketiga kepemilikan tersebut dikelola oleh masing-masing pemiliknya dengan benar sesuai dengan hukum syara, dan didistribusikan dengan baik dan benar, maka rakyat akan hidup sejahtera.

Dengan demikian, berdasarkan paparan di atas terlihat jelas bahwa hanya sistem Islam yang mampu untuk menyelamatkan ekonomi serta politik di negeri ini. Maka sudah saatnya berbenah, berjuang, dan bersegera menyambut kemenangan Islam. Sehingga umat bisa segera merasakan makna hidup sejahtera di bawah naungan Islam rahmatan lil alamin. Itulah kenikmatan hakiki yang dimana kita patut mensyukurinya.

Wallahu a’lam bi ash-shawab