Indonesia Dalam Jerat Korporatokrasi

Oleh : Nayla Mujahidah

Fakta kehidupan di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ternyata tidak bisa dijadikan standar aturan yang diberlakukan /diterapkan dalam negara ini adalah aturan Islam. Namun Indonesia sejak awal kemerdekaannya telah mengikrarkan diri sebagai negara Republik-Demokrasi yang tegak diatas ideologi kapitalisme -sekularisme dengan kebebasan yang tidak mengenal prinsip halal-haram. 

Demokrasi adalah sistem/konsep pemerintahan yang pengaturannya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat adalah segala-galanya, rakyat sebagai sumber hukum, rakyat adalah pemilik kebijakan, bahkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Inilah yang diterapkan dinegeri ini, sebuah tatanan kehidupan yang dibuat oleh manusia yang jauh sekali dari konsep yang Allah SWT tetapkan. 

Sedangkan kapitalisme - sekularisme adalah ideologi/paham yang mengutamakan kepada para pemilik modal. Dengan menerapkan aturan agama harus dipisahkan dengan aturan kehidupan, inilah yang akhirnya menjadi pijakan bahwa manusialah yang berhak atas kehidupannya di dunia dan berhak untuk membuat aturan sendiri, sedangkan agama dibatasi perannya, hanya di jadikan sebagai aturan dalam mengatur urusan beribadah ritual semata.

Di dalam penanganan pemerintahan, ternyata Indonesia tidak mandiri ada beberapa pihak yang dilibatkan dan berpengaruh dalam pengelolaan negeri ini,berangkat dari kesalahan negara yang telah menjadikan kapitalisme-sekularisme sebagai asas yang mendasari berbagai penangan publik pemerintahan, sehingga terbentuklah korporatokrasi atau bentuk perselingkuhan antara para korporat (pengusaha) dengan para birokrat (penguasa) dalam menjalankan kan roda pemerintahan. Dan Ini akan menyebabkan tercabutnya fungsi utama sebuah negara sebagai (peri'ayah) pelayan utama umat, menjadi sebatas fasilitator saja dimana rakyat dituntut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kalaupun melibatkan negara rakyat tetap harus mengganti dengan membayar atau dengan mengikuti berbagai bentuk kebijakan negara, seperti kebijakan negara dalam memangkas hak-hak rakyat. Karena dalam prinsip perusahaan (korporasi) mereka tidak mau dirugikan oleh pihak manapun, dan senantiasa berfikir keuntungan. Seperti contohnya subsidi untuk rakyat, hal itu oleh para korporat di nilai sebagai sesuatu yang merugikan negara sehingga harus cabut, kemudian membuat kebijakan yang salah satunya dengan meningkatkan pajak atas rakyat dan itu dinilai dapat menghasilkan keuntungan bagi negara, tanpa mempedulikan kondisi rakyat yang sebenarnya. Walhasil rakyatlah yang menjadi korbannya. Sehingga bisa disimpulkan disini bahwa penguasa hanya berpihak pada kepentingan para pengusaha dan para penanam modal. Sehingga negara diposisikan sebagai perusahaan (korporasi) yang bekerja demi keuntungan para korporat (pemodal kuat)  bukan sebagai pelayan/pengayom rakyat. Walhasil negara tidak akan pernah berpihak pada rakyat. Jangankan rakyat untuk sejahtera, sekedar mendapatkan haknya sebagai rakyat yang layak mendapatkan subsidi atau sekedar mendapatkan rasa aman saja akan sulit didapatkan. Inilah hakekat kehidupan didalam negara korporatokrasi. 

Diperparah lagi negara telah kehilangan kemampuan untuk mengurusi rakyat karena negara sedang dicengkram oleh para kapital besar global (MNC) sebagai penyokong kekuasaan. Menfasilitasi dengan berbagai kebijakan kapitalisme nya untuk menyerahkan segala sumber-sumber besar kekayaan milik rakyat untuk dikuasai oleh para kapitalis tersebut. Jadilah negara hanya sebagai fasilitator bagi para kapitalis tanpa mempedulikan rakyatnya. 

Belum berhenti disitu saja, keadaan ini juga telah menghasilkan adanya oligarki kekuasaan yang mana kekuasaan hanya dipegang oleh sekelompok kecil yang menguasai serta mengendalikan sumber daya material yang di gunakan untuk mempertahankan kekuasaan ataupun dapat mengamankan dan meningkatkan kekayaan pribadi serta jaringan bisnis mereka. 

