Penulis : Sofia Ariyani, S.S
(Member Akademi Menulis Kreatif)
“Papua Tanah Damai” adalah slogan yang kontras dengan realitas. Karena konflik horizontal terus berkecamuk di tanah Papua. Dari dulu hingga sekarang tidak ada perjanjian damai yang hakiki. Semuanya deal-deal-an semu, tak membuahkan hasil yang nyata. Justru semakin menambah parah keadaan. Seperti yang terjadi 1 Desember 2018, suasana mencekam terjadi di kabupaten Nduga, Papua. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) memberondong 31 pekerja Istaka Karya dan tidak tanggung-tanggung seorang anggota TNI pun dihabisinya.
Sebagaimana yang dilansir detiknews.com, Puluhan orang yang tewas dibunuh yakni pekerja proyek dari PT Istaka Karya yang tengah membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga. Peristiwa pembunuhan diduga terjadi pada Sabtu, 1 Desember 2018, dan Minggu, 2 Desember 2018.
Polisi menyebut tewasnya pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua itu diduga karena ditembak oleh anggota KKB. Polisi juga menegaskan motif pembunuhan tersebut belum jelas.
"Ini diberondong, diduga diberondong oleh KKB tersebut, yang mengakibatkan beberapa meninggal dunia," kata Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen M Iqbal dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan.
Selain membunuh 31 karyawan, KKB juga menyerang Pos TNI Yonif 755/Yalet di Mbua, Nduga. Tindakan membabi buta menyebabkan 1 orang anggota TNI tewas dan satu terluka.
Diduga konflik berkepanjangan ini disebabkan keinginan gerakan separatis OPM yang ingin memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pemerintah dirasa gagal dalam mengurusi rakyatnya. Ada ketimpangan, kesenjangan dalam pembangunan kesejahteraan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan serta diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua. Seperti dianak-tirikan, semuanya serba diakhirkan, tidak ada prioritas utama dalam membangun Papua.
Diskriminasi terhadap Papua adalah bentuk kesengajaan yang dipelihara. Masyarakat Papua dibuat bodoh dan primitif dengan segala tradisi yang lekat dengan kehidupan mereka, maka dari itu Papua dijauhkan dari sentuhan pembangunan. Supaya asing dengan mudah menguasai Papua dengan diciptakannya gerakan OPM.
OPM eksis berkat tangan-tangan asing yang ingin mengeruk sumber daya alam yang melimpah di tanah Papua. Tanah Papua tidak hanya subur tapi juga mengandung emas dan uranium, barang tambang yang sangat menggiurkan bagi negara mana pun. Adanya Freeport adalah bukti asing ingin menguasai Papua.
Detiknews.com pun melansir, Sementara campur tangan asing di luar negeri juga tidak kalah agresifnya sejak jaman Orde Baru hingga reformasi, Gerakan OPM terus bergerilya ke beberapa negara untuk mencari dukungan politik atas kemerdekaan Papua. Langkah diplomatik politiknya seperti menyebarkan aktifis\/mahasiswa ke belahan negara (Eropa, Kep. Pasifik, Australia, Amerika, dll) dengan kedok study padahal mereka menanamkan dan menyebarkan ideologi Kemerdekaan untuk Papua. Tidak hanya itu, langkah politik berani belakangan ini adalah adanya 43 rakyat Papua mencari suaka politik ke PNG dan Australia (2006), Anggota senator kongres AS dukung penyelesaian damai Papua dan dukung otonomi khusus (2012), hadirnya 12.000 marinir AS di Darwin dalam rangka mengimbangi Cina di perairan Asia Pasifik (2012), pembukaan kantor perwakilan Parlemen OPM di London Inggris. (1\/5\/2013)
Inilah salah satu bentuk penjajahan ala Barat yang memiliki sistem hidup Kapitalisme, di mana negara kapital akan terus mengeruk keuntungan di negeri-negeri muslim. Lihat bagaimana negara kapital menguasai tambang minyak di negeri Petro Dolar, Arab Saudi. Kapitalisme yang khas dalam ekonominya yaitu meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kemudharatan, dampak yang merugikan. Pemerintah seharusnya menghentikan dan menumpas tuntas upaya separatisme dan intervensi asing yang akan memisahkan Papua dari NKRI.
Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan, maka problematika yang dihadapi Papua bisa diatasi oleh Islam. Karena Islam tidak hanya agama ritual belaka tapi juga sistem hidup yaitu ideologi, yang mampu memecahkan problematika umat. Allah SWT berfirman:
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
Kami telah menurunkan kepada kamu (Muhammad) al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (TQS an-Nahl [16]: 89).
Islam mengatur bahwa sumber daya alam haram dimiliki oleh swasta terlebih asing. Islam pun sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, mulai dari sandang, pangan dan papan yang di dalamnya tercakup bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Semuanya harus terpenuhi.
Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum (sumber daya alam) antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw.:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah).
Rasul saw. juga bersabda:
ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ
Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api (HR Ibnu Majah).
Maka negaralah yang akan mengatur sumber daya alam mulai dari pengolahan hingga pendistribusian ke tangan warga. Tidak ada satu pun pihak swasta atau asing yang mengambil alih pengaturan itu. Ketika negara meri’ayah (mengurusi) rakyatnya secara adil, menerapkan sistem ekonomi berkeadilan, pembangunan yang merata maka tidak akan ada ketimpangan, kesenjangan dan pendiskriminasian terhadap rakyatnya. Dan ketika rakyat sudah dipenuhi kebutuhannya maka tidak akan ada pemberontakan terhadap negara.
Wallahu’alam bishawab.