Ibu Peduli Umat
Natuna ibarat gadis perawan nan ayu, yang dengan
keayuannya membuat para pemuda dari bangsa-bangsa lain ingin memilikinya.
Perumpamaan itu adalah ungkapan yang pas bagi kepulauan Natuna, karena Natuna
mempunyai potensi-potensi kekayaan alam yang cukup besar. Setiap hari Natuna
dilewati sekitar 1.000 kapal asing. Hal ini karena laut Natuna menyimpan
beragam potensi hasil laut, mulai dari cumi-cumi, lobster, kepiting, hingga
rajungan.
Ada 23.499 ton potensi cumi-cumi per tahun di Natuna.
Potensi per tahun lobster ada 1.421 ton, kepiting, 2.318 ton, rajungan 9.711
ton. Sedangkan untuk komoditas perikanan tangkap potensial Kabupaten Natuna
terbagi dalam dua kategori, yaitu ikan pelagis dan demersal, di mana potensi
ikan pelagis mencapai 327.976 ton/tahun (detikcom, 5/1/2020).
Selain kaya sumber daya perikanan dan alamnya yang
indah, perairan Natuna juga menyimpan “harta karun” terpendam. Dilansir dari
Harian Kompas (23/7/2016), laut Natuna memiliki cadangan minyak dan gas (migas)
yang sangat besar. Salah satu blok migas di Natuna yang cadangannya sangat
besar adalah lapangan gas Natuna D-Alpha dan lapangan gas Dara.
Survei seismik laut berhasil menemukan cadangan migas
terbesar sepanjang 130 tahun sejarah permigasan Indonesia dengan cadangan gas
222 triliun kaki kubik (TCF) dan 310 juta bbl minyak, dengan luas 25 x 15 km2
serta tebal batuan reservoir lebih dari 1.500 meter (kompas.com, 4/1/2020).
Cina pun tergoda akan “keayuan” Natuna. Cina mengklaim
perairan Natuna masuk wilayahnya. Dasar yang digunakan adalah sembilan garis
putus-putus (nine dash line/NDL). NDL
merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut
di bawah PBB atau UnitedNations Convention
on the Law of the Sea (UNCLOS).
UNCLOS 1982 memutuskan perairan Natuna adalah Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Meski Cina juga merupakan anggota UNCLOS,
negara itu tidak mengakui ZEE di Laut Cina Selatan. Sikap ini menunjukkan
arogansi Cina terhadap Indonesia. Cina tengah mengukuhkan dominasinya sebagai
penguasa kawasan Asia. Jika Indonesia bersikap lemah, Cina bisa mengklaim
wilayah Indonesia lainnya, dengan dalih yang dibuat-buat.
Indonesia harus bersikap tegas terhadap pelanggaran
yang dilakukan Cina. Saatnya mengerahkan kekuatan maksimal untuk mengusir Cina
dari Natuna. Sikap tegas TNI pasti mendapat dukungan rakyat.
Namun, sayangnya para pejabat terkait justru bersikap
lemah. Misalnya, pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo, “Ya saya kira kita
harus selesaikan dengan baik. Bagaimanapun Cina adalah negara sahabat.” (CNBC
Indonesia, 3/1/2020).
Juga pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, “Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin
lah”. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan
kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE kita itu. Sekarang memang coastguard kita itu.” (Tempo.co,5/1/2020).
Publik pun menduga Pemerintah tersandera investasi
Cina di Indonesia sehingga tak bersikap tegas. Harusnya, Indonesia menentukan
sikap, karena kedaulatan negeri
dipertaruhkan. Tak cukup modal nyali, Indonesia harus memiliki armada yang
tangguh. Sayangnya, kekuatan militer Indonesia jauh di bawah Cina.
Saat ini, jumlah pasukan yang terlibat di Natuna
sekitar 600 personil dengan jumlah KRI yang ada sebanyak lima unit kapal. Dari
sisi anggaran militer, data Stockholm p (SIPRI)
bahwa Cina memiliki alokasi anggaran militer yang sangat besar. (Kompas.com,
5/1/2020)
Pada 2018, anggaran belanja militer Beijing mencapai
250 miliar dollar AS (Rp3.485 triliun). Anggaran pertahanan Cina hanya kalah
oleh Amerika Serikat yang mencapai 648 miliar dollar AS. Sementara Indonesia,
anggaran pos pertahanan pada 2018, nilainya 7,44 miliar dollar AS (Rp104,12 triliun).
