Oleh: Aulia Tresna
Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa dari berbagai kampus-kampus di Indonesia seperti UI, ITB, Unpad, hingga Trisakti di kawasan Bundaran HI dan Gedung UOB Jakarta pada momen Sumpah Pemuda baru-baru ini menjadi puncaknya kemarahan publik. Di hadapan barikade aparat, mereka membentangkan spanduk raksasa bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” sembari mendesak penetapan status bencana nasional atas kabut asap karhutla. Fenomena ini memotret realitas pahit sistem kapitalisme sekuler hari ini: jutaan hektare hutan Indonesia diserahkan kepada korporasi besar lewat konsesi lahan.
Ironisnya, para oligarki ini terus mengeruk keuntungan melimpah dari hasil alam, sedangkan rakyat kecil harus membayar mahal dengan menghirup udara beracun, tertimpa banjir bandang, hingga menderita kehilangan mata pencaharian.
Kondisi merugikan ini berbanding terbalik dengan konsep pengelolaan alam dalam Islam. Islam memegang prinsip tegas bahwa hutan, air, dan barang tambang melimpah termasuk dalam harta kepemilikan umum (milkiyah 'ammah) yang hakikatnya milik seluruh rakyat.
Berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa masyarakat berserikat dalam tiga hal (air, padang rumput/hutan, dan api), sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak haram hukumnya dimiliki, dikuasai, atau dimonopoli oleh individu, swasta, maupun oligarki. Penguasa pun tidak berhak menjual atau menyerahkan kepemilikan hutan tersebut kepada pihak manapun. Di sinilah Islam menempatkan penguasa murni sebagai raa'in (pengurus yang amanah) dan junnah (perisai pelindung) yang bertugas menjaga kelestarian alam serta memastikan seluruh manfaatnya dinikmati oleh rakyat.
Solusi nyata Islam dalam menangani hutan yang tidak boleh dimiliki individu adalah melalui pengelolaan penuh oleh negara secara tidak langsung untuk mengembalikan hasilnya kepada rakyat. Negara akan mengambil langkah konkret dengan mencabut seluruh izin konsesi lahan dari tangan swasta/oligarki, menghentikan privatisasi hutan, dan menindak tegas perusak lingkungan tanpa pandang bulu. Sebagai gantinya, negara menerjunkan badan pengelola khusus yang profesional untuk memanfaatkan hasil hutan, seperti kayu, hasil tambang, atau potensi wisata secara lestari dan ramah lingkungan.
Seluruh keuntungan dari pengolahan hutan tersebut masuk ke Kas Negara (Baitul Maal) dan diwajibkan untuk dikembalikan 100% kepada rakyat dalam bentuk fasilitas umum gratis, seperti pendidikan, kesehatan berkualitas, dan infrastruktur penunjang kehidupan yang adil bagi semua. Wallahu a'lam bisshawwab
