Benarkah Rezim Anti Kritik ?

Oleh : Miniarti Impi

Ujaran kebencian dimedia sosial yang berujung kekasus hukum tengah mendapat sorotan masyarakat. Sudah bukan rahasia, banyak pihak yang dijebloskan ke sel tahanan dengan mudah karena kasus ujaran kebencian yang dialamatkan kepada penguasa. 

Realitas ini kian meneguhkan persepsi dan gambaran sekaligus bukti bahwa pemerintah memang antikritik. Pemerintah menjadikan kritik bukan sebagai obat, tetapi seolah dianggap penyakit yang harus dihilangkan. Kritik dianggap menjadi salah satu ancaman yang dianggap berbahaya bagi kelangsungan sebuah rezim. Ini membuktikan kebebasan dalam sistem demokrasi adalah bohong belaka. Demokrasi memang akan memunculkan tirani minoritas atas mayoritas. Karena dalam sistem ini kekuasaan adalah alat kepentingan individu atau kelompok.

Di sistem demokrasi kritik cendrung diposisikan sebagai wujud pembangkangan terhadap kekuasaan. Padahal  kritik berbeda jauh dengan kebencian. Kritik adalah hak warga negara untuk menyatakan pendapat maupun usul pada penguasa. Hal ini dilakukan demi kepentingan bersama atas asas kemanusiaan dan kesejahteraan umum. 

Dalam Pemerintahan Islam, yang menerapkan aturan dari Sang Khalik sekalipun, tetap dibutuhkan adanya kritikan.  Rakyat, siapapun dia, terbuka menyampaikan muhasabah atau kritik sebagai kontrol. Mengingat seorang pemimpin juga merupakan manusia biasa yang tak luput dari khilaf, koreksi terhadap jalannya pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mutlak dibutuhkan, agar tidak terjadi kedzaliman. Tapi kritikan harus berbasis pada standar yang sama, yakni aqidah dan hukum syara.

Bilal bin Rabbah pernah mengkritik khalifah Umar bin Khattab karena tidak membagi tanah syam kepada para mujahidin dan akan mengambil tanah itu dengan pedang. Hukum yang ditimpakan khalifah Ali bin Abi Thalib kepada kaum Zindiq pun dikritik oleh Ibnu Abbas RA. Ia mengingatkan sabda Nabi Muhammad SAW:

"Janganlah kamu menyiksa dengan siksaan Allah (api)" maka bunuhlah dengan cara selainnya. Bahkan, Hamzah bin Abdul Muthalib mendapat gelar pemimpin para syuhada ketika terbunuh saat mengoreksi kepemimpinan seorang imam yang zhalim.

Menasehati  atau mengkritik pemimpin merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar yang bersifat wajib. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya jihad apa yang paling utama? Beliau menjawab, "Kalimat yang benar yang disampaikan di sisi pemimpin yang zhalim" (HR. Imam Nasai, Ibnu Majah).

Dalam riwayat lain juga Rasulullah Saw : “Siapa saja diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dengan tangan tidak mampu, hendaknya ia mengubah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu mengubah dengan lisannya, hendaknya ia mengubahnya dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim).

Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan bagi rakyat. Maka sudah seharusnya pemerintah mendengar setiap kritikan dari rakyatnya dan melakukan perubahan terhadap pemerintahannya. Inilah karakter seorang pemimpin sejati yang hanya bisa lahir ketika islam diterapkan menjadi sistem kehidupan.  Menerima dengan lapang dada jika memang koreksi yang disampaikan benar-benar meluruskan kesalahannya.

Wallahu al'am bi ashshawab.