Oleh: ummu haziq
Muslimah ngaji
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda sebagian wilayah Indonesia, dari pulau Jawa, Kalimantan, Sumatra, hingga Sulawesi. Ribuan hektare hutan dan lahan dilaporkan hangus terbakar. Untuk membantu proses pemadaman karhutla, pemerintah melakukan sejumlah langkah seperti water bombing ataupun operasi modifikasi cuaca (OMC). Di Riau, sejak akhir Juli 2026, sebanyak 12 ton garam (NaCl) telah disemai guna memicu hujan. Untuk lokasi yang sulit ditempuh melalui jalur darat, satgas udara juga melakukan water bombing dengan helikopter
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti Palembang, Sumatra Selatan. Akibatnya, kabut asap pekat menyelimuti kota ini dan sekitarnya. Asap yang ditimbulkan berdampak buruk kepada kesehatan warga. Hardiansyah (41) seorang warga kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang, yang berprofesi sebagai ojek online (ojol) dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami sesak nafas yang dipicu asap karhutla pada Jumat, 2 Oktober 2026 (Kompas.com, 3/10/2026).
Kabut asap juga menyebabkan aktivitas penduduk mulai terganggu karena memburuknya kualitas udara dan meningkatnya risiko gangguan kesehatan. BMKG Kota Palembang mencatat bahwa kualitas udara hampir sepanjang hari berada dalam kategori berbahaya.
Kasus infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) meningkat hingga 30% lebih. Warga yang sebelumnya mempunyai riwayat penyakit bawaan, seperti asma, rentan mengalami gangguan pernapasan yang bisa membahayakan nyawa mereka. Gangguan pernapasan tidak hanya dialami oleh penderita asma, tetapi juga seluruh warga yang terdampak, mulai dari orang dewasa, anak-anak, hingga balita.
Dilansir dari RM.id pada 17 Oktober 2026, data Kementerian Kesehatan yang dihimpun hingga 14 Oktober mencatat 288.540 kasus ISPA di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak, termasuk 64.913 kasus pada balita. Pemberitaan tersebut juga melaporkan empat korban jiwa dalam penanganan karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Angka-angka ini menunjukkan besarnya dampak yang perlu ditangani secara serius. Ini bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan bencana yang menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlangsungan hidup satwa. Oleh karena itu, penanganan karhutla harus benar-benar diupayakan demi melindungi manusia dan makhluk hidup lainnya
Ketika asap pekat masih menyelimuti langit Kalimantan dan Sumatra, suara yang mencoba menjelaskan bahaya asap tersebut justru dibungkam. Fenomena ini bukan sekadar persoalan satu video yang hilang dari platform digital, melainkan potret buram bagaimana kebenaran ilmiah dikorbankan demi menjaga citra. Di saat rakyat sesak menghirup racun, nalar kritis yang seharusnya menjadi alarm peringatan justru dimatikan.
Sains Dibungkam Saat 283 Ribu Warga Sesak Napas
Fakta pembungkaman ini sangat mengejutkan. Hanya 16 jam setelah dipublikasikan, video investigasi ilmiah Nalar Rawat tentang kubah karbon monoksida dan angka ISPU 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus sepihak dari TikTok tanpa penjelasan spesifik. Padahal, konten tersebut bukanlah opini kosong atau hoaks, melainkan kajian yang merujuk pada data kredibel seperti NASA Worldview, laporan Reuters, dan enam jurnal ilmiah internasional
Penghapusan ini dinilai sebagai bentuk pembungkaman suara kritis berbasis sains di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan yang telah menyebabkan 283.270 warga di tujuh provinsi mengalami gangguan pernapasan. Padahal, asap gambut yang mengandung karbon monoksida dan PM2.5 yang dibahas dalam video tersebut berpotensi sangat membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan penderita penyakit jantung yang membutuhkan informasi akurat untuk perlindungan diri.
Kapitalisme Sumber Bencana
Sistem kapitalisme memandang pengelolaan hutan sebagai komoditas yang dapat dikuasai dan dikeruk demi keuntungan para pemilik modal. Alhasil, lahan-lahan luas diberikan kepada korporasi melalui konsesi, sementara pembakaran dilakukan untuk membuka lahan karena dianggap lebih murah dan menguntungkan. Hasilnya, petaka berlapis: lingkungan rusak, ekonomi terganggu, dan kesehatan rakyat menjadi taruhan.
Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga menyangkut keselamatan manusia, kelestarian alam, dan keberlangsungan hidup makhluk lainnya. Namun, sayangnya, hutan yang seharusnya dijaga dan dilindungi negara justru terbakar akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Betapa keji perbuatan orang yang dengan sengaja membakar hutan. Mereka telah berbuat zalim, bukan hanya kepada penduduk di sekitarnya, melainkan juga kepada satwa yang hidup di dalam hutan. Tindakan tersebut bukan sekadar merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan makhluk lain yang bergantung pada kelestarian hutan
Karhutla yang makin meluas tidak semata-mata disebabkan oleh angin kencang. Petugas menemukan indikasi bahwa pembakaran sengaja dilakukan untuk membuka lahan perkebunan. Seharusnya, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penyebab utama karhutla yang terus berulang.
