Herliani S.Pd
(Pemerhati Kebijakan Publik dan Generasi)
Fenomena banyaknya tambang ilegal bukanlah perkara yang baru, dilingkungan hidup masyarakat. Ini adalah masalah yang memang belum menemukan penyelesaian, masih ada kesan tumpang tindih kebijakan yang memihak kepada beberapa kelompok pendulang. Kita sangat memahami bahwa, tidak terselesaikannya permasalahan yang ada hari ini, adalah sumbangsi dari ketidakseriusan, serta tidak adanya regulasi yang benar dalam mengelola kekayaan umat. Sebagaimana yang terjadi di wilayah pesisir dan pedalaman Kabupaten Paser. Kerusakan lingkungan hidup di wilayah tersebut, mulai memicu gelombang protes, dari masyarakat permukiman sepanjang daerah aliran sungai. Karena tercemarnya sumber air bersih, di 3 Desa utama, yakni Desa Rantau Layung, Rantau Buta dan Kasungai. Di tengarai akibat maraknya operasi penambangan emas ilegal skala besar, yang menggunakan ekskavator dan mesin pengaruk berkapasitas tinggi. Warga setempat mengaku bahwa, kondisi sungai yang dulunya jernih dan menjadi penopang kebutuhan harian, kini telah berubah keruh,kecoklatan setelah tertimbun endapan lumpur beracun, selama beberapa tahun terakhir.
Menanggapi ekskalasi bentrok sosial dan kerusakan ekosistem tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser akhirnya, menggelar musyawarah darurat, guna merumuskan langkah penanganan terpadu. Dalam forum penyerapan aspirasi tersebut, muncul usulan progresif dari masyarakat untuk merancang payung hukum khusus dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai tata kelola tambang kerakyatan. Skema Raperda yang diusulkan bertujuan secara tegas, memisahkan, serta melegalkan aktivitas pertambangan emas tradisional ramah lingkungan, dari kejahatan tambang ilegal bersifat alat berat. Wakil ketua II DPRD Paser, Hendrawan Putra, menegaskan bahwa penindakan terhadap penggunaan alat mekanis berat dalam aktivitas penambangan liar sepenuhnya merupakan wewenang dan domain kewajiban aparat penegak hukum (APH). Ia menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih, terhadap oknum atau korporasi terselubung, yang merusak kelestarian alam dan merampas hak hidup warga lokal. "kami mengingatkan agar proses penertiban oleh kepolisian, tidak memberhangus piring nasi para pendulang tradisional, yang menggantungkan hidupnya secara turun-temurun. Aktivitas mendulang secara manual menggunakan nampan kayu, terbukti tidak merusak struktur sungai secara fatal, dan telah menjadi kearifan lokal masyarakat adat setempat selama berpuluh puluh tahun. Selain itu kami berkomitmen mengawal penganggaran kajian akademis Rapperda tersebut dalam anggaran dan belanja daerah (APBD) mendatang, guna mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. dikutip dari borneoflash.com 20/102026.
DPRD kabupaten Paser menerima usulan untuk membentuk rancangan peraturan daerah (Rapperda), untuk mengatur tentang aktivitas tambang kerakyatan atau tradisional, tanpa menggunakan alat berat. Usulan Hendrawan Putra mengatakan, aktivitas tambang emas ilegal di kecamatan Batu Sopang termasuk tindakan kriminal. Sehingga aparat penegak hukum menjadi kunci utama, untuk menegakkan dan menerbitkan aktivitas tersebut. meski demikian sebagian masyarakat di sejumlah desa itu juga, menyuarakan tentang aktivitas tambang emas tradisional agar tidak ikut diterbitkan karena itu sudah berlangsung sejak lama, dan turun-temurun. dilansir dari pusaran media.com senin 19/10/2026.
