N3, Padang ~ Wakil Ketua DPRD Padang,
Wahyu Iramana Putra berharap, di usia Kota Padang ke 346 ini, pihak
eksekutif dan legislatif agar lebih menjalin komunikasi secara intens
dan transparan. Sebab menurutnya, yang dikatakan pemerintahan itu
menurut Undang-undang adalah eksekutif dan legislatif.
“Makanya, antara Pemko dan DPRD hendaknya dapat menjalin komunikasi yang lebih terbuka dan transparan. Setiap kebijakan yang diambil Pemko hendaknya dapat dikomunikasikan dengan DPRD. Maka, ketika suatu saat kebijakan Pemko mengalami kendala, DPRD pun bisa memberi solusi,” katanya.
Dia mencontohkan, saat ini banyak program pembangunan yang terkendala akibat kurangnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif, seperti pembebasan lahan by pass, jalur dua pantai Padang, Maransi dan lainnya. “Jika sejak awal DPRD diajak serta, tentu ceritanya bakal lain. Kita bisa mencarikan solusi sehingga persoalannya bisa selesai dan pembangunan bisa berjalan,” katanya.
Dia berharap agar stigma DPRD hanya tukang stempel atau tinggal menyetujui saja bisa dihilangkan. “Bukan zamannya lagi yang seperti itu. Dalam UU, eksekutif dan legislatif itu adalah mitra sejajar. Jika pemerintah keliru, DPRD yang mengingatkan atau mencarikan jalan keluarnya. DPRD bukan hanya tukang stempel saja,” katanya.
Dikatakan, DPRD sebagai mitra Pemko jelas akan mendukung visi misi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan perekonomian dan pembangunan yang lebih baik.
Wakil Ketua DPRD Padang, Muhidi juga mengatakan harapannya terkait HUT Kota Padang ke-346 tahun 2015 ini. Menurutnya, sebagai momentum membawa perubahan nyata ke arah yang lebih baik, DPRD bertekad untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal membuat berbagai Perda yang Pro Rakyat.
Di samping itu, di tahun yang baru ini, pihaknya juga akan terus mengawal maupun mengawasi kinerja Pemko Padang dalam menjalankan perannya sebagai eksekutif.
“Sebagai harapan, tentunya Kota Padang menjadi daerah percontohan dari daerah lain. Apalagi, saat ini Wako Mahyeldi bersama Emzalmi sebagai wakilnya memiliki pandangan yang sama untuk menggerakkan roda pemerintahan, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara nyata dan pembangunan serta bidang-bidang lainnya,” ucapnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Asrizal mengemukakan, sejauh ini Kota Padang yang juga merupakan ibukota Provinsi Sumbar telah banyak berbenah. Ia mengharapkan di HUT Kota Padang ke-346, akan menjadi momen sebagai salah satu bentuk dalam mewujudkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga, rancangan program yang telah masuk dalam 10 perioritas secara bersama-sama diwujudkan.
“Capaian itu butuh waktu dan kerjasama. Kami DPRD tetap mendukung. Sebab, legislatif dan eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang selalu seirama dalam menggerakan laju pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
“Makanya, antara Pemko dan DPRD hendaknya dapat menjalin komunikasi yang lebih terbuka dan transparan. Setiap kebijakan yang diambil Pemko hendaknya dapat dikomunikasikan dengan DPRD. Maka, ketika suatu saat kebijakan Pemko mengalami kendala, DPRD pun bisa memberi solusi,” katanya.
Dia mencontohkan, saat ini banyak program pembangunan yang terkendala akibat kurangnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif, seperti pembebasan lahan by pass, jalur dua pantai Padang, Maransi dan lainnya. “Jika sejak awal DPRD diajak serta, tentu ceritanya bakal lain. Kita bisa mencarikan solusi sehingga persoalannya bisa selesai dan pembangunan bisa berjalan,” katanya.
Dia berharap agar stigma DPRD hanya tukang stempel atau tinggal menyetujui saja bisa dihilangkan. “Bukan zamannya lagi yang seperti itu. Dalam UU, eksekutif dan legislatif itu adalah mitra sejajar. Jika pemerintah keliru, DPRD yang mengingatkan atau mencarikan jalan keluarnya. DPRD bukan hanya tukang stempel saja,” katanya.
Dikatakan, DPRD sebagai mitra Pemko jelas akan mendukung visi misi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan perekonomian dan pembangunan yang lebih baik.
Wakil Ketua DPRD Padang, Muhidi juga mengatakan harapannya terkait HUT Kota Padang ke-346 tahun 2015 ini. Menurutnya, sebagai momentum membawa perubahan nyata ke arah yang lebih baik, DPRD bertekad untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal membuat berbagai Perda yang Pro Rakyat.
Di samping itu, di tahun yang baru ini, pihaknya juga akan terus mengawal maupun mengawasi kinerja Pemko Padang dalam menjalankan perannya sebagai eksekutif.
“Sebagai harapan, tentunya Kota Padang menjadi daerah percontohan dari daerah lain. Apalagi, saat ini Wako Mahyeldi bersama Emzalmi sebagai wakilnya memiliki pandangan yang sama untuk menggerakkan roda pemerintahan, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara nyata dan pembangunan serta bidang-bidang lainnya,” ucapnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Asrizal mengemukakan, sejauh ini Kota Padang yang juga merupakan ibukota Provinsi Sumbar telah banyak berbenah. Ia mengharapkan di HUT Kota Padang ke-346, akan menjadi momen sebagai salah satu bentuk dalam mewujudkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga, rancangan program yang telah masuk dalam 10 perioritas secara bersama-sama diwujudkan.
“Capaian itu butuh waktu dan kerjasama. Kami DPRD tetap mendukung. Sebab, legislatif dan eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang selalu seirama dalam menggerakan laju pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.