Jika pemerintah berniat mencegah atau mengakhiri karhutla, semestinya pengelolaan alam diperbaiki. Alih fungsi lahan gambut dan rawa harus dihentikan, serta pelaku pembakaran harus ditindak secara hukum. Namun, karena negara kita menganut sistem kapitalis yang memandang lahan dan hutan sebagai komoditas yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan demi kepentingan bisnis, eksploitasi tetap dilegalkan dan karhutla menjadi bencana yang berulang.
Inilah dampak buruk dari penerapan sistem kapitalisme. Publik menanggung kerugian ekologis berupa kabut asap lintas negara dan memburuknya kualitas udara, sementara pelaku karhutla yang mengejar keuntungan tidak selalu ditindak tegas.
Kasus karhutla ini terus berulang dari tahun ke tahun. Para pelaku yang telah merusak dan membakar hutan tidak pernah diberikan sanksi yang tegas, bahkan sering kali lolos dari jeratan hukum. Negara yang menerapkan sistem kapitalisme tidak mampu menyelesaikan persoalan sampai akarnya. Negara seharusnya menjaga kelestarian alam, bukan melegalkan pembukaan lahan atas nama proyek strategis
Karhutla yang terus berulang semestinya menjadi pengingat bahwa keselamatan rakyat membutuhkan tanggung jawab kepemimpinan yang nyata. Dalam pandangan Islam, negara tidak cukup hanya menyatakan mampu menangani bencana, tetapi juga harus memastikan bahwa rakyat terlindungi, lingkungan terjaga, dan sumber daya alam dikelola sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan menjadikan amanah kepemimpinan sebagai landasan serta menerapkan aturan Islam dalam pengelolaan kehidupan, penanganan karhutla diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar persoalannya.
Bencana karhutla yang terus berulang terjadi karena kepemimpinan yang tegak saat ini adalah sistem kepemimpinan sekuler yang jauh dari aturan agama. Jabatan tidak dipahami sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Mereka yang berkuasa menjadikan jabatannya sebagai alat untuk meraih kesenangan materi. Kepemimpinan yang sekuler akan terus menyengsarakan rakyat, tidak pernah meriayah rakyat, apalagi menjadi junnah (perisai).
Bencana yang beruntun, seperti karhutla, banjir, gempa, erupsi gunung, dan lainnya, adalah teguran dari Allah Azza wa Jalla. Allah murka karena sistem kehidupan ini diatur oleh sistem kufur buatan manusia.
Sebelum makin banyak bencana terjadi, sebaiknya kita segera kembali kepada aturan Allah Azza wa Jalla yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah, yang dirisalahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk kita taati.
Maka dari itu, kita harus segera mencampakkan sistem sekuler kapitalis dan kembali kepada kepemimpinan Islam agar syariat Islam segera ditegakkan untuk mengatur kehidupan manusia dan alam semesta.
Ketika Islam tegak mengatur kehidupan, pengelolaan alam akan sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi, “Kaum muslimin berserikat (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, rumput (padang penggembalaan), dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Dalam Islam, hutan dipandang sebagai kepemilikan umum yang dikelola oleh negara, bukan dikuasakan melalui izin konsesi kepada korporasi. Rakyat boleh memanfaatkan hutan secara langsung untuk kehidupan sesuai kemampuannya dalam mengelola, tanpa menghalangi pihak lain mengambil manfaat yang sama dan tidak termasuk kawasan lindung (hima) yang ditetapkan negara. Islam memberikan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran hutan jika dilakukan secara sengaja.
Pemimpin atau penguasa dalam Islam akan menjadi raa’in dan junnah bagi rakyatnya. Penguasa tidak akan membiarkan rakyatnya menderita. Penguasa Islam akan memenuhi hak rakyat dan melindungi mereka dari segala hal yang membahayakan. Pemimpin dalam Islam akan bertanggung jawab atas setiap orang yang dipimpinnya dan memimpin sesuai dengan syariat Islam agar tidak membahayakan rakyat.
Pengelolaan kepemilikan umum (al-milkiyah al-‘ammah) dalam Islam merupakan wewenang penguasa. Pemanfaatan harta oleh negara dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat untuk kesejahteraan seluruh rakyat, sedangkan individu dilarang memilikinya secara pribadi. Sumber daya alam dikelola dengan baik dan benar tanpa eksploitasi sehingga tidak membahayakan kelangsungan hidup manusia serta ekosistem, baik tumbuhan maupun hewan.
Hasil sumber daya alam dapat dinikmati secara gratis, seperti air dan irigasi. Bahkan, listrik, minyak bumi, dan gas dapat diperoleh dengan harga yang sangat murah. Kepemimpinan Islam benar-benar bertanggung jawab terhadap setiap orang yang dipimpinnya. Demikianlah jika Islam digunakan sebagai aturan hidup, sudah pasti kita hidup aman dan sejahtera. Wallahu a’lam bish-shawab.
