NN, Padang -- Guna menyikapi berbagai persoalan yang ada di masyarakat baik dari segi pelestarian pariwisata, kesehatan, dan pendidikan. Maka dalam hal ini komisi IV DPRD kota padang yang merupakan salah satu komisi yang terkait dengan kegiatan ini telah membentuk agenda kegiatan three wulan di awal tahun pertama yang mana sebahagian kegiatan itu telah dilaksanakan baik dari segi pariwiasata, kesehatan, dan pendidikan.
Saat ditemui di kantor DPRD sawahan, Ketua Komisi IV DPRD Padang Azwar Siry, menyatakan bahwa” agenda kegiatan ini telah dibentuk setiap three wulan di awal tahun pertama, yang pertama dari segi peningkatan kepariwisataan, Komisi IV DPRD Kota Padang mendukung upaya Pemko untuk menata kawasan Pantai Padang hingga kawasan Purus, untuk dijadikan kawasan wisata yang lebih baik. Saat ini, seperti terlihat, kawasan Pantai Padang banyak dijadikan tempat-tempat praktik maksiat karena keberadaan payung-payung ceper. Selain itu view (pemandangan) ke arah laut terhalang oleh keberadaan kafe-kafe liar di sepanjang pantai itu. kafe-kafe yang berada di sepanjang pantai harus bisa direlokasi ke tempat lain sehingga view ke pantai bisa lebih lepas. Artinya, Pemko perlu mencari lokasi yang lain, misalnya di seberang jalan pantai dengan membuat tempat-tempat berjualan yang representative”.
Sebelum direalisasikan rencana tersebut, tentu harus dilihat perencanaan dan singkronisasi dengan anggaran yang tersedia. Pengalaman yang ada selama ini, jika dilakukan penataan pasti akan melibatkan orang banyak dan bukan suatu pekerjaan yang mudah.
Dikatakannya, untuk penataan ini, tentu perlu ada kesepahaman antara Pemko dan DPRD terkait sasaran pembenahan Danau Cimpago ini, sehingga ke depan jelas penataan yang diinginkan secara bersama.
“Bagi DPRD ada pertimbangannya, ketika adanya penataan dan pembenahan jangan sampai mengorbankan hidup orang banyak. Kalau ini yang terjadi pasti akan menimbulkan resiko,” ujarnya.
“Bagi DPRD ada pertimbangannya, ketika adanya penataan dan pembenahan jangan sampai mengorbankan hidup orang banyak. Kalau ini yang terjadi pasti akan menimbulkan resiko,” ujarnya.
Dikatakannya, masyarakat yang ada dan mencari penghidupan di sekitar purus dan Danau Cimpago harus dilindungi dan dicarikan solusi terbaik sehingga mereka tidak digusur begitu saja. dengan dibenahinya kawasan Danau Cimpago, sekaligus akan memperindah kota, dan secara jangka panjang, menambah kepada pendapatan daerah. berdasarkan rapat internal Komisi IV, pada prinsipnya sangat setuju dengan rencana yang diajukan oleh Dinas Pariwisata. Pasalnya, hal ini akan mengurangi peluang-peluang kepada masyarakat yang ingin berbuat hal yang tidak sesuai dengan akidah.
“Pembenahan ini juga akan sangat bagus untuk mengundang orang agar berwisata ke Padang. Makanya, komisi IV DPRD sangat sepakat untuk mendukung hal ini,” tuturnya.
“Pembenahan ini juga akan sangat bagus untuk mengundang orang agar berwisata ke Padang. Makanya, komisi IV DPRD sangat sepakat untuk mendukung hal ini,” tuturnya.
Selain itu dari segi pendidikan, komisi IV DPRD padang bekerja sama dengan dinas pendidikan kota padang akan meningkatkan system pendidikan agar siswa-siswi yang ada di kota padang akan mendapatkan nilai yang bagus dalam pelaksanaan UN ( Ujian Nasional ) nanatinya, selain dari itu di beritahukan kepada tiap-tiap kepala sekolah agar sebelum diadakannya UN sekolah melakukan sosialisasi dengan wali murid agar dapat bekerjasama dalam mengawasi serta meningkatkan prestasi anak baik di sekolah maupun di luar sekolah.
Selain itu Dinas pendidikan kota padang juga akan membentuk Tim Khusus untuk membahas temuan BPK RI tentang tunjangan sertifikasi guru tahun 2012 sebesar Rp 9,13 miliar yang telah dibayarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang. Tim khusus itu nantinya akan bekerja untuk menindaklanjuti persoalan temuan BPK. Dan juga akan memperbaiki hal-hal yang dianggap sebagai kejanggalan oleh BPK. Sementara itu atas temuan itu, BPK merekomendasikan Walikota Padang memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Disdik yang dianggap kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan tunjangan sertifikasi guru pada satuan kerjanya.
Selain itu Dinas pendidikan kota padang juga akan membentuk Tim Khusus untuk membahas temuan BPK RI tentang tunjangan sertifikasi guru tahun 2012 sebesar Rp 9,13 miliar yang telah dibayarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang. Tim khusus itu nantinya akan bekerja untuk menindaklanjuti persoalan temuan BPK. Dan juga akan memperbaiki hal-hal yang dianggap sebagai kejanggalan oleh BPK. Sementara itu atas temuan itu, BPK merekomendasikan Walikota Padang memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Disdik yang dianggap kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan tunjangan sertifikasi guru pada satuan kerjanya.
Disdik dinilai juga tidak mempedomani ketentuan dalam melaksanakan proses verifikasi yang memadai untuk menjamin kevalidan data guru yang berhak memperoleh tunjangan sertifikasi sesuai ketentuan.
Setelah dilakukan komunikasi dengan para guru, mereka tidak mau mengembalikan tunjangan sertifikasi yang sudah dibayarkan tersebut. Padahal jam mengajar mereka tidak mencukupi 24 jam perminggu. Makanya Disdik mengambil inisiatif mengembalikan tunjangan sertifikasi itu menggantinya dengan tunjangan sertifikasi triwulan III dan IV.
Setelah dilakukan komunikasi dengan para guru, mereka tidak mau mengembalikan tunjangan sertifikasi yang sudah dibayarkan tersebut. Padahal jam mengajar mereka tidak mencukupi 24 jam perminggu. Makanya Disdik mengambil inisiatif mengembalikan tunjangan sertifikasi itu menggantinya dengan tunjangan sertifikasi triwulan III dan IV.
Dalam hal kesehatan komisi IV DPRD padang bekerjasama dengan dinas kesehatan kota padang akan melakukan peninjauan terhadap kesehatan masyarakat mulai dari kebidanan, puskesmas, sampai rumah sakit yang ada di kota padang, ini di karenakan kesadaran masyarakat yang berkeinginan hudup sehat dan selalu menjaga kebersihan yang ada di dalam masyarakat.