Meski dibandingkan dengan total APBN Indonesia di 2018
sebesar Rp2.220 triliun, angkanya masih kalah dibandingkan dengan anggaran
militer Cina. Jika ditinjau dari jumlah personel militer, Indonesia kalah jauh.
Menurut GFP total personil militer Cina mencapai 2,7 juta orang. Sementara
jumlah tentara di Indonesia ditaksir mencapai 800 ribu. Artinya jumlah personil
militer Indonesia hanya 30% dari Cina.
Jika menilik alutsista, Cina juga lebih unggul. Cina
memiliki 3.187 pesawat militer untuk pertempuran dan transport. Sementara
Indonesia hanya punya 451 unit pesawat militer. Untuk alutsista angkatan
lautnya, Cina juga jauh lebih unggul karena total aset untuk angkatan lautnya
mencapai 714 unit saat Indonesia hanya memiliki 221 unit saja (CNBC Indonesia,
5/1/2020).
Harus Ada Negara Adidaya untuk Melawan Cina, Besarnya
kekuatan militer Cina tak lepas dari posisinya sebagai negara adidaya kawasan
Asia. Jika ingin mengalahkan Cina, harus dilawan oleh negara adidaya juga.
Bukan hanya negara adidaya kawasan, melainkan negara adidaya dunia.
Untuk menuju negara adidaya, Indonesia harus memiliki
visi besar sebagai dasar kebijakan dalam dan luar negeri, sehingga mampu
mewujudkan kesejahteraan dan militer yang kuat. Visi besar ini adalah ideologi.
Negara adidaya semisal Amerika dan Inggris menerapkan ideologi kapitalisme.
Sementara Cina, politiknya sosialisme, ekonominya kapitalisme.
Ideologi yang harus menjadi visi besar itu adalah
ideologi Islam, yang mana kesahihan ideologi Islam telah terjamin secara
Ilahiah. Sistem pemerintahan Islam yakni khilafah, memiliki sistem pertahanan
yang tangguh. Tugas khilafah adalah menerapkan syariat Islam di dalam negeri.
Syariat mewajibkan muslim untuk menjaga diri dari
serangan musuh. Maka khilafah akan mengerahkan segala kekuatan, baik pasukan
reguler maupun cadangan (rakyat) untuk mempertahankan kedaulatan negara. Seruan
jihad sebagai kewajiban nan mulia akan digaungkan ke seluruh pelosok negeri.
Khilafah akan melakukan persiapan semaksimal mungkin
untuk bisa mengalahkan musuh yang hendak merebut wilayah kita. Mengamalkan
surah Al-Anfal ayat 60, khilafah akan menyiapkan kekuatan hingga level mampu
menggentarkan musuh. Mulai dari banyaknya pasukan, kualitas prajurit,
canggihnya alutsista, hingga besarnya anggaran militer.
Khilafah tak khawatir kekurangan dana untuk militer
karena dalam Islam, pos jihad (militer) memiliki sumber pemasukan yang terus
menerus ada. Tak hanya menggantungkan pada dana zakat, tapi juga wakaf,kekayaan
alam yang dikelola secara mandiri oleh khilafah, dan juga dari pajak yang
merupakan sumber pemasukan alternatif terakhir, itupun hanya diambil dari para
warga negara muslim yang kaya saja dan bersifat sementara.
Khilafah tak akan tersandera investasi asing karena
setiap perjanjian dagang yang membahayakan umat Islam akan dilarang ada dalam
khilafah. Ini adalah pengamalan QS Surah An-Nisa: 141.
Hal yang tak kalah penting, khilafah menyatukan
berbagai negeri muslim dan seluruh kaum muslim sedunia. Jika satu wilayah
diserang musuh, misalnya Natuna, maka perlawanan tak hanya datang dari militer
Indonesia, tapi juga militer wilayah Islam lainnya seperti Brunei Darussalam,
Malaysia, Arab, Irak, Turki, Mesir, dan lainnya.
Jika bertahan pada sistem yang ada, juga dengan
pejabat yang telah nampak kelemahannya, kita patut khawatir atas keselamatan
wilayah-wilayah terluar Indonesia. Cina tak akan puas dengan Natuna saja, bisa
jadi wilayah lain akan dicaploknya juga. Entah dengan dalih apa. Kita harus
melawan, jangan kasih kendor! Khilafah adalah solusinya...
Wallahu A’lam
bisshowwab
No comments:
Post a Comment