Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Karhutla Papua Masih Membara, Negara Dimana?

Saturday, November 21, 2026 | November 21, 2026 WIB Last Updated 2026-11-21T10:54:10Z




Oleh : Nur Chusnul Ramadhan (Aktivis Muslimah)

Perhatian publik kembali tertuju pada Papua melalui slogan “All Eyes On Papua”. Namun, pemicunya kini bergeser; bukan lagi soal perampasan ruang hidup masyarakat adat demi kepentingan korporasi seperti yang terjadi pada 2024, melainkan krisis karhutla hebat pada 2026 yang meluluhlantakkan berbagai penjuru Papua dengan skala kerusakan yang melampaui Sumatra dan Kalimantan.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menyampaikan bahwa titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan meningkat 66 persen. Secara keseluruhan, BNPB mencatat lonjakan kasus karhutla telah mencapai 1.468 titik panas (hotspot) dengan total 2.645 hektar lahan yang sedang dalam penanganan. (Kompas.com, 6/11/2026)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan data terbaru mengenai angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Tercatat masih ada 1.430 lahan yang masih terbakar. "Berdasarkan pemantauan BNPB hingga 7 November 2026 pukul 17.00 WIB, secara nasional masih terdeteksi 2.733 titik hotspot, dengan 928 titik firespot yang teridentifikasi sebagai indikasi kebakaran. Estimasi luas lahan terbakar mencapai sekitar 1.430 hektare masih belum padam dan memerlukan penanganan," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, saat dihubungi. (detiknews, 8/11/2026).
Sebagian besar wilayah kebakaran di Merauke berada di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di klaster tersebut. Selain ituþ, wilayah Okaba turut menjadi perhatian BNPB setelah pemantauan selama tiga hari menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.
Sementara itu kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. Anggota Komisi IV DPR Usman Husin mendesak pemerintah segera mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Papua. "Masih terjadinya karhutla di Papua Selatan tentu memprihatinkan. Kami meminta pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk memadamkan api agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar," ujar Usman dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/11/2026)
Fakta bahwa area bekas terbakar (burn scar) di Papua sudah menyentuh 313.777 hektare sepanjang Januari hingga September 2026—seperti diungkap riset Landscape Advisory dan MapBiomas Indonesia—seharusnya menjadi alarm keras bagi kita semua. Terlebih lagi, kalangan aktivis meyakini kerusakan di lapangan jauh lebih parah dengan angka yang menembus 319 ribu hektare.