Inilah yang menjadi penyebab sulitnya kesejahteraan dirasakan oleh rakyat, karena negara tidak lagi berfungsi sebagai pelayan rakyat tapi rakyatlah yang beralih melayani penguasa/negara.

"Jikalau sekiranya penduduk negeri2 beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami)  itu, maka Kami akan siksa mereka disebabkan perbuatannya".(TQS.Al A'raf:96) 

Harapan hidup sejahtera, mendapatkan keberkahan Allah SWT dari langit dan bumi hingga kini belum terwujud. Sebaliknya beribu masalah dan beragam peristiwa justru menegaskan bahwa negeri ini telah mendustakan ayat -ayat Nya, hingga langit dan bumi pun memuntahkan bencana. Bila berkah dimaknai sebagai ziyadah Al khair( bertambah kebaikan)  maka keberkahan dalam konteks masyarakat kita hari ini adalah bertambahnya iman dan ketaatan pada aturan-Nya. Pada skala individu, keberkahan akan diraih dengan iman yang sempurna hingga rela tunduk pada setiap jenis perintah-Nya. Dalam skala luas sebuah masyarakat dan negara akan memperoleh berkah bila berdasarkan ketaqwaan dan bersendikan penerapan syariah secara kaffah dalam menunaikan kewajibannya mengurusi urusan rakyatnya.

Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi setiap kebutuhan primernya secara menyeluruh seperti sandang, pangan dan papan, bahkan juga memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kemampuannya. Caranya adalah dengan negara mewajibkan setiap laki- laki yang mampu untuk bekerja,mencari rizki dan berusaha agar dia bisa memenuhi kebutuhan primernya sendiri, kemudian kebutuhan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan nya.Kalau orang tersebut sudah tidak mampu bekerja  maka islam mewajibkan kepada anak-anaknya serta ahli warisnya untuk bekerja. Jika semua tidak ada yang mampu memenuhi maka negara dalam hal ini Baitul Mal-lah yang wajib memenuhinya. Disinilah bentuk riayah yang riil dilakukan negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup setiap orang serta memberinya kesempatan untuk memperoleh kemakmuran dalam hidupnya. (Sistem Ekonomi Islam-Taqiyuddin an-Nabhani).

Oleh karena itu pemberlakuan sistem politik demokrasi seperti saat ini telah nyata sebagai bentuk meminggirkan hukum-hukum Allah. Pilihan pemerintahan neolib berwatak oligargi dan korporatokrasi saat ini dalam berkhidmat melayani pemenuhan kebutuhan hidup rakyat adalah sebuah kebohongan yang tersistematis. Terbukti saat ini layanan publik berkualitas, terjangkau bahkan gratis seharusnya bisa di nikmati oleh rakyat namun yang kini terjadi, pemerintah semakin berlepas tangan dalam mengurusi urusan rakyat yang sebenernya menjadi kewajibannya.

Sungguh semua yang mereka lakukan adalah sebuah kepuasan sesaat. Hanya demi mempertahankan kekuasaan dan singgah sana para pengusaha. Padahal, apapun yang mereka raih tak ubahnya seperti fatamorgana yang tak akan pernah mampu menopang kedudukan dan mimpi-mimpi mereka.

" Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung - pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui ". (TQS. Al Ankabut ayat 41).

Oleh karena itu kita sebagai umat islam umumnya dan para kader dakwah khususnya untuk senantiasa konsisten mendakwahkan islam kaffah, hingga Allah SWT berkenan memberikan pertolonganNya. Maka tak ada gunanya jika hanya bersedih berkepanjangan menghadapi kebencian dan represif nya rezim. 

" Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu (memutarbalikkan persoalan)  hingga datanglah kebenaran (pertolonganAllah SWT), dan menanglah urusan (agama) Allah, padahal mereka tidak menyukainya". (TQS. At-Taubah ayat 48). 

Semoga umat semakin sadar dan paham bahwa sistem demokrasi kapitalis sekular yang menopang negara korporatokrasi ini tak akan mampu menghentikan keserakahan rezim dan pengusaha yang menyokong nya demi menghisap hak dan milik rakyat . Hanya dengan kembali kepada sistem islam yang berasal dari Allah SWT dalam sistem pemerintahan islamiyah problematika bangsa tersolusi. Wallahu'alam bish showab.