N3, Jakarta - Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) perlu kerjasama sinegritas humas pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan brand image penyelenggaraan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita pada saat acara pembukaan Rakor Nasional Bidang Kehumasan Pemeringah Provinsi se Indonesia di Gedung Aneka Bakti Kemensos RI Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Mensos lebih lanjut menyampaikan perkembang kemajuan teknologi informasi global dan menyambut era teknologi 4.0, dan era keterbukaan informasi publik, humas pemerintah memiliki peran yang penting menyebarkan informasi apa-apa yang akan, sedang dan telah dilakukan kepada masyarakat baik melalui kerjasama media massa, maupun dengan media kehumasan daerah, website, dan media sosial.
"Kesemua itu bagaimana setiap program pemerintah kesejahteraan sosial itu dekat dengan masyarakat dan masyarakat ikut serta secara langsung didalamnya", ujarnya.
Mensos juga mengatakan, peran humas pemerintah daerah yang selama ini selalu membangun branding image dalam membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemeringah daerah.
"Semangat ini juga hendaknya singkron dengan pelaksanaan program pemerintah pusat dengan kegiatan pembangunan yang ada di daerah. Sinegritas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kekuatan dalam membangun kepercayaan penyelenggaraan negara karena humas pemerintah daerah amat dekat dengan masyarakat di daerah", ungkapnya.
Agus Gumiwang juga mengatakan, keterbukaan informasi saat telah mendorong terjadi sistem demokrasi yang terbuka kepublik, pembangunan ekonomi unggul, akuntabiltas dalam pelaksanaan pembangunan.
Kegiatan kehumasan pemerintah itu lebih ditujukan bagaimana menjaga modal sosial masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah. Jangan karena isu dan globalisasi informasi kita terjebak pada hal-hal yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu humas pemerintah mesti mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi, tidak boleh humas pemerintah gaptek (gagap teknologi).
"Kemajuan teknologi telah membuat ruang publik baru yang tanpa batas, humas mesti mampu menjaga keseimbangam informasi termasuk dal mengklarifikasi isu-isu publik yang menyesatkan. Dan aparat Humas sekaligus juga mesti mampu mengedukasi publik dengan baik untuk membangun komunikasi dua arah, pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintah", pintanya.