Tak Mendapat Perhatian Serius Oleh Negara
Berbeda dengan wilayah lain yang kondisi kebakaran hutan dan lahannya (karhutla) mulai mereda, kobaran api di Papua justru belum sepenuhnya padam. Hingga 7 November 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan masih terdapat 1.430 hektare lahan yang terbakar hebat, disertai tren peningkatan titik api sebesar 66%.
​Berdasarkan olahan data MapBiomas Fire Indonesia oleh Auriga Nusantara, kerusakan terparah terjadi di Taman Nasional Wasur, Papua Selatan, yang mencatatkan 21.277,79 hektare lahan hangus. Posisi berikutnya ditempati oleh Taman Nasional Lorentz dengan total area terbakar seluas 14.345 hektare.
Sayangnya, di tengah skala kerusakan yang begitu masif, kehadiran dan gerak cepat negara justru dipertanyakan. Publik menilai penanganan karhutla di Papua berjalan sangat setengah hati, memaksa masyarakat setempat bertaruh nyawa memadamkan api hanya bermodalkan ranting, dahan, dan dedaunan. Saat kobaran api kian mengamuk, mereka terpaksa mondar-mandir menggotong air menggunakan jeriken usang dan galon bekas seadanya.
​Pemerintah tentu selalu punya dalih: mulai dari cuaca ekstrem, medan yang ekstrem, keterbatasan alat, hingga seretnya pasokan bahan bakar yang menghambat operasi udara. Namun, akar masalah yang jauh lebih memprihatinkan adalah karut-marutnya koordinasi antarlembaga negara. Tak heran jika langkah-langkah mitigasi dan penanganan krisis di lapangan pada akhirnya lumpuh dan jauh dari kata optimal.
Rakyat selalu dipaksa menerima ketakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak kebijakan yang jauh dari kepentingan mereka. Dalam kasus kebakaran ini, masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting dan air yang diangkut jerigen butut. Sementara pihak yang berwenang terus berdalih kebakaran sulit ditaklukkan dan terus meluas akibat faktor cuaca dan medan, serta minimnya peralatan. 
Sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler tidak layak dipertahankan 
Memang benar El-Nino adalah salah satu penyebab kebakaran. Namun dia bukan satu-satunya. Menurut data WALHI, dll., titik api sebagian besarnya muncul di wilayah konsesi lahan dan HGU. Dan menurut WALHI, kemunculan titik api sebagian besar ada pada malam hari. Artinya bisa jadi juga ada aktivitas pembakaran oleh korporasi. 
Namun kebakaran sebab El-Nino sangat sangat bisa dimitigasi. Apalagi peringatan saintis ada sejak tahun lalu. Instrumen untuk pemadaman juga ada. Hanya saja tak ada pencegahan. Semua baru bergerak setelah terjadi kebakaran. 
Dari fakta-fakta penyebab di atas, tampak ada akar masalah yang lebih mendasar. Yaitu kelalaian negara yang tidak memiliki paradigma raa'in (pemelihara urusan rakyat) dan junnah (perisai pelindung rakyat dan lingkungan). Juga paradigma melihat alam sebagai komoditas yang harus dikeruk demi kepentingan sementara tanpa melihat efek kerusakan jangka panjang. Ini sebab sistem ekonomi kapitalisme. Adanya undang-undang yang melarang pembakaran hutla. Namun lemahnya penguasa di hadapan oligarki membuat undang-undang ada tumpul. 
Lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Nusantara, termasuk Papua, tampak berjalan seiring dengan rencana ambisius pemerintah menyediakan jutaan hektare kawasan hutan terdegradasi demi mendukung produksi sawit untuk program biodiesel (B50 hingga B100), bioenergi (E50), hingga proyek lumbung pangan (food estate). Terlebih, berbagai pernyataan pejabat negara—termasuk dari Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo yang sempat menyebut angka 12,7 juta hektare—semakin menegaskan kuatnya komitmen pemerintah memuluskan proyek-proyek para oligarki penyokong kekuasaan.
​Sikap pemerintah yang tampak abai terhadap krisis ekologis ini sejatinya berpangkal dari sistem yang membelenggu negeri ini. Selama bertahun-tahun, cengkeraman para pemilik modal begitu kuat akibat penerapan sistem sekularisme kapitalisme dan liberalisme. Di bawah sistem ini, ukuran benar atau salah dikesampingkan demi mengagungkan kebebasan mutlak, khususnya dalam penguasaan sumber daya alam oleh segelintir individu pemodal.
Butuh Keseriusan dan Kepemimpinan Islam 
Maka dari itu, tidak mengherankan jika dalam sistem ini posisi negara memang sengaja dirancang sangat terbatas. Jikapun hadir, fungsi utama pemerintah direduksi sekadar menjadi regulator dan fasilitator yang mengamankan penguasaan aset privat lewat payung hukum dan kebijakan. Parahnya lagi, struktur ini kian pincang akibat mekanisme demokrasi elektoral saat ini. Untuk bisa menduduki tampuk kekuasaan, para pemimpin mutlak memerlukan sokongan dana raksasa demi membiayai iklan dan pencitraan politik. Tak heran jika pada akhirnya lingkar kekuasaan berhasil dikooptasi sepenuhnya oleh kekuatan modal.
Kondisi tersebut tentu bertolak belakang dengan konsep kepemimpinan dalam Islam. Di dalam sistem Islam, pemimpin dan negara diposisikan sebagai pelayan sekaligus pelindung umat. Kekuasaan bukanlah sarana meraih keistimewaan, melainkan amanah agung yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala. Oleh karena itu, seorang penguasa muslim hanya akan mendedikasikan kepemimpinannya di bawah ketaatan pada syariat-Nya. Seluruh produk hukum dan kebijakan yang lahir pun murni merupakan penjabaran dari aturan Islam secara kafah, yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Oleh sebab itu, inilah momentum terbaik bagi kita untuk turut mengambil peran dalam perubahan besar tersebut. Langkah nyata yang dapat ditempuh adalah menggabungkan diri bersama barisan dakwah ideologis serta meniti jalan perjuangan sesuai metode yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ. Upaya ini terus dijalankan hingga pertolongan-Nya tiba dan rahmat bagi semesta terwujud nyata melalui tegaknya sistem kepemimpinan Islam—sebuah janji pasti dari Allah Swt. dalam QS An-Nur ayat 55 serta kabar gembira dari sabda Nabi ﷺ: ".... Kemudian akan datang kembali Khilafah yang tegak di atas metode kenabian. …" (HR Ahmad, Abu Dawud ath-Thayalisi, dan Al-Bazzar). Wallahu'alam bishowab
×
Berita Terbaru Update