Maraknya tambang ilegal yang merusak alam dan merugikan masyarakat, tidak terlepas dari peran negara sebagai pengatur kebijakan. Bertahun-tahun tidak ada penyelesaian, ini mengkonfirmasi kegagalan negara dalam mengawasi dan melindungi kekayaan alam. Negara lemah terhadap tambang ilegal, parahnya, justru mempersilahkan korporat atas nama legal dan investasi untuk mengeruk kekayaan alam tersebut. artinya baik legal atau ilegal sama saja, karena negaralah biang keroknya, mengapa ? Karena negara tidak punya regulasi yang benar mengatur dan mengelola harta milik masyarakat. Hal ini, erat kaitannya dengan tatanan kehidupan yang dianut oleh sebuah negara. Sebagaimana yang kita ketahui, negara ini berpijak pada asas ekonomi kapitalis, yang memang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pemilik modal, untuk menguasai apa saja yang bisa mereka kuasai. Karena mereka, para penguasa yang berhasil duduk di bangku kekuasaan, merupakan kandidat-kandidat yang di biayai oleh pengusaha. Setelah berhasil mendapatkan kekuasaan, barulah praktik balas budi politik dilakukan, dalam bentuk regulasi kebijakan yang menguntungkan mereka. Negara yang seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat justru menjadi tameng bagi para pengusaha. Padahal mereka adalah yang paling besar sumbangsihnya, merusak lingkungan hidup masyarakat. ironi sekali.
Adapun Rapperda mengenai tata kelola tambang kerakyatan dengan, atau tanpa alat berat bukanlah solusi. Negara seharusnya menindak tegas tambang-tambang yang merusak lingkungan hidup masyarakat, termasuk perusahaan tambang besar. Dengan ini rakyat akan melihat negara berpihak kepada mereka. Faktanya, selama ini kita menyandarkan harapan kepada negara yang sudah sangat terang keberpihakannya. Negara yang menganut paham ekonomi kapitalis sekuler tidak akan pernah melihat penderitaan yang menimpa rakyatnya, karena yang paling utama adalah kepentingan mereka tertunaikan. Negara tidak pernah benar-benar hadir untuk masyarakat.
Permasalahan tata kelola tambang dalam islam
Dalam perspektif islam, sumber daya alam bukan sekedar soal siapa yang menguasainya, tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut dikelola dan siapa yang merasakan manfaatnya. Tambang dengan deposit besar dalam islam, termasuk kepemilikan umum artinya tidak boleh dimiliki perusahaan atau individu. negara bertugas mengelolanya, tetapi tetap masyarakat yang memiliki. perusahaan tetap bisa terlibat dalam proses penambangan, misalnya menyediakan mesin dan teknologi, tapi hasilnya bukan menjadi milik perusahaan. Sumber daya alam yang dikelola oleh negara tersebut, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemaslahatan masyarakat. Didistribusikan dalam bentuk jaminan pendidikan, jaminan kesehatan,jaminan keamanan, pemenuhan kebutuhan mendasar, seperti bahan bakar kendaraan, listrik dan lain-lain. Dan ini tidak diperjual belikan di masyarakat dengan harga yang tinggi, karena negara tidak mengambil keuntungan dari rakyatnya untuk menambah pendapatan, sebagaimana ekonomi kapitalis. Selain itu, tata kelola tambang dalam islam, tidak akan berdampak pada kerusakan lingkungan, karena pengelolaannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan mempertimbangkan keadaan lingkungan dengan bijak.
Islam melarang pengerusakkan di muka bumi, ketika ada pengelolaan tambang yang merusak lingkungan, negara dalam bingkai sistem islam memiliki kewenangan penuh, untuk mencabut izin atau konsesi tambang tersebut. Apabila terbukti berbuat zalim, melakukan monopoli atau merusak lingkungan. Mereka akan diberikan hukum pidana atau tak'zir dengan menjatuhkan sanksi hukum yang berat, baik berupa denda, penyitaan hasil tambang, hingga hukuman badan (penjara atau sanksi jera lainnya), sesuai tingkat kerusakan, dan kerugian yang ditimbulkan pada masyarakat. Ada pengecualian, di mana indivudu diperbolehkan miliki dan mengelola tambang selama jumlahnya terbatas, tidak menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak menimbulkan mudharat. Sebagaimana pendapat Mazhab Hanafi, barang tambang yang berada di tanah milik pribadi atau tidak bertuan, dalam segala kecil boleh menjadi milik penemunya atau pengelolanya tanpa harus melalui izin tetap negara. Jadi dalam islam boleh melakukan penambangan oleh individu jika skalanya kecil.
Wallahu'alam bissawab
