nusantaranews, pemprov -- Pembangunan aparatur dilakukan melalui reformasi birokrasi, guna mewujudkan profesionalisme aparatur dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi Pemprov Sumbar, akan melaksanakan Reformasi Program, Reformasi Regulasi dan Reformasi Manajerial yang dijabarkan dalam bentuk program kegiatan selama 5 tahun (2011 – 2011 ). Jelas Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Diklat Aparatur Pemprov, Kab/Ko se_Sumatera Barat dan penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 Lembaga Badan Diklat dengan Sistem Manajemen Mutu, siang tadi.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda Sumbar, Plt. Ka Diklat, serta utusan SKPD dilingkungan Pemprov. Kab / Ko se_Sumatera Barat.
Lebih jauh dikatakan Muslim, arah kebijakan Reformasi Biokrasi adalah membangun profil dan prilaku aparatur yang berintegritas tinggi, produktif dan mampu memberikan pelayanan prima. Kemudian membangun biokrasi yang bersih, efektif, efesien, transparan dan akuntabel dalam melayani serta upaya memberdayakan masyarakat ikut serta dalam pembangunan yang dilakukan.
Sasaran dari reformasi biokrasi pada dasarnya merubah pola pikir (mind set), dimana penyelenggaraan mampu menjadi pengungkit reformasi biokrasi dan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Guna meningkatkan kemampuan aparatur amat dekat berhubungan dengan pendidikan, pelatihan dan pembinaan, diklat merupakan salah satu aspek pokok dalam pengembangan sumberdaya aparatur serta kompetensinya dalam menghasilankan kinerja yang lebih baik.
Muslim Kasim juga menyampaikan, dengan adanya penghargaan sertifikat ISO 9001:2008 dari PT SGS Indonesia sebagai lembaga yang kompoten menilai dan mengaudit penerapan dokumen ISO, berarti SKPD Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi persyaratan dalam penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan diklat berstandar internasional.
Dengan mendapat mendapat Sertifikat ISO diharapkan Badan Diklat akan lebih dipercaya untuk berkerjasama dalam penyelenggaraan diklat aparatur. Kita berharap para staf dan pimpinan di Badan Diklat Sumbar ini mampu membuktikan serta mampu pula mempertahankan dengan apa yang telah diperoleh. Tapi jangan mudah cepat puas, mari terus kita tingkatkan untuk terdepan dan sebagai lokomotif perubahan reformasi biokrasi di lingkungan pemprov Sumbar, himbaunya
Pimpinan PT SGS Indonesia yang diwakili Regulasi Sales Manajer Anwar Nizar dalam kesempatan tersebut menyampaikan, perlu terus melakukan kegiatan sesuai dengan standar sertifikat ISO, komitmen manajer yang ditularkan kepada jajaran dibawah. Kemudian perlu juga meningkatkan selalu infrofmen karena ini akan selalu di monitor dalam penerapan standar ISO tersebut.
Kita berharap jangan penerapan standar ISO hanya pada saat akan diaudit saja untuk mendapatkan sertifikat, namun tidak menjadi kebutuhan yang seharusnya. Jika ini masih dilakukan seperti maka ini merupakan kesalahan yang selama ini terjadi membuat kita tidak pernah maksimal dalam bekerja memberi layanan kepada masyarakat.
Mudah-mudah kesemua kesalahan masa lalu, tidak terjadi di Sumatera Barat terutama di Badan Diklat Provinsi yang telah berbuat lebih baik saat ini, katanya. rel/zardi
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bappeda Sumbar, Plt. Ka Diklat, serta utusan SKPD dilingkungan Pemprov. Kab / Ko se_Sumatera Barat.
Lebih jauh dikatakan Muslim, arah kebijakan Reformasi Biokrasi adalah membangun profil dan prilaku aparatur yang berintegritas tinggi, produktif dan mampu memberikan pelayanan prima. Kemudian membangun biokrasi yang bersih, efektif, efesien, transparan dan akuntabel dalam melayani serta upaya memberdayakan masyarakat ikut serta dalam pembangunan yang dilakukan.
Sasaran dari reformasi biokrasi pada dasarnya merubah pola pikir (mind set), dimana penyelenggaraan mampu menjadi pengungkit reformasi biokrasi dan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Guna meningkatkan kemampuan aparatur amat dekat berhubungan dengan pendidikan, pelatihan dan pembinaan, diklat merupakan salah satu aspek pokok dalam pengembangan sumberdaya aparatur serta kompetensinya dalam menghasilankan kinerja yang lebih baik.
Muslim Kasim juga menyampaikan, dengan adanya penghargaan sertifikat ISO 9001:2008 dari PT SGS Indonesia sebagai lembaga yang kompoten menilai dan mengaudit penerapan dokumen ISO, berarti SKPD Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi persyaratan dalam penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan diklat berstandar internasional.
Dengan mendapat mendapat Sertifikat ISO diharapkan Badan Diklat akan lebih dipercaya untuk berkerjasama dalam penyelenggaraan diklat aparatur. Kita berharap para staf dan pimpinan di Badan Diklat Sumbar ini mampu membuktikan serta mampu pula mempertahankan dengan apa yang telah diperoleh. Tapi jangan mudah cepat puas, mari terus kita tingkatkan untuk terdepan dan sebagai lokomotif perubahan reformasi biokrasi di lingkungan pemprov Sumbar, himbaunya
Pimpinan PT SGS Indonesia yang diwakili Regulasi Sales Manajer Anwar Nizar dalam kesempatan tersebut menyampaikan, perlu terus melakukan kegiatan sesuai dengan standar sertifikat ISO, komitmen manajer yang ditularkan kepada jajaran dibawah. Kemudian perlu juga meningkatkan selalu infrofmen karena ini akan selalu di monitor dalam penerapan standar ISO tersebut.
Kita berharap jangan penerapan standar ISO hanya pada saat akan diaudit saja untuk mendapatkan sertifikat, namun tidak menjadi kebutuhan yang seharusnya. Jika ini masih dilakukan seperti maka ini merupakan kesalahan yang selama ini terjadi membuat kita tidak pernah maksimal dalam bekerja memberi layanan kepada masyarakat.
Mudah-mudah kesemua kesalahan masa lalu, tidak terjadi di Sumatera Barat terutama di Badan Diklat Provinsi yang telah berbuat lebih baik saat ini, katanya. rel/zardi
Post a Comment