Ketahanan Pangan, Tangungjawab Siapa ?

By : Ir. Usaema Umar

Pemerhati sosial

     

Hari pangan  sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober, telah diperingati sejak tahun 1981. Pada tahun ini menyoroti perlunya upaya untuk mengakhiri   kelaparan dan bentuk kekurangan gizi lainnya. Dengan tema global Hari Pangan Sedunia tahun 2019, "Tindakan kita adalah masa depan kita, pola pangan sehat, untuk #Zero hunger 2030", semua pihak diminta ikut memastikan keamanan pangan dan pola pangan sehat tersedia untuk semua orang.

Hari pangan sedunia tahun ini juga menyerukan tindakan lintas sektor untuk membuat pola pangan yang sehat dan berkelanjutan dapat diakses dan terjangkau bagi semua orang. Mengajak semua orang untuk mulai berfikir tentang apa yang kita makan. Hal tersebut disampaikan oleh kepala perwakilan FAO Indonesia, Stephen Rudgar (Antara News,16 Oktober 2019)

     

Di Indonesia sendiri, untuk mendukung program FAO, pemerintah mengangkat tema " Teknologi Industri Pertanian dan Pangan menjadi Indonesia lumbung pangan 2045. Sebelumnya, pada Desember 2014 silam, presiden Joko Widodo pernah berjanji mengupayakan swa sembada pangan dalam 3 tahun pemerintahannya, namun belum sepenuhnya tercapai. Hal itu diketahui dengan melihat data Ombudsman RI, total impor beras dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) sebesar 4,7 jt ton,pada kurun waktu 2010-2014 mencapai 6,5 jt ton. Jumlah total impor akan meningkat jika pemerintah melakukannya kembali pada tahun 2019. Sedangkan total impor gula selama kurun waktu 2015-2018 mencapai 17,2 jt ton,lebih tinggi 4,5 jt ton dibanding periode 2010-2014 yaitu mencapai 12,7 jt ton. Sungguh sangat ironis negeri yang dahulu dikenal dengan negara agraris, kini setiap tahunnya menginpor beras.

Ditengarai bahwa salah satu penyebabnya adalah seperti yang diungkapkan oleh Direktur Jendral Prasarana dan Sarana(PSP)Kementan, Indonesia kehilangan 650 rb Hektare lahan sawah.Hal ini diperkuat oleh keterangan mantan Mentri Koordinasi Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, yang mengatakan bahwa pembangunan Infra struktur ikut berperan menghilangkan lahan-lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai area persawahan, hingga 2018 saja, hampir 25 persen lahan persawahan beralih fungsi(terkonversi)untuk infrastruktur.

     

Fakta lain yang semakin membuat miris, warga Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi mengalami kelaparan (Harian Jogja.com,17 Oktober 2019), semenjak kemarau warga Suku Anak Dalam terpaksa makan sekali dalam sehari saja jika punya beras atau terpaksa makan monyat hasil buruan,jika dapat berburu, tapi jika tidak, terpaksa hanya mengkonsumsi air putih untuk mengganjal perutnya.

     

Kemiskinan yang terjadi di pedesaan berimbas pada ketidak mampuan masyarakat memenuhi pangannya secara kontiniu dan berkualitas.Hal ini terjadi karena pemerintah abai dan lepas tanggung jawab dalam mengurus rakyatnya. Petani diarahkan untuk mandiri yg seharusnya difasilitasi oleh pemerintah agar mencapai target yang diinginkan. Penerapan sistem Neoliberal Kapitalisme juga menjadi sebab terjadinya kemiskinan di pedesaan. Peran pemerintah dalam mengurus ekonomi rakyatnya dikurangi dengan privatisasi sektor pertanian seperti pencabutan subsidi pupuk bagi para petani. Pemerintah hadir hanya sebagai regulator dalam menangani urusan pangan rakyatnya.

     

Ketahanan pangan bagi seluruh rakyat akan terwujud hanyalah jika pemerintah hadir secara utuh sebagai pelayan dan pelindung rakyat disertai penghentian implementasi sistem ekonomi Neoliberal Kapitalisme yg menimbulkan terjadinya korporatisasi pangan. Solusi ini akan terealisasi jika kita kembali kepada aturan Islam secara menyeluruh.