HUT Kab.Solok Ajang Evaluasi Diri

Nn, Padang -- Melalui rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini, marilah kita melihat kembali rekam jejak yang telah kita lalui selama ini, sebagai sebuah checkpoint yang sangat strategis bagi perencanaan pembangunan Kab. Solok untuk masa yang akan datang. Kita harus memaknai peringatan hari jadi sebagai saat untuk melakukan evaluasi diri , dan secara jujur menilai sejauh mana kualitas pembangunan yang telah dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyrakat.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim ketika memberikan sambutan dalam acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD peringatan HUT Kabupaten Solok Ke-99, di ruang sidang DPRD Kab. Solok. Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Prov. Sumbar, Bupati Solok, Wakil Bupati Solok, Ketua DPRD Kab. Solok, Tokoh masyarakat Kab. Solok Hasan Basri, Sejumlah Muspida Prov. Sumbar dan Kab. Solok.

Wakil Gubernur Menyampaikan, salah satu kendala yang seringkali dianggap menjadi distorsi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, adalah stigma aparatur pemerintah yang cenderung mempersulit berbagai urusan yang seharusnya dapt dilakukan dengan mudah. hal ini sering menjadi keluhan dari banayak kelompok masyarakat yang berurusan ddengan pemerintah daerah. Untuk itu kami menghimbau segenap aparatur pemerintahan untuk melakukan instrospeksi diri dan mengevaluasi kinerja yang telah kita capai selama ini. Mari kita jadikan momentum peringatan HUT Ka. Solok yang ke-99 ini sebagai langkah awal untuk memperbaiki diri, dan memaksimalkan efektivitas kinerja sistem birokrasi pemerintahan pada masa yang akan datang.

Lebih lanjut Wakil Gubernur menghimbau kepada seluruh stakeholders pemerintah Kab. Solok ada beberapa pertimbangan beberapa langkah, anara lain, sedapatnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang memihak rakyat miski (pro poor), memperhatikan kelestarian lingkungan hidup (pro environment) dan memberikan kesempatan bekerja bagi rakyat  (pro job), sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Kemudian bisaa memberdayakan dan mengoptimalkan peran serta camat dan walinagari sebagai "remote control" penyelenggaraan program pembangunan di masyarakat. Serta bisa meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat sebagai sosial capital dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.

Kemudian yang terakhir  pemerintah kab. solok harus segera melakukan reformasi birokrasi pada setiap tataran pemerintahan dengan memberikan perhatian yang memadai pada penguatan kapasitas kelembagaan (institutional capacity) dan perubahan pola pikir sebagai langkah awal pembenahan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah daerah. Apabila hal-hal tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, maka Visi pemerintah Kabupaten Solok "Terwujudnya Kepemerintahan Yang Baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Ka. Solok Tahun 2011-2015, benar-benar akan dapat diwujudkan. **

Post a Comment

Previous Post Next Post