By : Novita Ekawati, S.Pd
Kalimantan adalah kota yang penuh eksotisme untuk selalu dibahas, mulai dari masalah sumber daya alamnya yang melimpah sampai sumber daya dan potensi seputar SDM (sumber daya manusia nya).
Tapi tak menjadi perhatian khusus ketika Kalimantan menjadi fokus utama terlebih salah satu provinsi yang ada di pulau ini menjadi ibukota negara sebagai pengganti Jakarta yang sudah penuh masalah dan kriminal.
Tercatat sampai saat ini upaya pemindahan ibukota masih menjadi konflik pro dan kontra, baik dari soal kebijakan yang telah dibuat dan ketidaktransparannya proyek-proyek terselubung dibalik wacana pemindahan ibukota ini.
OBOR salah satunya. Proyek yang digadang-gadang akan mengeruk banyak sumber daya alam di bumi Kaltim khususnya menjadi polemik yang harus kita waspadai. Tercatat data yang diterima sampai saat ini bahwa proyek OBOR merupakan salah satu proyek yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia.
OBOR merupakan proyek pemerintah China untuk membangun kejayaannya melalui upaya penyambungan urat nadi perdagangan dunia. Sebuah proyek membangun mega infrastruktur dalam rangka memperkuat fasilitas perdagangan, dengan fokus pada penghapusan hambatan dagang (trade barriers), guna mengurangi biaya perdagangan dan investasi.
Mari kita lihat 3 proyek yang ada di balik ini semua, yang salah satunya adalah wacana pemindahan ibukota yang dimulai tahun 2024 nanti.
3 proyek besar ini yakni rencana penjualan 28 proyek raksasa ke China senilai Rp1.296 triliun, wacana pemindahan ibu kota, dan wacana The New Jakarta Project 2025.
Jika kita membaca mungkin ketiga hal tersebut seolah proyek yang saling terpisah. Tapi jika kita detaili kembali ternyata ketiga rencana itu saling berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain, yaitu obsesi China menguasai Indonesia.
Karena ketika kita bicara secara fakta bahwa megap-megapnya APBN Indonesia dalam membiayai anggaran dan infrastruktur negara, belum lagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikepung hutang sana-sini, serta semakin sulitnya usaha-usaha swasta dalam mengembangkan bisnisnya sehingga menjadi hal lucu ketika di dapati wacana pemindahan ibukota negara yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Hal ini kemudian menjadi pertanyaan bersama bahwa ada apakah dibalik semua keanehan tersebut? Atau adakah upaya tangan-tangan besar atau para kapital dibalik ini semua yang bercita-cita untuk mengubah masa depan Indonesia lewat pembangunan penjajahan terselubung melalui infrastruktur yang super massif, sistematis dan terstruktur?
*Analisa Ekonomi*
Pada bulan April 2019 telah ditandatangani 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding–MoU) antara pebisnis Indonesia dan China, setelah pembukaan KTT Belt and Road Initiative (BRI) Forum Kedua di Beijing. Melalui proyek ini pemerintah Indonesia berusaha memuluskan dan mempermudah perizinan kepada pengusaha Cina yang berminat menanamkan modal di Indonesia.
Ada 28 proyek yang ditawarkan dengan nilai mencapai US$91 miliar, atau lebih dari Rp1.288 triliun.
28 proyek yang ditawarkan kepada investor China ini, lebih dari 50%-nya berada di Kalimantan. 13 proyek diantaranya ada di provinsi Kalimantan Utara. Sehingga sejalan dengan rencana Presiden yang telah memastikan memastikan Ibu kota Indonesia dipindah ke Kaltim, dimana secara wilayah Kaltara juga berdekatan dengan Kaltim.
Adapun wilayah Kaltara tidak dipilih sebagai ibu kota baru (ada alasan relatif dekat dengan perbatasan negara dan dari sisi keamanan usaha), sehingga Kaltim adalah basis utama untuk mempersiapkan dan memuluskan semua proyek tersebut di wilayah-wilayah terdekatnya.
Belum lagi munculnya wacana The New Jakarta Project 2025, yang tidak menutup kemungkinan pemindahan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim hanyalah pengalihan isu.
The New Jakarta Project 2025 telah disiapkan oleh para taipan properti berdasarkan pesanan China dengan legacy dengan meniru pengalihan Singapura dari dominasi warga Melayu menjadi dominasi warga China keturunan.
Project New Jakarta 2025 adalah proyek masa depan, untuk membangun perekonomi negeri China di Indonesia bukan membangun Indonesia, dengan menjadikan Jakarta seperti Singapura.
Seluruh proyek-proyek besar ini tidak akan berjalan tanpa topangan dana dan program OBOR China. Dari sini jelas, bahwa pemindahan ibu kota, meski tidak menggunakan dana APBN, BUMN, dan swasta, tapi langsung melompat memanfaatkan proyek OBOR dengan tanah air sebagai taruhannya.
Pemilihan OBOR sebagai back bond pembiayaan infrastruktur dan tentu saja pemindahan ibu kota patut dikaji plus minusnya. Mengingat telah banyak negara yang bekerja dalam kerangka OBOR dengan China bukannya menjadi maju, malah terpuruk dan terjerembab dalam kubangan utang yang tak berkesudahan. Ujung-ujungnya bermuara pada pengambil alihan wilayah dimana proyek itu dikerjakan, dimana ketika Indonesia gagal membayar hutang-hutangnya maka Ibu Kota Indonesia akan menjadi milik China.
*Islam Melindungi Negeri*
OBOR sebagai proyek ambisius Cina dalam hegemoni kepentingan politik dan ekonomi, maka umat Islam sebagai pemilik sah negeri ini harus menolak semua itu. Kebijakan mengundang investor asing ke Indonesia dalam ambisius pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan negeri ini jelas-jelas merugikan rakyat Indonesia.
Ancaman terbesar Indonesia yaitu tergadainya negeri ini dalam jebakan hutang dan hegemoni asing penjajah. Bukankah Indonesia ini negeri yang kaya sumber daya alam dan manusianya? Seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyatnya dan dikelola secara mandiri.
Hal yang paling penting yaitu mengelola negeri ini dengan syariah yang telah Allah turunkan. Begitu pun orang-orang kafir tidak boleh menjajah dan menguasai kembali kehidupan umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman:
_“Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin” (An-Nisa’ [4]: 141)_
OBOR dan segala bentuk investasi asing adalah wujud lain kolonialisasi Cina dan asing yang wajib ditolak. Membangun perekonomian mandiri berbasis syariah Islam yang diterapkan secara menyeluruh akan menyelamatkan kehidupan umat dan hidup berkah dalam ridho-Nya.
Wallahu a'lam...

No comments:
Post a Comment